Gorgadeo

Akar Masalah konflik poso dan morowali

2006-08-20T08:42:00.000-07:00

KERUSUHAN POSO DAN MOROWALI,
AKAR PERMASALAHAN DAN JALAN KELUARNYA
------------------------------------------------------------------------
Oleh George Junus Aditjondro

PENGANTAR:

AKHIR Oktober lalu, kaum terpelajar asal Poso dan Morowali yang berdiam di Sulawesi Tengah dan Jawa, khususnya yang menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dikejutkan oleh surat pimpinan gereja mereka ke Komisi I DPR-RI. Melalui surat bernomor MS GKST No. 79/X/2003, tertanggal 28 Oktober 2003, Pjs. MS GKST, pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu mengusulkan penetapan darurat sipil di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. Surat itu ditandatangani oleh Ketua I Majelis Sinode GKST, Pendeta Arnold R. Tobondo dan Sekretaris I Majelis Sinode, Lies Sigilipu-Saino.

Sepintas lalu, surat itu menjawab kerinduan masyarakat Poso khususnya, yang pada tanggal 28 Desember lalu genap memperingati lima tahun pecahnya kerusuhan sosial yang telah menelan korban sedikitnya empat ribu nyawa. Apalagi selama tahun 2003 saja, insiden-insiden kekerasan tidak berkurang, bahkan sampai tanggal 27 Desember lalu, menurut catatan Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Poka RKP) mencapai 69 insiden, di mana ancaman dan ledakan bom menempati posisi teratas (35 insiden), disusul oleh penembakan dan pembunuhan oleh pelaku-pelaku yang tidak teridentifikasi (Radar Sulteng, 29 Desember 2003).

Tapi di fihak lain, surat pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu segera membawa ingatan kaum terpelajar asal Poso dan Morowali akan keadaan di Maluku, di mana status darurat sipil telah dijadikan justifikasi untuk penambahan penempatan pasukan TNI dan Polri di wilayah seribu pulau itu. Apalagi karena darurat sipil hanyalah selangkah menuju darurat militer, seperti di Aceh, di mana militer praktis berkuasa mutlak, dan kedudukan gubernur berada di bawah kedudukan panglima militer di sana. Praktis hanya itulah beda darurat militer dengan darurat sipil, di mana kedudukan penguasa darurat sipil berada di tangan Gubernur, yang umumnya kini dipegang oleh pejabat sipil.

Selain itu, status darurat sipil, kalau itu diberlakukan di daerah Poso dan Morowali, dapat membawa sesat berfikir dalam penanggulangan kerusuhan di sana. Pemberian status darurat sipil seolah-olah merupakan pembenaran bahwa kedua komunitas agama yang terbesar di Poso dan Morowali, yakni Nasrani dan Muslim, tidak lagi dapat memecahkan sengketa di antara warga-warga mereka dan hidup berdampingan secara damai. Padahal, baik akar kerusuhan di Poso dan Morowali, maupun faktor penyebab di balik berlanjutnya gangguan keamanan di kedua daerah itu, lebih banyak berada di luar masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang akan diuraikan dalam makalah ini.

Supaya jelas gambaran perkembangan kerusuhan di Poso dan Morowali, saya akan lebih dulu membeberkan periodisasi konflik di daerah itu. Selanjutnya saya akan menguraikan akar-akar permasalahan yang mencetuskan dan melanggengkan konflik di sana, serta fihak-fihak yang sampai sekarang mendapatkan keuntungan dari pelestarian konflik itu, sebelum mengajukan saran-saran jalan keluar dari kemelut ini.

PERIODISASI KONFLIK DI DAERAH POSO-MOROWALI:

Gangguan keamanan di wilayah yang di akhir 1998 masih termasuk satu kabupaten (Poso) ini, sesungguhnya harus dibagi dalam tiga periode, yang ditandai oleh jenis gangguan keamanan yang tidak seluruhnya sama. Periode pertama, antara pecahnya kerusuhan di kota Poso tanggal 28 Desember 1998 s/d ‘gencatan senjata’ melalui pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan, tanggal 20 Desember 2001. Periode kedua adalah periode pasca Pertemuan Malino s/d gelombang penyerangan terhadap Desa Beteleme di Kabupaten Morowali dan tiga desa di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso antara tanggal 10 dan 12 Oktober 2003. Sedangkan periode ketiga, pasca penyerangan terhadap Desa Beteleme sampai saat makalah ini ditulis.

Periode I: 25-28 Desember 1998 s/d Pertemuan Malino, 20- 21 Desember 2001:
Konflik antar komunitas ini sering diberi label sederhana, yakni “konflik agama”, dengan mengacu pada satu karakteristik dari komunitas-komunitas yang bertikai. Memang, pada awalnya konflik ini tercetus oleh perkelahian di antara dua orang pemuda yang berbeda agama, kemudian berkembang menjadi perkelahian di antara komunitas kampung-kampung Muslim dan Kristen, di mana selama gelombang kerusuhan pertama (Desember 1998) dan kedua (April 1998), terutama kelurahan-kelurahan Kristen di kota Poso menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran, dibarengi dengan gelombang pengungsian penduduk Kristen dari kota Poso ke kota-kota Tentena (di Kabupaten Poso sebelah selatan), Palu, dan Bitung serta Manado (Sulawesi Utara).

Dalam saling menyerang antara komunitas Kristen dan Muslim di kota Poso itu, masing-masing fihak didukung oleh massa seiman dari luar kota Poso. Komunitas Muslim dibantu oleh orang-orang Tojo dari daerah Ampana (sebelah timur kota Poso; sekarang jadi ibukota Kabupaten Tojo Una-una) dan Parigi (Kabupaten Parigi Moutong, sebelah barat kabupaten Poso). Sementara komunitas Kristen dibantu oleh orang-orang Lage dari Desa-Desa Sepe dan Silanca di Kecamatan Lage (sebelah tenggara kota Poso).

Selanjutnya, sejak bulan Mei 2000 mulai berlangsung serangan-serangan balasan dari milisi Kristen yang terbentuk dari kalangan pengungsi Kristen di Tentena, yang terutama dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok Ondae di Kecamatan Pamona Timur. Kelompok sub-etnis Pamona ini adalah yang paling akhir memeluk agama Kristen, dan masih punya budaya perang – dan mengayau – yang baru satu generasi tertekan ke bawah permukaan.

Serangan balasan milisi pimpinan tokoh-tokoh masyarakat Ondae ini dibantu oleh relawan dari Lembah Napu (Kecamatan Lore Utara), yang tersinggung oleh pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang-orang Parigi yang melintasi wilayah kekuasaan orang Napu di Poso Pesisir ketika membantu serangan komunitas Muslim di kota Poso. Selain itu, ada juga dukun-dukun dari suku Da’a (Kabupaten Donggala, Sulteng) dan Toraja (Sulsel) yang ikut membantu milisi Ondae dan Napu, termotivasi oleh semangat ‘membantu saudara seiman’, sama seperti motivasi orang Tojo dan Parigi membantu komunitas Muslim di kota Poso.

Ternyata, serangan balasan milisi-milisi suku-suku asli yang dominan Kristen ke kota Poso, kecamatan Lage dan kecamatan Poso Pesisir, yang semula dimaksudkan hanya untuk menangkap para provokator kerusuhan Poso gelombang I dan II, berkembang menjadi penghancuran kampung-kampung yang mayoritas berpenduduk Muslim di Kecamatan Lage dan Poso Pesisir. Ini terjadi setelah gugurnya Ir. Adven Lateka, pejabat asal Ondae yang memimpin serangan pertama yang gagal menangkap dan menculik para provokator, dan setelah kelompok-kelompok milisi penduduk asli yang mulai bermunculan secara spontan mendapat pengarahan dari seorang pensiunan militer asal Toraja, Tungkanan.

Dampak serangan balasan yang paling sering disorot adalah hancurnya kompleks pesantren di Km 9, selatan kota Poso, yang terkenal dengan sebutan Pesantren Walisongo. Peristiwa inilah kemudian di-blow up oleh sejumlah media Islam bergaris keras untuk menjustifikasi deployment lasykar-lasykar mujahidin dari Jawa, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, bahkan Sumatera Utara, membantu lasykar mujahidin lokal pimpinan Ustadz Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Poso asal Sulawesi Selatan.

Kebebasan bergerak berbagai kelompok mujahidin dari luar – termasuk yang kemudian diidentifikasi sebagai Jamaah Islamiah -- dijamin sepenuhnya oleh sejumlah pejabat pemerintah di Palu (provinsi) dan Poso (kabupaten). Sebelumnya telah beredar petunjuk-petunjuk perakitan senjata api di antara kedua komunitas agama di sana, yang serta merta menumbuhkan industri perakitan senjata di kedua komunitas. Hal ini dibarengi penyebaran amunisi ke kedua komunitas yang berasal dari sumber utama senjata dan amunisi Angkatan Darat, yakni PT Pindad. Namun dukungan yang lebih terbuka, yang sesungguhnya sudah dirintis oleh sejumlah perwira polisi dan tentara sejak pertengahan 2000, lebih banyak dinikmati oleh milisi Muslim, yang walaupun sangat majemuk dan penuh persaingan satu sama lain, seringkali hanya diberi satu label, yakni Lasykar Jihad.

Maka sempurnalah eskalasi konflik di antara kedua komunitas menjadi konflik bersenjata api, di mana komunitas Muslim berada di atas angin. Ini terbukti dari kehebatan serangan kilat ke lima desa di Kecamatan Poso Pesisir tanggal 27 s/d 29 November 2001, di mana serangan milisi Muslim mendapat dukungan sejumlah kendaraan dan alat-alat berat milik dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Poso. Peristriwa ini yang kemudian mengundang tekanan internasional, yang akhirnya mendorong Menko Kesra Yusuf Kalla memprakarsai pertemuan di kota dingin, Malino, 19-20 Desember 2001.

Memang, pertemuan di kota dingin itu berhasil memaksakan semacam “gencatan senjata” di antara kedua komunitas yang bertikai. Namun pertemuan itu juga melanggengkan ‘sesat fikir’ dalam melihat akar permasalahan konflik itu. Sebab yang ditekankan dalam pertemuan itu, serta berbagai pertemuan pendahuluannya yang juga dimediasi oleh Jusuf Kalla dan pejabat-pejabat lainnya, hanyalah agama dari para aktor. Bukan faktor-faktor lain, seperti etnisitas dan kelas.

Padahal, akar konflik itu, seperti yang akan saya uraikan di bagian-bagian berikut, adalah upaya komunitas-komunitas pribumi Poso – khususnya suku-suku Lore, Pamona, dan Mori – untuk memperjuangkan kedaulatan mereka di kampung halaman mereka sendiri. Kedaulatan yang mereka rasa sudah terancam oleh dominasi para migran dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Terutama setelah pembangunan jalan raya Trans-Sulawesi mempermudah arus migrasi dari Selatan ke Kabupaten Poso yang kaya dengan berbagai sumber daya alam.

Perlawanan komunitas-komunitas pribumi Poso sejak kerusuhan gelombang ketiga, juga lebih bercorak etnis ketimbang Kristen. Baik ritus-ritus yang dijalankan untuk menyiapkan penyerangan – seperti ritus dimandikan oleh orang-orang tua yang dipandang punya kekuatan magis, untuk mendapatkan kekebalan -- sampai dengan pantangan menyembelih hewan piaraan di kampung, selama milisi pergi menyerang, bukan digali dari tradisi Kristen, tapi lebih banyak dari tradisi-tradisi Pamona pra-Kristen. Memang, ada kepercayaan yang dipegang teguh oleh milisi-milisi penduduk asli yang sejalan dengan ajaran Kristen, misalnya larangan memaki, mencuri, serta memperkosa perempuan komunitas lawan yang diserang.

Tapi jangan keliru, larangan-larangan itu dipegang teguh bukan untuk memperoleh keselamatan di sorga, melainkan untuk memperoleh kemenangan dalam perang. Makanya, Wens Tinagari, satu-satunya anggota milisi yang diketahui melakukan pemerkosaan dalam penyerangan ke kompleks pesantren Walisongo, dieksekusi oleh kawan-kawannya sendiri. Hukuman, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Kristen. Sementara semboyan yang ditanamkan di antara para anggota milisi adalah bahwa mereka berperang untuk merebut kembali tanah adat mereka dari para pendatang yang telah mencemarkan tanah adat mereka. Kelakuan para pendatang dianggap mengingkari Maklumat Raja Talasa Tua, raja Poso yang terakhir, ketika membagi-bagi Poso kepada para pendatang dari luar pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 1947.

Makanya, paradigma ‘konflik agama’ sudah harus diganti dengan paradigma ketergusuran komunitas-komunitas pribumi Kabupaten Poso. Makalah ini lebih menyoroti komunitas-komunitas pribumi yang beragama Kristen, sebab merekalah yang kini paling tergusur dari pusat-pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya.

Periode II: pasca Deklarasi Malino s/d penyerangan terhadap empat desa Kristen di Morowali dan Poso:
Sementara sepuluh butir kesepakatan Deklarasi Malino mulai disosialisasikan, gangguan keamanan di Kabupaten Poso dan Morowali, yang telah dimekarkan dari kabupaten induknya, mulai berubah bentuk. Baku serang di antara kedua komunitas praktis sudah tidak terjadi, dan gangguan keamanan berubah bentuk menjadi teror dari ‘kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi’ terhadap rakyat di kedua kabupaten itu. Dari silih bergantinya sasaran teror tersebut, tampaknya teror itu bertujuan untuk memprovokasi konflik antar komunitas kembali. Namun kenyataannya, kedua komunitas tidak terprovokasi.

Ada tiga bentuk teror yang dialami penduduk di kedua kabupaten itu. Bentuk teror pertama yang paling sering terjadi adalah ancaman dan ledakan bom. Bentuk teror yang kedua yang sedikit lebih rendah frekuensinya adalah penembakan oleh penembak profesional yang tidak teridentifikasi jati dirinya (‘penembak misterius’). Sedangkan bentuk teror yang ketiga, yang lebih jarang terjadi adalah serangan kilat oleh perusuh terlatih bersenjata otomatis di saat fajar atau tengah malam, pada saat penduduk sedang terlelap.

Periode III: Medio Oktober 2003 sampai sekarang:
Spiral kekerasan tercetus kembali dengan serangan ‘pasukan terlatih bersenjata’ – meminjam istilah rekan saya, Arianto Sangaji – ke Desa Beteleme di Kabupaten Morowali, tanggal 10 Oktober 2003, yang disusul dengan serangan ke tiga desa di Kecamatan Poso Pesisir, dua hari berikutnya.

Operasi keamanan gabungan TNI dan Polri yang segera dilansir setelah penyerangan beruntun di Morowali dan Poso itu mendapat sorotan media nasional dan internasional, mengungkapkan bahwa para aktor di lapangan kebanyakan adalah aktivis-aktivis Muslim yang berasal dari daerah Poso, Ampana, dan Morowali sendiri. Celakanya, penyidikan lebih jauh tentang siapa yang mengorganisir mereka, menemukan jalan buntu dengan terbunuhnya tokoh yang dianggap pemimpin penyerangan ke Beteleme, yakni Muhamadong alias Madong.

Akibat kecerobohan aparat keamanan gabungan itu, bukan hanya Madong yang tertembak mati, melainkan juga sejumlah aktivis Muslim lain yang berasal dari Poso, Ampana dan Poso Pesisir. Kecerobohan itu dampaknya bagaikan menyiram bensin ke api. Bagaikan mengelu-elukan para pejuang intifada di Palestina, penguburan aktivis-aktivis Muslim yang ditembak mati oleh aparat menjadi ajang mobiliasi semangat jihad baru, tidak hanya jihad melawan komunitas Kristen tapi juga jihad terhadap aparat Polri. Memang, pada saat arak-arakan keliling kota Poso mengantar jenazah Aswan, salah seorang di antara enam tersangka penyerang Desa Beteleme, beredar selebaran berisi lima butir imbauan berjihad. Begitu pula, setelah Hamid tertembak oleh Brimob di Poso Pesisir, jenazahnya juga diarak oleh massa Muslim sebelum dikuburkan di pekuburan Muslim di Kelurahan Lawanga di kota Poso (Kedaulatan Rakyat, 17 Nov. 2003; Manado Post, 17 Nov. 2003; Komentar, 17 & 22 Nov. 2003).

Dalam suasana panas beginilah, Bendahara Majelis Sinode GKST, Oranye Tadjodja (58), dibunuh setelah disiksa di bangunan bekas Hotel Kartika di tepi Jalan Raya Trans Sulawesi di Kelurahan Kayamanya pada hari Sabtu siang, 15 November 2003. Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Poso itu dibunuh bersama Yohannes (“Butje”) Tadjodja, keponakan yang juga jadi sopirnya waktu itu, yang lehernya hampir putus ditebas. Nampaknya untuk mengalihkan jejak, kelompok pembunuhnya melarikan mobil Toyota Kijang DN 440 E milik almarhum bersama jenazah kedua korban ke Kecamatan Poso Pesisir dan meninggalkannya di lembah Sungai Puna. Dengan demikian, bisa timbul kesan bahwa tokoh Kristen itu dibunuh oleh massa Muslim di Poso Pesisir yang sedang marah akibat ditembaknya seorang warga mereka, Hamid alias Ami, oleh satuan Brimob yang datang menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam penyerangan di Poso Pesisir tanggal 12 Oktober 2003 (RKP News, 16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Bernas & Manado Post, 17 Nov. 2003; sumber-sumber lain).

Dugaan itu masuk akal, lantaran semangat baku balas dendam sedang menggelora kembali. Ribuan warga Muslim yang berdemonstrasi di depan Markas Polres Poso pada hari Minggu, 16 November, memprotes penembakan Hamid dan menuntut pembebasan dua orang kawannya, Irwan bin Rais dan Sukri. Mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada Deny Lingkuwa (22), seorang warga Desa Wawopada, Kabupaten Morowali yang baru saja lulus dari testing calon pegawai negeri sipil di Departemen Agama Poso. Pemuda malang berambut cepak itu tewas dianiaya massa yang keliru menyangka dia intel polisi. Motor Yamaha Shogun yang korban kendarai hangus dibakar massa. Begitu pula sebuah motor sumbangan Menko Kesra Jusuf Kalla yang diparkir di depan Markas Kompi IV Pelopor Brimob Polda Sulteng di Kelurahan Mo-engko di pinggiran barat kota Poso (RKP News, 16 Nov. 2003; Radar Sulteng, 16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Kedaulatan Rakyat, Komentar & Manado Post, 17 Nov. 2003; sumber-sumber lain).

Sementara itu, dua bentuk teror, yakni bom dan penembakan misterius, terus terjadi. Sebuah bom juga meletus di daerah Lembomawo ketika umat Kristen di sana sedang menyiapkan diri untuk merayakan Natal, 25 Desember lalu. Untunglah tidak sampai ada korban. Tapi yang lebih menguntungkan lagi adalah bahwa gangguan-gangguan keamanan itu tidak sampai membakar kembali semangat baku serang di antara kedua komunitas agama, yang sesungguhnya mewakili masyarakat asli dan masyarakat pendatang, atau mewakili yang tersisih dan yang menjadi kelompok dominan di bidang politik, ekonomi dan budaya.

AKAR PERMASALAHAN:

(a). Faktor-faktor lokal:
a.1. Marjinalisasi terbalik:
Proses marjinalisasi terbalik antara penduduk kota Poso dan penduduk pedalaman Kabupaten Poso, yang memperlebar jurang sosial antara penduduk asli dan pendatang. Maksud saya, di pedalaman Poso tiga suku penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen – yakni Lore, Pamona, dan Mori – mengalami marjinalisasi di bidang ekonomi, politik, dan budaya, sehingga dibandingkan dengan para pendatang, mereka ini merasa tidak lagi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tapi sebaliknya, di kota Poso – di lokasi di mana kerusuhan meletus dan perusakan paling parah terjadi – adalah para turunan pendatang dari Gorontalolah yang paling mengalami marjinalisasi dibandingkan dengan penduduk asli yang bermukim di kota Poso, sebelum kerusuhan 1998-2000.

a.1.1. Marjinalisasi penduduk asli beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso:
Mari saya jelaskan dulu proses marjinalisasi yang dialami oleh ketiga suku penduduk asli yang beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso. Pertama-tama, marjinalisasi ekonomi mereka alami, sebagian juga karena strategi penginjilan oleh para misionaris Belanda, yang kemudian diteruskan oleh GKST, yang tidak menumbuhkan kelas menengah yang mampu berwiraswasta dan bersaing dengan para pendatang. Strategi pendidikan Zending dan kemudian GKST lebih mengfasilitasi transformasi profesi dari petani ke pegawai (ambtenaar), baik pegawai pemerintah maupun pegawai gereja. Ini sangat berbeda dengan strategi penginjilan di Tana Toraja dan Minahasa, di mana sudah muncul banyak pengusaha tangguh berkaliber nasional.

Agama baru yang disebarkan oleh para misionaris itu, seperti di banyak tempat di Nusantara, juga mengakibatkan desakralisasi alam dan pelunturan hak ulayat. Ini pada mulanya lebih berlaku di tanah-tanah yang ditanami tanaman perdagangan, seperti cengkeh, sementara di daerah yang ditanami padi berbagai upacara yang berakar di agama suku, misalnya padungku, pesta syukur sesudah panen, masih berlaku. Tapi lama kelamaan, hak ulayat sudah mulai meluntur juga di daerah pertanian padi.

Transformasi sosial-ekonomi yang mula-mula berjalan perlahan kemudian dipacu akibat pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi, yang memicu arus migrasi besar-besaran dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Arus migran Bugis, Makassar, Mandar, Luwu, dan Toraja semakin memacu peralihan penguasaan tanah dari penduduk asli ke pendatang.

Permintaan tanah oleh pendatang kemudian bersinerji dengan penjualan tanah oleh penduduk asli untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan selesai dari pendidikan tertier, tanah dijual lagi untuk membiayai sogokan untuk menjadi pegawai negeri, yang di daerah Palopo dan Palu sudah naik dari Rp 15 juta s/d Rp 25 juta, untuk pos-pos yang tidak terlalu basah di bidang pendidikan. Bayangkan berapa lagi yang harus dibayar untuk menjadi pegawai dinas-dinas yang lebih basah, seperti PU, Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.

Sementara marjinalisasi ekonomi penduduk asli beragama Kristen berjalan, muncul juga marjinalisasi di bidang politik. Kemunculan tokoh-tokoh penduduk asli Kristen di bidang politik banyak terhambat oleh rivalitas di antara ketiga kelompok etno-linguistik itu (Pamona, Mori, dan Lore), dan tidak kalah hebatnya, di antara anak-anak suku Pamona sendiri.

Sementara itu, muncullah generasi muda beragama Islam yang juga sudah berpendidikan tertier, baik yang berasal dari masyarakat turunan Gorontalo dan Jawa di kota Poso, maupun dari suku-suku asli yang dominan Muslim, seperti Tojo dan Bungku. Mereka juga mulai menuntut lebih banyak posisi di bidang pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan mereka, mulai lebih banyak berkiprah di berbagai partai, ormas, dan organisasi lain yang dapat memberikan paspor ke pusat kekuasaan, seperti ICMI, Golkar, dan untuk sementara waktu, Partai Daulat Rakyat (PDR), yang dibentuk oleh para pendukung Menteri Koperasi & UKM, Adi Sasono. Kompetisi yang semakin tajam ini tampaknya kurang diantisipasi oleh generasi muda terpelajar yang beragama Kristen.

Mereka sudah jatuh, ditimpa tangga. Setelah mengalami marjinalisasi di bidang ekonomi dan politik itu, penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen mulai mengalami marjinalisasi di bidang budaya, terutama di tahun-tahun menjelang pecahnya konflik Poso. Ada beberapa faktor yang mendorong marjinalisasi itu, seperti sejumlah larangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni larangan bagi orang Islam berjabat salam antara orang-orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan suami isteri; larangan bagi orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada kerabat dan kenalan mereka yang beragama Kristen; dan larangan menyelenggarakan acara-acara Natalan bersama di kantor-kantor pemerintah.

Faktor-faktor lain adalah semakin dominannya peranan ICMI dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, dominasi Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang puritan dan kurang simpatik terhadap budaya-budaya setempat; serta dominasi para pendatang dari Sulawesi Selatan sampai ke tingkat imam mesjid dan melalui para dai utusan Pesantren Hidayatullah, Kaltim, sampai ke desa-desa, khususnya di Kecamatan Tojo dan Poso Pesisir.

Marjinalisasi kultural terhadap penduduk asli yang beragama Kristen semakin memuncak setelah para mujahidin dari berbagai lasykar menguasai roda pemerintahan di kota Poso. Lasykar-lasykar penganut aliran Wahabi dari Arab Saudi memaksa semua perempuan mengenakan jilbab di luar rumah. Mereka juga melarang modero, tari pergaulan Poso, di tempat-tempat publik, melarang peredaran minuman beralkohol, termasuk saguer (nira pohon aren), sampai-sampai melarang penggunaan logat Poso yang dipengaruhi logat Manado di tempat-tempat umum.

a.1.2. Marjinalisasi dan radikalisasi migran Muslim di kota Poso:
Sebelum menggambarkan proses marjinalisasi dan sekaligus radikalisasi masyarakat migran Muslim di kota Poso, kita perlu lebih dulu mengenal keragaman etnik penduduk kota Poso, serta pelapisan sosial yang ada sebelum kerusuhan 1998. Keragaman etnik penduduk kota Poso, merupakan suatu keadaan yang sejak awal ditolerir oleh Raja Talasa Tua (Nduwa Talasa ), penguasa adat terakhir kota Poso. Kata sang raja dalam maklumatnya yang dibacakan di kantor raja Poso di kota Poso, tanggal 11 Mei 1947, jam 10 pagi:
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Hai kamu orang Arab
Hai kamu orang Tionghoa
Hai kamu orang Jawa
Hai kamu orang Manado
Hai kamu orang Gorontalo
Hai kamu orang Parigi
Hai kamu orang Kaili
Hai kamu orang Tojo
Hai kamu orang Ampana
Hai kamu orang Bungku
Hai kamu orang Bugis – orang Wotu
Hai kamu orang Makassar
Jika kamu tidak menaati perintahku kamu boleh pulang baik-baik ke kampung halamanmu karena Tana Poso tidak boleh dikotori dengan darah
(Damanik 2003: 41).

Sementara itu, dari sudut sosial-ekonomi, masyarakat kota Poso dapat dibagi dalam tiga kelas, yakni (a) kelas bawah lama; (b) kelas menengah lama; (c) kelas atas lama. Kelas bawah lama terutama terdiri dari keturunan para migran Gorontalo yang mayoritasnya bermukim di Kelurahan-Kelurahan Lawanga, Bonesompe, dan Kayamanya. Profesi mereka kebanyakan adalah nelayan dan buruh pelabuhan, yang mengalami marjinalisasi karena pergantian kekuasaan politik nasional tahun 1965-1966 dan agak lama kemudian, pembangunan Jalan Trans-Sulawesi. Kelas menengah lama terutama terdiri dari komunitas-komunitas asli Poso, Mori, dan Minahasa, yang kebanyakan terdiri dari para birokrat yang masih tetap juga berkebun di tanah-tanah mereka di seputar pemukiman mereka. Sedangkan kelas atas lama terdiri dari kaum usahawan berdarah Arab dan Tionghoa.

Sebelum munculnya rezim Orde Baru, buruh pelabuhan terhimpun dalam tiga organisasi. Pertama, Serikat Buruh Pengusahaan Pelabuhan (SBPP) yang bernaung di bawah SOBSI, yang pada gilirannya bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia. Kedua, organisasi buruh yang bernaung di bawah PNI, dan ketiga, organisasi buruh yang bernaung di bawah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Akibat Surat Perintah 11 Maret 1966, SBPP dibubarkan, dan para anggotanya dikenakan wajib lapor setiap hari Senin di kantor Kodim 1307 Poso. Selanjutnya, setelah gerakan organisasi-organisasi massa binaan Angkatan Darat melanjutkan agitasinya untuk menggulingkan pemerintah Soekarno yang berbasis di PNI, organisasi buruh berideologi nasionalis pun dibubarkan. Tinggallah organisasi buruh pelabuhan di bawah PSII, yang dipimpin oleh Yahya Mangun, seorang migran asal Gorontalo yang bermukim di Kelurahan Lawanga. Organisasi itu kemudian memegang hegemoni kekuasaan dalam pengorganisasian buruh di kota Poso, dan menjadi tulang punggung Muhammadiyah cabang Poso serta organisasi-organisasi Muslim militan yang muncul ke permukaan sesudah gelombang pertama kerusuhan Poso.

Antara bulan Maret-April 1966, meletuslah peristiwa pertama yang mengarah pada radikalisasi kelompok Muslim kota Poso, yang juga merupakan awal aliansi militer dengan kelompok Islam radikal di kota Poso. Komandan Kodim 1307 Poso waktu itu, Letkol Sutikno Slamet, berusaha menggulingkan Bupati Bartolomeus Lallung (B.L.) Sallata (1962-1967). Alasannya, Bupati yang berasal dari PNI itu merupakan unsur Orde Lama, bukan orang asli Poso (ia kelahiran Desa Batualla, Makale, Toraja), dan beragama Kristen. Untuk itu sang Dandim berkampanye melalui forum Panca Tunggal yang beranggotakan Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Bupati sendiri mendapat dukungan dari Kapolres Poso, AKBP Raden Bey.

Di luar forum Panca Tunggal, kampanye penggulingan Bupati Sallata mendapat dukungan dari Yahya Mangun, tokoh buruh PSII, dan seorang tokoh Muslim, Ali Adam, Direktur SGA Negeri Poso. Tetapi usaha penggulingan sang bupati secara legal susah, sebab DPRD-GR Kabupaten Poso waktu itu didominasi oleh PNI, dan diketuai oleh seorang politikus asal Pamona yang beragama Kristen, J. Santoyu. Makanya, karena sudah tidak sabar, Dandim mengerahkan pasukannya untuk mengepung kantor DPRD-GR Poso, untuk memaksa para wakil rakyat mencabut dukungan mereka pada Sallata. Sebelumnya, kantor dan rumah Bupati sudah dikepung juga oleh personil militer Kodim Poso.

Usaha kudeta itu gagal, karena anggota BPH Bidang Ekonomi yang juga seorang kader PNI, H. Usman Sondeng, berhasil lolos dari kepungan militer, dan melaporkan tindakan sang Dandim ke atasannya di Palu. Dalam waktu singkat, Sutikno Slamet serta Raden Bey dicopot dari posisi mereka masing-masing sebagai Dandim dan Kapolres, dan diperiksa oleh atasan mereka masing-masing. Sementara itu, para anggota Panca Tunggal diganti semua, kecuali sang Bupati, yang diberi kesempatan menyelesaikan masa jabatannya sampai tahun 1968 tanpa halangan. Begitu tutur Usman Sondeng yang kini anggota DPRD Sulawesi Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, kepada penulis di Palu, akhir Desember lalu.

Sesungguhnya, menurut Sondeng, motif utama usaha perebutan kekuasaan militer yang beraliansi dengan kelompok Muslim ekstrim di kota Poso adalah perebutan hegemoni perdagangan kopra. Waktu itu, Bupati Poso secara ex officio menjabat sebagai ketua Pusat Koperasi Kopra (PKK), yang berhak membagi-bagi jatah ekspor kopra kepada berbagai organisasi ekonomi dan politik di Kabupaten Poso. Sang Dandim tidak puas dengan jatah ekspor kopra yang diberikan kepada Kodim Poso, dan ingin mendapatkan jatah yang lebih besar. Maklumlah, kopra merupakan komoditi yang sangat menguntungkan waktu itu. Terbukti bahwa kegiatan pemerintahan Kabupaten Poso hampir sepenuhnya dibiayai dari hasil ekspor kopra.[1]

Sementara itu, proses marjinalisasi kelas bawah kota Poso terus berlangsung. Anak-anak buruh pelabuhan yang orangtuanya terlibat dalam ormas buruh yang berafiliasi ke SOBSI, jadi korban kebijakan ‘litsus’ (penelitian khusus bersih lingkungan) di masa kekuasaan Menko Polkam Admiral Sudomo. Walaupun mereka punya ijazah SLTA atau Sarjana, mereka tidak dapat melamar pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Banyak di antara mereka kemudian berpaling ke laut, menjadi nelayan.

Akhirnya, kelas bawah kota Poso itu sudah jatuh ditimpa tangga pula. Pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi semakin mempersempit lapangan kerja mereka. Kalau dulu setiap hari ada kapal yang berlabuh dan membongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan Poso, setelah jalan lintas Sulawesi itu terbangun, sekarang praktis hanya ada sebuah kapal yang bersandar di pelabuhan itu setiap bulan. Sementara itu, bandara Kasiguncu dekat kota Poso sudah lebih dulu mati, setelah penerbangan pesawat perintis Merpati dan MAF berhenti menghubungkan kota-kota Tentena dan Poso dengan Lembah-Lembah Pegunungan Tokolekaju dan kota Palu (lihat Aditjondro 2003: xxi-xxii).

Proses marjinalisasi kelas bawah itu, dibarengi dengan proses radikalisasi komunitas Muslim di kota Poso. Migrasi orang Gorontalo dari Utara dan orang-orang Bugis, Makassar, Luwu dan Mandar dari Selatan semakin memperkuat posisi Muhammadiyah di kota Poso. Salah satu kiprah organisasi massa Islam itu adalah pesantren Walisongo di Km 9 sebelah selatan kota Poso, yang didirikan oleh Ali Adam, tokoh Muslim Poso yang pernah berkolaborasi dengan Dandim Poso dalam kudeta gagal tahun 1966.

Pertumbuhan kelompok radikal Muslim di antara para migran asal Gorontalo dan Sulawesi Selatan agak tertekan ke bawah permukaan selama masa pemerintahan bupati-bupati Poso yang berlatarbelakang militer, yakni Kol. RPMH Koeswandi (1973-1984) dan Kol. Soegijono (1984-1988). Lebih-lebih di bawah Koeswandi, perwira TNI/AD asal Madura, yang beragama Kristen Protestan, dan aktif berusaha menumbuhkan semangat pluralisme di antara komunitas-komunitas agama di kota dan kabupaten Poso. Hal ini tidak disukai oleh tokoh-tokoh Muslim yang ingin memperjuangkan hegemoni politik Islam di kota dan kabupaten Poso.

Mereka baru mendapat angin di masa pemerintahan Bupati Arief Patanga, yang juga mengawali konflik antar agama dan suku di Poso. Sebelum memangku jabatan Bupati pun, Arief Patanga sudah terlibat dalam usaha mengadu domba kelompok-kelompok etnis di Kabupaten Poso lama. Tahun 1983, ia dikonsultasi oleh alm. Holy Abdul Karim, seorang pejabat asal Una-una (waktu itu masih termasuk Kabupaten Poso), yang menulis surat tentang kemampuan beberapa kelompok etno-linguistik (suku) di kabupaten itu untuk menjadi Bupati Poso.

Dalam surat setebal 3-4 halaman yang dimaksudkan sebagai masukan untuk Bupati Koeswandi dalam rangka suksesi jabatannya, disebutkan bahwa hanya orang Tojo yang dapat dipercayai memangku jabatan Bupati di Poso. Orang Pamona, menurut penulis surat itu, hanya punya kepedulian utama untuk membangun gereja, sementara orang Bungku terlalu malas. Munculnya surat yang kemudian dikenal sebagai “surat SARA” mengundang kemarahan tokoh-tokoh Pamona di kota Poso. Masalah itu akhirnya diselesaikan secara adat walaupun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria (Tengko, t.t.; sumber-sumber lain).

Surat Holy Abdul Karim nyaris berbuntut perkelahian antara Holy dengan seorang mahasiswa suku Pamona, yang di kemudian hari memimpin serangan balasan orang Pamona ke kota Poso. Adven Lindo (A.L. Lateka), yang waktu itu masih menuntut ilmu di Makassar, datang menemui Holy di ruang kerjanya, a.l. karena namanya ikut disebut dalam surat itu. Lindo hampir saja memukul Holy, tapi masih dapat menahan diri dan hanya memukul meja kerja dan menendang kaki sang birokrat asal Una-una. Begitu tutur seorang narasumber, yang mengenal almarhum A.L.Lateka sejak 1964.

Akibat munculnya surat itu, suksesi Bupati Poso menampilkan seorang tentara lagi, yakni Kol. Soegijono (1984-1988), disusul oleh seorang pejabat bupati asal Toraja, J.W. Sarapang (1988-1989), sebelum Arief Patanga berhasil mengorbitkan diri menjadi Bupati, tahun 1990. Di saat itulah iklim politik nasional selama sewindu terakhir kepresidenan Soeharto sudah menjadi semakin sektarian, yang direspons dengan lihai oleh Patanga sebagai Ketua ICMI Kabupaten Poso. Di bawah ketiak Patanga, kelompok Muslim yang menolak pendekatan kultural yang lebih pluralis sangat mendapat angin. Secara finansial mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso yang dilimpahkan kepada mereka sebagai kroni bisnis keluarga Patanga.

Menjelang gelombang pertama kerusuhan di Poso mereka mengorganisir diri menjadi Forum Silaturahmi & Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang diketuai oleh Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Poso, dengan Sekretaris, Hasan Lasiata. Cikal bakal organisasi itu adalah pertemuan rutin yang sering diadakan oleh Agfar Patanga, adik sang bupati, di rumah dinas bupati, bersama delapan orang tokoh Muslim garis keras di Poso. Karena jumlahnya sembilan, kelompok ini dikenal dengan sebutan “Wali Songo” (sembilan wali).

a.2. Melebarnya jurang kaya-miskin yang tumpang-tindih dengan komunitas agama dan etnis:
Sesungguhnya, komunitas asli Poso yang mayoritas Kristen juga punya andil dalam mempertajam hubungan antar komunitas di kota Poso. Sejumlah pejabat yang beragama Kristen, yang mulai direkrut oleh Bupati Koeswandi, merintis praktek korupsi dana-dana publik di kabupaten itu. Sebagai contoh dapat disebutkan peranan J. Santoyu, bekas Ketua DPRD Kabupaten Poso di zaman Bupati Salata, yang lama menjabat sebagai Kepala Dinas P&K di zaman Bupati Koeswandi. Atau J. Kogege, Ketua Bappeda Kabupaten Poso di bawah tiga orang Bupati, yakni Koeswandi, Soegiyono, dan Arief Patanga di masa jabatannya yang pertama (Aditjondro 2003: xxii-xxiii).

Di masa jabatan Koeswandi, hasil korupsi itu belum dipamerkan dalam bentuk rumah-rumah megah dan mewah di Kelurahan Lombogia, sebab Koeswandi sendiri dikenal sebagai bupati yang bersih. Tapi selesai masa jabatan Koeswandi, rumah-rumah dan mobil-mobil mewah – tentu saja, untuk ukuran kota Poso – mulai bermunculan di Lombogia, yang tentu saja menjadi duri pencocok mata penduduk Lawanga, kelurahan miskin tetangganya. Sedangkan Kogege lebih lihai menginvestasikan kekayaan hasil korupsinya dalam sebuah hotel, Alamanda, di jalan Pulau Bali di Kelurahan Gebangrejo.

a.3. Oposisi rakyat + PDI versus demo preman pro-rezim:
Di masa jabatan Arief Patanga, arena politik di Poso ditandai dengan meningkatnya peranan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) setempat sebagai partai oposisi yang mendukung perlawanan rakyat di basis-basis ekonomi yang dirambah oleh proyek-proyek pembangunan yang direstui oleh pemerintah Kabupaten Poso, sejak pertengahan 1990-an. Meningkatnya gerakan oposisi itu direspons oleh Arief Patanga dengan memobilisasi preman-preman untuk berdemonstrasi mendukung rezimnya dan menentang opoisi PDI. Kebetulan, pendukung PDI kebanyakan berasal dari kelompok etnis Minahasa dan suku-suku asli yang mayoritas beragama Kristen, yakni Pamona dan Mori. Sedangkan preman-preman yang dikerahkan untuk menghadapi oposisi rakyat setempat, kebanyakan berasal dari anakbuah kroni-kroni Bupati yang berasal dari suku Bugis dan Makassar.

a.4. Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga:
Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga, Bupati Poso dari tahun 1989 s/d 1999, sesungguhnya merupakan faktor yang paling dominan di balik meletusnya kerusuhan Poso gelombang pertama (Desember 1998) dan kedua (April 2000). Seperti yang telah disinggung di atas, korupsi telah sangat merasuk dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Poso, dirintis oleh pejabat-pejabat asli yang beragama Kristen. Tapi di bawah Arief Patanga, korupsi itu mencapai puncaknya. Mengikuti jejak Soeharto di Jakarta dan Gubernur Azis Lamadjido di Palu, Patanga juga menerapkan nepotisme dalam birokrasi Kabupaten Poso. Isterinya, Ny. Rahmah Patanga-Malewa diangkatnya menjadi Kepala Bagian Kepegawaian dan seorang adiknya, Agfar Patanga, diangkatnya menjadi Kepala Bagian Pembangunan. Dibantu oleh dua orang kunci di birokrasi Poso, banyak proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso – yang waktu itu masih mencakup Kabupaten Morowali sekarang – jatuh ke tangan pemborong-pemborong yang masih termasuk marga Patanga atau Malewa (Aditjondro 2003: xxviii-xxix).

Untuk menutupi jaringan korupsinya, lapis kedua pemborongan proyek-proyek PU dibagi-bagikan oleh sang adik, Agfar Patanga, kepada kroni-kroni yang dapat diajak berlindung di balik selubung ICMI Poso yang diketuai oleh sang bupati sendiri. Kroni-kroni itu, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan belum satu generasi bertempat tinggal di Poso, kemudian juga kecipratan dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang lebih banyak dipakai untuk kampanye kepresidenan Adi Sasono, Menteri Koperasi & UKM di bawah Presiden Habibie, dengan menggunakan kendaraan Partai Daulat Rakyat (PDR).

Jejaring korupsi (cabal) Arief Patanga juga meliputi segelintir anggota DPRD Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kemudian ikut memicu kerusuhan Poso gelombang pertama dan kedua. Ikut menggenapi jejaring korupsi itu adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa, Steven Lianto, dan seorang pengusaha keturunan Arab yang sudah bermukim di Jakarta, Hasan Nazer, yang memasok komponen senjata SS1 ke PT Pindad, pabrik senjata milik Angkatan Darat. Kebetulan ibu Hasan juga berasal dari marga Malewa, sama seperti marga isteri Arief Patanga (Aditjondro 2003: xxix-xxxii; wawancara dengan Hasan Nazer di Jakarta; sumber-sumber lain).

Nah, ketika tiba giliran Patanga untuk mengorbitkan calon pengganti Sekwilda dan Bupati, ia selalu mengajukan calon-calon yang beragama Islam. Ini bertentangan dengan apa yang sudah jadi konsensus tidak tertulis di Kabupaten Poso, yakni bahwa untuk menghormati keragaman agama di daerah itu, jabatan bupati selalu dirotasi antara tokoh Kristen dan Islam. Apalagi Sekwilda Kabupaten Poso, Yahya Patiro, seorang birokrat beragama Kristen dan asli Poso, sudah didrop oleh Gubernur Azis Lamadjido ketika menyetujui pengangkatan Arief Patanga sebagai bupati, agar dipersiapkan untuk menjadi bupati Poso berikutnya.

Dalam situasi ketegangan politik itulah meletus kerusuhan pertama antara tanggal 24 s/d 28 Desember 1998. Selama kerusuhan itu beredar selebaran gelap yang menuduh sejumlah tokoh Kristen berusaha melakukan kudeta terhadap Bupati Arief Patanga. Setelah diselidiki oleh Laboratorium Forensik Polri di Makassar, ternyata selebaran itu ditulis tangan oleh Agfar Patanga, adik sang bupati.

Selebaran itu adalah hasil pertemuan kelompok Agfar Patanga dan sahabat-sahabatnya, yang berapat di rumah jabatan Bupati Patanga pada tanggal 22 Desember 1998. Hadir dalam pertemuan itu Agfar Patanga sendiri serta sejumlah tokoh Muslim asal Gorontalo dan Sulawesi Selatan, yakni Adnan Arsal, Hasan Lasiata, Nani Lamusu, Maro Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Atmajaya Marjun, dan Mukhtar Lapangasa. Kelompok ini kemudian mengformalkan dirinya menjadi Forum Silaturahmi & Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang kemudian berganti nama menjadi Forum Pembela Umat Islam (FPUI) yang dipimpin oleh Adnan Arsal sebagai ketua dan Hasan Lasiata sebagai sekretaris. Tanggal 24 Desember 1998, selebaran itu sudah siap untuk diedarkan. Tinggal menunggu momen politik yang tepat, yang diciptakan dengan memanipulasi perkelahian yang lumrah di antara dua orang pemuda yang kebetulan berbeda agama, menjadi peristiwa pelecehan umat Islam yang dipicu oleh minuman keras.

Gara-gara selebarannya, Agfar Patanga diperiksa oleh polisi, di tengah-tengah iklim politik di kota Poso yang makin memanas akibat intimidasi kelompok pendukungnya yang mengancam akan membuat kerusuhan lagi apabila Agfar tidak dibebaskan. Keadaan tidak menentu itu berjalan terus sepanjang tahun 1999, selama jabatan Bupati untuk sementara diisi oleh seorang tentara, Haryono, yang sebelumnya adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan juga eks Danrem 132/Tadulako.

Pemilihan Bupati yang definitif baru terlaksana tanggal 30 Oktober 1999, di mana Bupati Poso sekarang, Abdul Muin Pusadan, aktivis Golkar yang sebelumnya PR III Universitas Tadulako, ‘terpilih’ dengan suara terbanyak tapi juga dengan sogokan tertinggi kepada para anggota DPRD Kabupaten Poso, yakni Rp 20 juta seorang. Orang ini ternyata juga sudah membuat deal dengan bupati sebelumnya, sebab ia tetap mengikutsertakan Agfar Patanga dalam jajaran birokrasi Pemda Poso sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Poso. Baru sesudah Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Agfar pada tanggal 20 November 2000, Bupati Muin Pusadan membebastugaskan Agfar Patanga dari jabatannya. Tapi demi perimbangan, rupanya, seorang pejabat yang beragama Kristen juga dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Kecamatan Lage, tanpa alasan yang jelas (Damanik 2003: 12-21; sumber-sumber lain).

Celakanya, di bawah kepemimpinan Muin Pusadan, kerusuhan Poso gelombang kedua meletus pada tanggal 17-21 April 2000. Kerusuhan ini meletus pada saat proses pengadilan terhadap Agfar Patanga masih sedang berjalan, dan pada saat proses pemeriksaan terhadap para manipulator dana KUT sedang dijalankan oleh Kapolres Poso, Letkol (Pol) Deddy Woeryantono. Meninggalnya tiga orang demonstran akibat tembakan peluru tajam Brimob yang dikerahkan untuk mencegah massa membakar gereja GKST terbesar kedua di kota Poso kemudian digunakan sebagai alat propaganda untuk menuntut pencopotan Kapolres yang tegas itu, selain menuntut penarikan Brimob dari kota Poso. Walhasil, Deddy Woerjantono ditarik ke Jakarta, Agfar Patanga sementara itu sudah dikenakan tahanan luar, dan pemeriksaan manipulasi dana KUT terbengkalai (Tengko t.t.; Aditjondro 2003: xxxiv-xxxv).

Patut juga dicatat, bahwa seperti kerusuhan gelombang pertama, kerusuhan gelombang kedua ini juga tidak terlepas dari persiapan yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang tergabung dalam FSPUI. Sebab pada hari Jumat, 14 April 2000, sesudah salat Jumat, diadakan pertemuan di Mesjid Agung Baiturahman Poso yang dipimpin langsung oleh Adnan Arsal dan Hasan Lasiata. Hadir juga dalam pertemuan itu Maro Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Kasmad Lamuka, Mukhtar Lapangasa, Yusup Dumo, Ahmad Laparigi, dan sejumlah anggota RISMA Baiturahman.

Dalam pertemuan itu disepakati untuk membuat kerusuhan guna menuntut pembebasan Agfar Patanga dari tuduhan, pengangkatan Damsyik Ladjalani sebagai Sekretaris Kabupaten Poso, serta pencopotan Yahya Patiro dari jabatannya sebagai Asisten IV Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu menurut wawancara Syafrudin Lukman dengan suratkabar Morowali Pos, tanggal 25 April 2000 (Damanik 2003: 25-29).

Sejak saat itulah, saling menyerang dan saling membakar rumah ibadah mulai semakin gencar di antara kedua komunitas. Selama bulan Mei 2000, kompleks Gereja Katolik Santa Theresia di Kelurahan Moengko dibakar oleh massa Muslim, dan sebaliknya kompleks pesantren Walisongo di Desa Sintuwulemba, sembilan kilometer sebelah selatan kota Poso dibakar oleh massa Kristen.

Sekarang, ke mana larinya mantan Bupati Poso yang adik dan para kroninya ikut mencetuskan kerusuhan Poso gelombang pertama dan kedua? Juga, berapa besar dana publik – khususnya kekayaan rakyat Poso – yang telah dibawanya hijrah ke luar Poso? Ternyata, selesai masa jabatannya, Arief Patanga membeli tanah di kompleks Pepabri di daerah Gedong Kuning, Yogyakarta. Maklumlah, ia cukup mengenal Yogya dari masa kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di sana. Setelah merubuhkan rumah tua di tanah itu, dibangunnya rumah baru senilai Rp 500 juta, dan memboyong isteri dan empat dari lima orang anaknya ke sana. Di sana ia membangun empat tempat pondokan mahasiswa. Salah satunya, yang terbesar, mungkin, punya 40 kamar di daerah Condong Catur senilai Rp 300 juta. Selain usaha bersama buat keluarga Patanga di Yogya itu, masing-masing anak diberinya aset-aset untuk berbisnis.

Dewi, anak perempuannya yang tertua, dibelikannya butik pakaian Muslim di Jalan Sultan Agung di daerah Pakualaman. Setelah menikah, dibelikannya Dewi rumah di perumahan Green House. Total nilai butik dan rumah Dewi sekitar Rp 400 juta. Belakangan ini, barangkali untuk mengurangi sorotan masyarakat Poso di Yogya, Dewi dan suaminya telah pindah ke Palu, tinggal di rumah keluarga Patanga di Talise, di mana suami Dewi membuka bisnis telepon seluler.

Taufik dan Hidayat, kedua anak kembar Patanga, juga dibelikannya aset berbisnis. Taufik dibelikannya ruko di Jalan Taman Siswa, juga di daerah Pakualaman, di mana ia membuka penyewaan player dan CD, laundry dan wartel. Nilai totalnya sekitar Rp 200 juta. Hidayat dibelikannya ruko di daerah Kali Mambu seharga Rp 150 juta. Gafur, anak bungsu Patanga, telah mendirikan sebuah production house, Orange Digital Video, di Jalan Timoho No. 32, Yogyakarta. Rumah produksi film-film pendek untuk disiarkan di televisi, dan telah mendapatkan order kecil-kecilan.

Seluruh keluarga Patanga di Yogya dibelikannya empat buah mobil, yakni sebuah mobil Toyota Starlet 1999 senilai Rp 120 juta, sebuah mobil Toyota Kijang 1998 senilai Rp 80 juta, sebuah Toyota Corolla 2000 senilai Rp 140 juta, dan sebuah Mazda Van Trend 1996 senilai Rp 60 juta. Sebelumnya, Patanga sudah memperoleh hadiah rumah kayu yang lumayan mewah di Jalan Yos Sudarso No. 16 senilai Rp 100 juta, di kawasan Pantai Talise, Palu, dari seorang kontraktor di Poso. Rumah itu kini dihuni oleh putra sulung Patanga, Fahmi, satu-satunya anaknya yang menjadi pegawai negeri dan bekerja di kantor Gubernur Sulteng. Selain untuk kesejahteraan di dunia, Patanga tidak lupa memikirkan kesejahteraan keluarga besarnya di akhirat. Antara tahun 1999-2000, ia mensponsori sepuluh orang anggota marga isterinya (Malewa) dan 15 orang anggota marganya sendiri (Patanga) untuk naik haji (Aditjondro 2004a).

Belakangan ini, mungkin karena sudah merasa disoroti oleh masyarakat Poso di Yogya, Patanga mulai mengalihkan aset-asetnya ke luar Yogya. Bersama bekas Gubernur Sulteng, Banjela Paliuju, Patanga menanam modal dalam sebuah industri mebel kayu jati di Jepara. Dewi menjual butiknya di Yogya, dan bersama suaminya pindah `ke Palu, di mana suaminya membuka bisnis ponsel di rumah milik keluarga Patanga di Talise.

Semua yang telah dibeberkan di atas adalah kekayaan keluarga besar Arief Patanga yang tampak, yang nilainya mendekati Rp 2 milyar. Berapa lagi kekayaan Arief Patanga yang tidak tampak, alias yang tersembunyi diam-diam di rekening-rekening banknya? Sebab tidak mungkin seseorang membeli sekian banyak rumah dan mobil mewah, kalau tidak ada dana yang minimal sama banyaknya di bank untuk biaya pemeliharaan aset-aset yang tampak itu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Arief Patanga telah meninggalkan Poso, tidak hanya dengan kerusuhan, tapi juga dengan deposito beberapa milyar rupiah di bank.

a.5. Warlordism Ambo Dae di Morowali:
Tana Mori, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Morowali, pada awalnya tidak tersentuh oleh kerusuhan di kota Poso, walaupun banyak orang Mori dari kota Poso mengungsi ke sana. Baru di bulang Agustus 2002, Morowali mulai ikut tersentuh kerusuhan itu, dengan penyerangan ke desa-desa Peleru dan Mayumba, tanggal 13 dan 15 Agustus.

Agak berbeda dengan konteks di Poso, gejolak sosial di Morowali, khususnya di Tana Mori, sangat dipengaruhi oleh figur seorang warlord di Kecamatan Mori Atas bernama Ambo Dae. Tokoh asal Sulawesi Selatan ini pada awalnya adalah anak buah pemimpin DI/TII, Kahar Muzakkar, yang hijrah ke Sulawesi Tengah untuk melarikan diri dari pengejaran TNI. Bersama anak buahnya ia menetap di Desa Peleru Bugis, waktu Desa Peleru Bugis dan Desa Peleru Pamona belum dilebur oleh pemerintah.

Selama puluhan tahun menetap di Kecamatan Mori Atas, Ambo Dae berhasil membangun kerajaan bisnisnya, yang pada awalnya bermula dari penangkapan dan penjinakan sapi-sapi liar yang banyak berkeliaran di padang rumput Mori Atas. Dari situ bisnisnya melebar ke perkebunan coklat dan penyewaan mobil truk, dengan mempekerjakan orang-orang Bugis. Rumah-rumah mewahnya tersebar di Desa-Desa Tomata dan Taliwan. Ia beristeri tiga orang, Bugis dan Mori, dan karena telah naik haji, status sosialnya semakin meningkat di kalangan migran Bugis di Tana Mori.

Setelah Desa Peleru Bugis dilebur dengan Desa Peleru Pamona, masyarakat majemuk yang terdiri dari kelompok etnis Bugis (Muslim) serta kelompok etnis Pamona dan Mori (Kristen) semuanya berada di bawah pengaruh Ambo Dae dan klannya. Soalnya, Kepala Desa Peleru, seorang Pamona yang beragama Kristen, dijadikan kaki tangannya dalam menjarah hasil hutan secara illegal. Pelanggaran hukum itu mendapat beking dari Babinsa di Peleru. Pengolahan kayu hasil curian itu dilakukan di bukit Korontouw, yang menjadi basis perusuh waktu penyerangan ke Beteleme tanggal 10 Oktober 2003.

Klan Ambo Dae tidak cuma punya pengaruh di dataran Mori (Morowali), tapi juga di kota Poso. Beberapa orang kerabatnya punya posisi yang cukup berpengaruh di komunitas Muslim di sana, selama kerusuhan-kerusuhan yang lalu. Mereka itu adalah seorang kemanakan Ambo Dae bernama dokter gigi Fatimah, yang akrab dipanggil dokter Timang, dulu Kepala Puskesmas Tentena dan sejak 2001 dipindah menjadi Kepala Puskesmas di Kelurahan Lawanga; Syamsudin Gomo yang tinggal di Kelurahan Bonesompe; dan Rapriani Ndobe, Kepala Bagian Keperawatan RSU Poso.

Kembali ke jaringan Ambo Dae di Morowali. Bisnis kriminal klan Ambo Dae mulai menjadi persoalan, ketika kaki tangan sang raja ternak pergi mencuri sapi milik masyarakat Desa Kamba di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Masyarakat desa itu termasuk anak suku Onda’e, yang masih tebal budaya perangnya, mula-mula hanya menggerutu, karena tidak berani melawan Ambo Dae dan anak buahnya. Baru setelah orang Onda’e memelopori serangan balasan ke kota Poso, masyarakat Kamba pun mulai melawan. Sapi-sapi mereka yang dulu dicuri oleh anak buah Ambo Da’e mereka rampas kembali, dengan bantuan milisi Onda’e. Dalam keadaan terdesak, Ambo Dae melarikan diri untuk menyusun kekuatan di Kolonedale.

Bekas gerilyawan DI/TII yang merasa terhina itu, kemudian melakukan aksi balasan. Pasukannya dipusatkan di bukit Korontou, tempat salah satu rumah dan pusat penggergajian kayu Ambo Dae. Dari Korontou pasukan yang dipimpin anak sulung Ambo Dae, Abidin, menyerang dan membakar rumah-rumah masyarakat Kristen di Desa Peleru dan Mayumba di Kecamatan Mori Atas, di hari Selasa dan Kamis, 13 dan 15 Agustus 2002. Serangan yang salah alamat, sebab konflik yang sesungguhnya adalah antara orang Kamba dan anakbuah Ambo Dae.

Dalam serangan ke Peleru dan Mayumba, ada indikasi bahwa dokter Timang membantu penyaluran amunisi dari kota Poso ke Morowali. Menjelang penyerangan ke Peleru dan Mayumba di bulan Agustus 2002, seorang narasumber di Tentena mengalami kejadian yang dapat dijadikan indikasi penyaluran amunisi untuk serangan-serangan itu. Pada hari Jumat, 9 Agustus 2002, narasumber ini naik bus Tomohon Indah dari Makassar ke Poso, yang waktu itu hanya berisi sembilan orang penumpang.

Salah seorang penumpang membawa sekitar 20 peti, memenuhi lorong di antara penumpang. Masing-masing peti sangat berat, sehingga harus diangkat dengan susah payah oleh empat orang laki-laki dewasa ke atas bus tersebut. Menurut penumpang bus yang misterius itu, barang-barang bawaannya adalah kiriman untuk RSU Poso, yang akan diserahkannya ke dokter Timang. Tiga dan lima hari kemudian, Desa-Desa Peleru dan Mayumba diserang. Empat orang meninggal dunia di Mayumba. Dua regu aparat keamanan yang melakukan penyisiran di desa itu menemukan dua butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Begitu menurut narasumber lain di Palu.

Sebagai reaksi atas penghancuran rumah-rumah masyarakat Kristen di Peleru dan Mayumba, milisi Onda’e yang sedang mengikuti padungku (pesta syukuran panen) di Kamba menyerang perkampungan orang Bugis dari Tiwa’a sampai Ensa di Kecamatan Mori Atas, termasuk di Desa Tomata, ibukota kecamatan. Berpakaian hitam-hitam, milisi Onda’e itu menghancurkan dan membakar rumah-rumah orang Bugis dan mengusir semua orang Bugis yang mereka temukan.

Setelah kejadian itu, untuk menghindarkan kemungkinan balas dendam kelompok Kristen barangkali, Timang menyingkir ke rumah pamannya, Syamsuddin Gomo, di Taripa. Ibukota Kecamatan Pamona Timur itu, penduduknya kebanyakan termasuk anak suku Onda’e, yang ikut melakukan pembalasan dendam atas penyerangan desa-desa Peleru dan Mayumba. Setelah rumah Gomo dibakar oleh massa Onda’e, Timang lari lagi ke Kolonedale ke rumah kerabatnya yang lain, Haji Majid. Dari sana ia terus lari ke Makassar dengan menumpang kapal Tilongkabila.

Sedangkan Syamsuddin Gomo, tetap bertahan di Kolonedale sebagai manajer CV Tunggal Utama (Fakta, Sept. 2003: 18). Perusahaan kontraktor itu bergerak dalam pembangunan jalan dan bangunan serta pengadaan barang-barang dinas di Kolonedale, sementara di Poso bergerak dalam jual-beli beras.

Sementara itu, Ambo Dae semakin sakit hati dan kembali menyusun kekuatan di Kolonedale. Aparat keamanan yang sudah mengetahui lokasi persembunyiannya tidak berani – atau tidak mau – menangkap Ambo Dae untuk memproses serangan anakbuahnya ke Peleru dan Mayumba, yang melahirkan serangan balasan itu. Pjs. Bupati Morowali, Tato Masituju malah mencoba merangkul pemuka masyarakat Bugis itu dengan memberinya kesempatan terlibat dalam proyek-proyek Kabupaten, dengan jaminan tidak melakukan kerusuhan di Peleru.

Berbekal proyek-proyek itu, Ambo Dae kemudian menikahi seorang gadis Mori yang belum genap 20 tahun usianya, sebagai isteri keempatnya. Sebelumnya ia sudah memiliki tiga orang isteri dari suku Bugis dan Mori.

Belum jelas apakah Ambo Dae atau anak buahnya ikut terlibat menyiapkan atau membiayai serangan perusuh di Beteleme, 10 Oktober lalu. Yang jelas, ia sekarang sudah masuk D.P.O. Polda Sulteng, mungkin karena sebagian perusuh itu melarikan diri ke Korontou. Juga, ada informasi bahwa awal November lalu segerombolan orang di bawah pimpinan Abidin masih bertahan dan sedang siap siaga di Korontou.

(b). Kepentingan-kepentingan nasional:
b.1. Pemutihan korupsi Adi Sasono dan jaringan PDRnya:
Ketika menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di masa kepresidenan B.J. Habibie, anak buah Adi Sasono dari Partai Daulat Rakyat (PDR) memanipulasi trilyunan rupiah dari program JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dan KUT (Kredit Usaha Tani) untuk mendukung kampanye kepresidenan sang Menteri. Dari dana KUT sendiri antara Rp 8,3 dan 8,4 trilyun tidak sampai ke tangan petani. Hasil audit BPKP menunjukkan bahwa penyaluran KUT sepanjang tahun 1998-199 hanya 39,74% yang berhasil.

Di Kabupaten Poso dan Morowali, antara tahun 1998-1999, ada Rp 5,7 milyar yang ditunggak oleh empat lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Poso, yang sebagian besar dipimpin oleh pengurus PDR Wilayah Sulawesi Tengah dan Cabang Poso. Ketika Kapolres Poso waktu itu bermaksud menahan tokoh-tokoh PDR itu untuk mengusut korupsi dana KUT itu, mereka terjun memprovokasi massa pemuda di kota Poso, sehingga meletuslah kerusuhan Poso gelombang kedua di bulan April 2000 (Aditjondro 2003: xxix-xxxv; Aditjondro 2004a).

b.2. ICMI-nisasi birokrasi pemerintahan daerah oleh rezim Soeharto dan Habibie:
Seperti yang telah disinggung di depan, ketika Arief Patanga berusaha mendapat restu Gubernur Sulawesi Tengah, Azis Lamadjido, untuk menjadi Bupati Poso, restu itu diberikan dengan catatan bahwa Patanga harus menyiapkan calon penggantinya dari komunitas Kristen. Untuk itu, Gubernur Lamadjido mendrop seorang birokrat asli Poso yang beragama Kristen, Yahya Patiro, sebagai Sekwilda di Poso. Begitu dijelaskan oleh Usman Sondeng, anggota DPRD Provinsi Sulteng asal Bungku (kini masuk Kabupaten Morowali), yang selama 14 tahun menduduki jabatan Kepala Biro Humas Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Ternyata, bukan Yahya Patiro yang dicalonkan oleh Arief Patanga untuk mengganti dirinya menjadi Bupati Poso, tapi Damsyik Ladjalani. Sebelumnya, selama masa jabatannya yang kedua, Arief Patanga gencar sekali menggeser pejabat-pejabat yang beragama Kristen dari administrasi pemerintahannya, untuk digantikan oleh pejabat-pejabat yang se daerah asal dan se iman. Sementara loyalitas mereka kepada dirinya diperkuat lewat posisi dirinya sebagai Bupati merangkap sebagai Ketua ICMI Kabupaten Poso. Kebijakan itu tidak melawan kehendak pemerintah Pusat, sebab trend itu sudah dirintis oleh Soeharto sendiri dan dilanjutkan oleh penggantinya, B.J. Habibie. Tapi dengan demikian, semakin sempurnalah marjinalisasi dan alienasi birokrat-birokrat yang beragama Kristen – dan secara etnis mewakili mayoritas penduduk asli Kabupaten Poso – di luar daerah Tojo dan Bungku dalam tampuk pemerintahan kabupaten itu.

b.3. Kepentingan aparat keamanan:
b.3.1. Pemekaran Kodam dan Batalyon:
Era kepresidenan B.J. Habibie sejak Mei 1998 s/d September 1999, tidak saja ditandai dengan berhembusnya angin kebebasan bagi pers dan partai politik, tapi juga diimbangi dengan keinginan militer untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi mereka. Begitu diangkat sebagai Menhankam merangkap Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Wiranto tidak saja merintis pelepasan Polri dari ABRI, yang kemudian berubah sebutannya menjadi TNI, tapi juga mengumumkan rencananya untuk menghidupkan kembali Kodam-Kodam yang sudah ditutup di zaman Benny Murdani. Berarti, jumlah Kodam yang sudah menciut dari 17 menjadi sepuluh, akan dikembalikan menjadi 17 lagi.

Itulah kebijakan Wiranto yang kemudian dikenal dengan istilah “pemekaran Kodam”. Untuk memekarkan Korem-Korem yang mau dikembalikan menjadi Kodam, perlu ada penempatan pasukan-pasukan di sana, yang dapat ditingkatkan statusnya dari pasukan sementara alias BKO menjadi pasukan organik. Untuk itu, gangguan keamanan di daerah-daerah itu harus dilanggengkan. Strategi ini sudah berhasil dijalankan di Kepulauan Maluku, di mana setahun sesudah meletusnya konflik di Ambon, Korem Pattimura telah dimekarkan menjadi Kodam (Aditjondro 2001: 120).

Walaupun Wiranto sudah lengser dari jabatan kemiliterannya, tidak berarti bahwa rencana pemekaran Kodam itu sudah ditinggalkan. Hari Selasa, 15 Oktober 2002, di depan peserta jambore nasional Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jendral Ryamizard Ryacudu menegaskan: “Saya tidak akan membubarkan Kodam. Bahkan, kalau bisa ditambah” (Kompas, 17 Okt. 2003).

Kenyataannya, kalangan militer berulangkali maju mundur tentang rencana menghidupkan kembali Kodam XIII Merdeka yang berpusat di Manado. Namun setahun sesudah penandatanganan Deklarasi Malino, rakyat Sulawesi Tengah mendapat ‘hadiah Tahun Baru’ berupa penegasan Danrem 132/Tadulako bahwa TNI/AD akan segera membentuk satu batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso yang berkedudukan di Poso. Menurut Danrem 132/Tadulako waktu itu, batalyon baru dengan ketiga kompinya akan bertugas menangani masalah keamanan sepanjang pesisir pantai timur Sulawesi Tengah. Termasuk menjaga keamanan daerah pertambangan migas Senoro-Tiaka, yang terbentang dari Kecamatan Batui di Kabupaten Banggai s/d terumbu karang Tiaka di Teluk Tomori, Kabupaten Morowali, yang akan dieksploitasi oleh Pertamina bersama PT Exspan Tomori Sulawesi milik pengusaha politikus PDI-P, Arifin Panigoro.

Dengan pembentukan batalyon baru itu, Provinsi Sulteng dengan luas wilayah lebih kurang 68 ribu km persegi akan dijaga dua batalyon TNI/AD, yakni Yon 711/Raksatama di Palu yang menjaga keamanan di wilayah yang terentang dari Kabupaten Buol dan Toli-Toli di Utara dan Yon 714/Sintuwu Maroso di Poso, yang menjaga keamanan di daerah Sulawesi Timur. Kedua batalyon itu tetap berada di bawah koordinasi Kodam VII/Wirabuana di Makassar (lihat Aditjondro 2004b).

Untuk mewujudkan kehadiran batalyon baru itu telah dipersiapkan tanah seluas 2,5 hektar di Kelurahan Ranonuncu di perbatasan selatan kota Poso. Di lokasi itu akan berdiri markas batalyon lengkap dengan barak-barak yang akan ditempati 747 personil Angkatan Darat, yang akan menjaga keamanan Poso secara permanen. Selain markas batalyon baru, akan dibangun juga markas Kompi A di Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai), markas Kompi B di Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali) dan markas Kompi C di Pendolo, ibukota Kecamatan Pamona Selatan (Kabupaten Poso). Kedudukan Kompi C akan menggantikan Kompi B Batalyon 711/ Raksatama yang kini berkedudukan di Kawua di pinggiran selatan kota Poso. Untuk lokasi Markas Kompi C di Pendolo telah dibebaskan lahan seluas sembilan hektar yang tadinya milik 21 orang warga Pendolo. Biaya ganti rugi sebesar Rp 206 juta disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso (lihat Aditjondro 2004b).

Sementara itu, yang sudah siap dibangun dan ditempati adalah markas Kompi B di Desa Mohoni (Kecamatan Petasia), di perbatasan wilayah Mori dan Bungku. Makanya, ketika menyerang Desa Beteleme di Kecamatan Lembo, Mori Bawah, perusuh dapat bergerak dengan bebas karena para serdadu di daerah Morowali sedang dikerahkan untuk penyelesaian pembangunan markas mereka yang baru di Mohoni.

Prioritas yang diberikan kepada pembangunan markas Kompi C di Morowali dapat dianggap sebagai indicator pentingnya rencana investasi kelompok Artha Graha di mata aparat keamanan. Maklumlah, konglomerat yang dipimpin taipan muda, Tomy Winata (45 tahun), yang ikut memutar bisnis Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD berencana menanam AS$ tiga juta dalam usaha tambang marmer seluas 150 hektar di Morowali. Selain tambang marmer, taipan yang sedang berperkara dengan majalah Tempo itu juga berminat mengembangkan berbagai usaha lain di Morowali, seperti pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, tebu dan jambu mete, serta pengumpulan hasil-hasil hutan seperti rotan. Untuk itu, Artha Graha berencana membangun 270 km jalan dari Kolonedale sampai ke Kendari, ibukota provinsi Sulawesi Tenggara. Ruas sepanjang 120 km dari jalan poros itu akan dijadikan jalan tol. Semua rencana itu akan membengkakkan investasi kelompok Artha Graha di pantai timur Sulawesi sampai Rp 300 milyar (Aditjondro 2004b).

Dari situ dapat kita lihat betapa kerusuhan Poso dijadikan dalih oleh fihak militer untuk memperluas kehadiran pasukannya di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, dan bukan hanya di Kabupaten Poso. Kita juga dapat melihat betapa perencanaan struktur teritorial militer berkaitan erat dengan kepentingan pengamanan usaha-usaha bermodal besar di Sulawesi Tengah bagian Timur.

b.3.2. Usaha perebutan anggaran keamanan Kabupaten Poso dan Morowali antara Polri dan Angkatan Darat:
Sementara militer menambah kehadiran pasukannya di Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya di Timur, fihak Polri juga tidak mau ketinggalan. Mulai akhir Juni 2003, satu kompi Brimob telah ditempatkan secara permanen di Poso. Markas mereka yang baru telah dibangun di perbukitan di daerah Mo-engko, di pinggiran barat kota Poso. Mengikuti pola penyebaran pasukan organik TNI/AD, markas-markas kompi serupa akan didirikan pula di daerah Kolonedale dan Luwuk.

Dari situ dapat kita lihat, walaupun anggaran keamanan Kabupaten Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya tidak meningkat, fihak militer dan polisi akan saling bertarung memperebutkan porsi terbesar dari anggaran itu. Makanya dapat diduga bahwa pelestarian konflik di daerah Poso dan Morowali juga mencerminkan persaingan di antara satuan-satuan intelijen TNI dan Polri, untuk memperebutkan hegemoni penjagaan keamanan di daerah yang kaya sumber daya alam itu. Hal itu juga mencerminkan keengganan fihak militer untuk menyerahkan penjagaan keamanan dalam negeri, khususnya di Poso, kepada aparat Polri.

Di fihak lain, Polri yang terlalu lama berada di bawah ketiak militer belum terlatih mengatasi kerusuhan tanpa menembak mati sejumlah perusuh. Maklumlah, satuan tempur Polri, yakni Brimob, terlalu terbiasa mengatasi kerusuhan dengan cara-cara militer, berkat persenjataan dan teknik tempur mereka yang juga sangat militeristik. Ini sudah terbukti tidak saja di Poso, tapi juga di daerah-daerah konflik yang lain, seperti Papua Barat dan Aceh.

Selanjutnya, karena baik Angkatan Darat maupun Polri berkepentingan untuk memperebutkan posisi hegemonis dalam penjagaan keamanan di daerah Poso dan Morowali, kedua kekuatan bersenjata itu sama-sama berkepentingan untuk memelihara keberadaan pasukan-pasukan paramiliter bersenjata di kedua daerah itu.

b.3.3. Politik “ cuci gudang” PT Pindad?
Seperti halnya di Aceh, jenis amunisi yang paling banyak beredar di Poso dan Morowali adalah peluru buatan PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Khususnya peluru kaliber 5,56 mm, yang dapat dipakai sebagai amunisi buat senapan otomatis jenis SS-1, yang juga buatan Pindad, dan M-16 buatan AS. Selain itu, yang banyak beredar saat-saat pertempuran sedang berkecamuk, yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang yang tidak jelas identitasnya, adalah peluru jenis FN dan Colt buatan Pindad pula. Sebagian amunisi itu, bukanlah barang yang baru saja diproduksi. Ada juga stok lama.

Sehari setelah penyerangan perusuh ke Desa Sepe di Kecamatan Lage, pada malam Minggu, 1 Desember 2001, ditemukan satu peti peluru kaliber itu di desa itu. Pada kotak berlogo PT Pindad yang berkapasitas 1400 butir peluru ada tulisan dengan spidol, “Poso”, serta tulisan dengan cat “B”. Dari situ dapat ditafsirkan bahwa kotak peluru seberat 25 kg itu adalah jatah Kompi B Batalyon 711/Raksatama di Kawua, Poso, tapi entah bagaimana caranya, “terbawa” oleh para perusuh ke kedua desa yang naas itu.

Menurut keterangan di peti peluru itu, amunisi buatan PT Pindad bulan Maret 1989 didasarkan pada kontrak No. KJB/004/DN/M/1988, tertanggal 12 Maret 1988. Makanya masih merupakan teka-teki, bagaimana kotak peluru itu bisa sampai ke Desa Sepe di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, lebih dari 12 tahun kemudian (lihat Aditjondro 2004b).

Selain kejadian itu, senjata dan amunisi buatan PT Pindad berulangkali dicoba untuk diselundupkan ke Poso dan Morowali (lihat Aditjondro 2004b). Ada yang lolos, ada juga yang berhasil dipergok dan disita oleh petugas, seperti kisah tertangkapnya Farihin Ibnu Ahmad alias Yasir (37) dan Siswanto Ibrahim alias Anto (26) di Pelabuhan Pantoloan, Palu, pada hari Rabu, 2 Oktober 2002, sekitar jam 12 tengah malam. Dari bagasi mereka yang baru turun dari KM Nggapulu disita sebuah peti berisi 2846 butir peluru dari beberapa kaliber Colt dan SS-1 buatan PT Pindad, 15 pucuk senjata api dari beberapa jenis (SS, Baretta, dan FN), tiga buah sangkur M-16 berserta sarungnya, serta empat buah teleskop jenis Rifle Scope Narconia buatan Jerman, tersembunyi di antara 12.942 buah petasan. Amunisi dan senjata api itu, menurut penasehat hukum Yasir dan Anto yang kini mendekam di Rutan Maesa, Palu, adalah titipan dari ‘Tarjo’ di Mapane, ibukota Kecamatan Poso Pesisir (Aditjondro 2004b).

Nah, kalau ini bukan kasus ‘korupsi biasa’, kita perlu bertanya, apakah memang ada kebijakan untuk membuang stok lama PT Pindad, dengan menyalurkannya ke daerah-daerah konflik seperti Aceh dan Poso? Khusus dalam kasus Poso, ada informasi bahwa semacam petunjuk perakitan senjata SS-1, sudah beredar di Kabupaten Poso, menjelang pecahnya kerusuhan gelombang kedua dan ketiga tahun 2000. Makanya, baik komunitas Muslim maupun Nasrani waktu itu, buru-buru mengerahkan bengkel-bengkel bubut dan pandai besi mereka untuk membuat senjata rakitan.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar ada orang Poso, atau orang Poso yang dekat ke PT Pindad, yang membantu melariskan produk-produk Pindad – peluru dan senjata – di Poso. Karena satu-satunya orang Poso yang dikenal punya hubungan bisnis dengan PT Pindad adalah Hasan Nazer (56 th), penulis menanyakannya langsung ke Hasan Nazer di rumahnya di Jalan Cemara, Menteng, tanggal 29 Oktober 2003.

Hasan Nazer dengan tenang tapi tegas menyangkal segala tuduhan ke alamat diri maupun saudara-saudaranya bahwa mereka pernah terlibat dalam pemasokan senjata atau amunisi ke Poso. Ia membenarkan bahwa perusahaan pengecoran logamnya punya kontrak dengan PT Pindad. Tapi itu terbatas pada pembuatan tiga komponen SS-1, yakni pelatuk, hammer, dan vicier. “Nilai order Pindad itu tidak seberapa. Saya kerjakan hanya supaya dapat lisensi dari Pindad bahwa perusahaan saya mampu membuat komponen-komponen yang memerlukan presisi yang begitu tinggi. Dengan lisensi itu mudah dapat order dari perusahaan-perusahaan di Eropa”, begitu keterangan Hasan Nazer kepada penulis.

Jadi, siapa yang harus bertanggungjawab atas politik “cuci gudang” yang diterapkan PT Pindad di Poso dan juga di Aceh? Bukankah ini tanggungjawab Kepala Staf Angkatan Darat juga, yang secara ex officio merupakan Komisaris Utama PT Pindad? Atau kalau mau ditarik ke belakang, bukankah ini juga merupakan tanggungjawab B.J. Habibie juga, yang sebagai Kepala Badan Pengendali Industri Strategis (BPIS), yang membawahi PT Pindad, membiarkan pabrik itu mengalami kelebihan produksi peluru, yang tidak dimusnahkan, tapi dibiarkan “bocor” ke daerah-daerah konflik?

b.3.4. Kolusi aparat keamanan dengan kelompok-kelompok paramiliter setempat:
Sama misteriusnya seperti sumber dan jalur penyebaran amunisi dan senjata Pindad itu adalah jaringan organisasi yang memobilisir penyerangan, bom, dan penembak-penembak misterius di Poso dan Morowali. Bahkan belakangan wilayah gangguan keamanan a la Poso sudah menyebar pula ke Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. Makanya cukup mengejutkan ketika dalam kunjungannya ke Poso, pasca penyerangan ke Beteleme dan Poso Pesisir, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa sejumlah “kamp teroris” sudah ditemukan di pedalaman Poso. “Lokasi-lokasi itu dijadikan pusat latihan yang terorganisasi untuk aksi kekerasan dan kekacauan baru di daerah itu”, katanya di Palu. Ia menamai para perusuh itu sebagai “gerombolan pengacau keamanan (GPK)”, yang terdiri dari orang luar Poso yang bekerjasama dengan penduduk lokal (Suara Pembaruan & Manado Post, 17 Okt. 2003).

Orang yang semestinya paling tahu tentang komplotan itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendroprijono secara terpisah memastikan bahwa pelaku kerusuhan di Poso (dan Morowali) merupakan pihak-pihak lama yang sempat bertikai dua tahun lalu (maksudnya, tahun 2001). Tapi mengenai dugaan keterlibatan fihak militer, yang diindikasikan dengan penemuan senjata dan amunisi standar TNI, Hendroprijono meminta semua fihak untuk tidak berspekulasi. Sebab kalau berspekulasi, begitu menurut Kepala BIN, keadaan bisa menjadi tidak baik (Manado Post, 15 Okt. 2003).

Di Palu sendiri, Danrem 132/Tadulako, Kol. (Inf.) M. Slamet dan Kapolda Sulteng, Brigjen M. Taufik Ridha juga sibuk cuci tangan. Menurut Kapolda, aparat tak terlibat dalam kerusuhan di Poso, sedangkan menurut Danrem, bukan hanya TNI/AD yang menguasai amunisi buatan Pindad, tapi juga angkatan-angkatan lain dan Polri (Suara Pembaruan, 21 Okt. 2003).

Nah, kalau sekarang sanggahan Hendroprijono, Slamet dan Taufik Ridha kita hadapkan dengan pernyataan Yudhoyono bahwa ada “pusat latihan pengacau” alias “kamp-kamp teroris” di pedalaman Poso, masihkah kita bisa berbicara tentang ketidakterlibatan aparat dalam “memelihara” kelompok-kelompok perusuh itu? Bedanya mungkin hanyalah, bahwa ada satuan atau “oknum” militer atau polisi yang aktif terlibat dalam pelatihan kelompok-kelompok itu. Ada pula satuan atau “oknum” militer atau polisi yang sengaja “membuang muka” saat kelompok perusuh itu sedang menuju ke tempat latihan mereka, atau ke tempat operasi mereka. Sedangkan senjata dan amunisi, begitu pula sepatu lars, seperti terbukti di Timor Lorosa’e dan Aceh, dapat dibeli dari militer atau polisi yang korup.

Tempat-tempat latihan tempur buat kelompok bersenjata terlatih, menurut sumber-sumber penulis di Poso dan Morowali, memang ada dan tersebar di tiga tempat. Kalau dulu lebih terkonsentrasi di daerah Tojo, yang kini masuk Kabupaten Tojo Una-una, belakangan ini lebih bergeser ke Kecamatan Poso Pesisir. Khususnya di atas Desa Tokorondo serta di Pada Lembara, dataran tinggi dekat Desa Pinedapa. Namun tempat latihan di daerah Tojo-Ampana masih tetap berfungsi, khususnya untuk memudahkan operasi ke kawasan Mori Atas dan Mori Bawah di Kabupaten Morowali.

Lalu, untuk memudahkan melarikan diri melintasi perbatasan ke Sulawesi Selatan, hutan sekitar Desa Pandajaya yang dihuni transmigran dari Pulau Lombok (NTB), dekat Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, juga merupakan tempat latihan bagi kelompok-kelompok militan. Mereka ini berafiliasi dengan Lasykar Jundullah di Sulawesi Selatan dan ke Ambo Dae, ex-anak buah Kahar Muzakkar yang jadi raja ternak di Mori Atas. Serangan-serangan ke Pendolo, biasanya dilancarkan dari situ (ICG 2002: 20; sumber-sumber lain).

Tanpa membongkar tempat-tempat latihan itu, dan tanpa membongkar jaringan tidak resmi antara kelompok-kelompok paramiliter itu dengan berbagai kesatuan dan oknum militer dan polisi, rakyat Poso dan Morowali akan tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan, karena sewaktu-waktu bom bisa meledak, pistol atau senapan penembak misterius menyalak, dan gerombolan perusuh menyerang saat orang sedang tidur lelap.

FIHAK-FIHAK YANG DIUNTUNGKAN DARI PELESTARIAN KONFLIK DI DAERAH POSO DAN MOROWALI:

(a). Aparat keamanan Polri dan TNI, termasuk satuan-satuan intelijen dan Kepala Badan Intelijen Negara:
Dari sudut makro, penempatan semakin banyak personil TNI/AD dan Polri di daerah Poso dan Morowali, berarti semakin besar dana operasi yang harus disediakan buat mereka. Semakin besar dana operasinya, semakin banyak yang dapat dikorupsi dari dana operasi tersebut. Belakangan ini, jumlah uang operasi per anggota sudah ditingkatkan menjadi Rp 20 ribu per hari, yang mencakup uang saku dan uang lauk pauk, yang secara normal dibayarkan sepuluh hari sekali. Uang operasi itu dimanfaatkan oleh anggota untuk makan di warung, terutama mereka yang bertugas di pos-pos penjagaan di tepi jalan raya. Sedangkan mereka yang bertugas di desa-desa, memberikan uang kepada orang kampung untuk memasakkan makanan bagi mereka. Itu terjadi misalnya di Kelurahan Madale di Kecamatan Poso Kota, menurut pengamatan seorang narasumber penulis, awal November lalu.

Dalam prakteknya, tentara dan polisi yang bertugas di pedalaman Poso tidak sabar untuk menerima uang operasi mereka sepuluh hari sekali. Mereka lebih senang menerima uang operasi mereka sebulan sekali. Di situlah uang operasi mereka disunat sampai 16 persen, sebab uang operasi yang diambil setiap 30 hari sekali, yang semestinya berjumlah Rp 600 ribu seorang, biasanya hanya diterimakan Rp 500 ribu seorang. Jadi untuk seorang anggota serdadu atau polisi, Bendahara atau Bagian Keuangan kesatuannya dapat menyunat Rp 100 ribu. Nah, kalau yang bertugas di Kabupaten Poso dan Morowali itu rata-rata 2000 orang setahun, maka sebulan dapat disunat Rp 200 juta, atau setahun yang dikorupsi dapat mencapai Rp 2,4 milyar!

Besarnya korupsi uang operasi itu bukannya tak diketahui oleh para prajurit dan polisi yang bertugas di lapangan. Anehnya, jarang sekali terdengar pernyataan keberatan dari bawahan terhadap tingkat korupsi sebesar itu. Memang, menurut dua orang narasumber, tahun 2001 sejumlah anggota Brimob protes ke Polda Sulawesi Tengah di Palu terhadap pemberian uang operasi mereka. Karena protes mereka yang begitu keras, akhirnya Polda menyalurkan uang operasi mereka secara utuh. Berarti, dana operasi itu sebenarnya sudah tersedia di Palu, atau, dana yang disunat entah di jenjang yang mana dapat segera dikembalikan ke Palu. Ada juga kejadian di tahun 2002, bahwa personil TNI dari Zeni Tempur (Zipur) yang bertugas di Poso datang ke kantor SAKSI (Solidaritas Anti Korupsi Sulawesi Tengah) di Palu, untuk melaporkan pemotongan uang operasi mereka.

Langkanya ekspresi ketidakpuasan para bawahan terhadap penyunatan uang operasi mereka cukup menarik. Bagaimana kita dapat menjelaskan tingkat tolerasi para bawahan sebesar itu? Apakah kepatuhan pada atasan saja dapat menjelaskan tingkat toleransi terhadap korupsi atasan mereka? Ataukah ada penjelasan lain? Menurut hemat penulis, justru di situlah fungsi bisnis kelabu militer di daerah operasi seperti Poso, yakni memberikan kompensasi pada bawahan agar tidak memprotes korupsi uang operasi oleh para atasan mereka. Dengan kata lain, para atasan mencari tambahan pendapatan dari uang operasi bawahan mereka, sementara para bawahan mencari tambahan pendapatan langsung dari rakyat setempat.

Dari studi kepustakaan, wawancara dengan sejumlah narasumber, serta pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada duabelas jenis bisnis kelabu militer dan polisi di Tana Poso (dan dalam beberapa hal, juga di Morowali dan Banggai), yakni (a) pemerasan secara langsung oleh ‘oknum’ berbaju seragam; (b) perlindungan bagi prostitusi terselubung; (c) sabung ayam; (d) bisnis satpam; (e) perburuan dan penyelundupan flora dan fauna langka, seperti kayu hitam dari kawasan Poso Pesisir serta ikan sogili dari Danau Poso; (f) perdagangan hasil hutan; (g) pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas; (h) bisnis pengawalan; (i) pungutan di pos-pos penjagaan; (j) proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat tertentu; (k) bisnis proteksi operasi perusahaan-perusahaan bermodal besar; dan (l) perdagangan ilegal senjata api dan amunisi (lihat Aditjondro 2004b).

Dari pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan bersama kawan-kawan dari Kelompok Kajian Tana Poso LOBO di Tentena, 48 pos penjagaan yang terentang sepanjang Jalan Raya Trans Sulawesi di pos Tumora dekat perbatasan Kabupaten Parimo di Barat s/d pos Watumaeta di dekat perbatasan Sulawesi Selatan, setiap hari mengutip rata-rata Rp 20 juta dari truk, bus, mobil pribadi dan penumpang yang melintas sepanjang jalan itu (lihat Aditjondro 2004b).

Taksiran itu masih lebih rendah dibandingkan dengan seorang narasumber yang biasa melintas sepanjang jalan raya dari Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali) sampai ke Palu, yang memperkirakan bahwa penghasilan pos-pos penjagaan sepanjang trayek itu antara Rp 35 sampai 30 juta sehari.

Sementara itu, dari kalangan petinggi dan purnawirawan TNI dan Polri, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono termasuk yang punya kepentingan pribadi paling kental dengan pasang surut kerusuhan di Sulawesi Tengah, melalui bisnis anaknya, Ronny Narpatisuta Hendropriyono.

Ronny adalah komisaris dan pemegang saham PT Hardaya Inti Plantations, yang areal perkebunan kelapa sawitnya seluas 52 ribu hektar meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Perusahaan itu adalah anggota konglomerat CCM (Cipta Cakra Murdaya) milik Nyonya Hartati Murdaya, salah seorang Bendahara Golkar di era kepresidenan Soeharto. Latar belakang pelibatan Ronny Hendropriyono dalam perkebunan kelapa sawit itu mungkin ada hubungannya dengan posisi ayahnya sebagai Menteri Transmigrasi di masa kepresidenan B.J. Habibie. Apalagi kiat bisnis Ny. Hartati Murdaya begitu lihai, dengan menjadikan Azis Lamadjido, Gubernur Sulteng waktu itu, juga sebagai komisaris di perusahaan perkebunan itu.

Dengan demikian, pernyataan Hendropriyono akhir 2001, bahwa Al Qaeda dan RMS terlibat dalam kerusuhan antar agama di Poso (detik.com, 12 Des 2001), tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perkebunan kelapa sawit anaknya di Sulawesi Tengah. Maklumlah, dengan mempertinggi citra ancaman luar negeri di Sulawesi Tengah, kehadiran pasukan TNI dan Brimob di provinsi itu dapat ditingkatkan. Pada gilirannya, pasukan-pasukan bersenjata otomatis itu dapat dimanfaatkan untuk menekan perlawanan rakyat terhadap perkebunan kelapa sawit itu, yang sudah sering menghadapi aksi-aksi petani dan aktivis lingkungan.

Bukan itu saja kepentingan bisnis keluarga Hendropriyono, yang bias tumpang tindih dengan jabatan publiknya sebagai Kepala BIN. Hendropriyono juga adalah Komisaris Utama PT Kia Mobil Indonesia, yang punya lisensi untuk mengimpor 12 jenis mobil buatan Kia Motors Corporation di Korea Selatan. Ronny Narpatisuta kembali lagi muncul di sini sebagai salah seorang direktur perusahaan itu, bersama Fayakun Muladi, anak Menteri Kehakiman di era kepresidenan B.J. Habibie. Tapi yang lebih penting adalah bahwa PT KMI ini adalah anggota Artha Graha Group milik Tomy Winata, pengusaha muda yang dekat dengan kalangan TNI/AD. Dan memang, Yayasan Kartika Eka Paksi memiliki 20% saham Bank Artha Graha, bank induk konglomerat ini.

Makanya, loyalitas Hendropriyono sebagai pejabat publik dapat diragukan. Sebab di bidang publik, dia berada di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, malah ikut menjadi kader PDI Perjuangan. Tapi di bidang bisnis, ia berada di bawah kepemimpinan Tomy Winata.

Keterkaitan antara Hendropriyono dengan kelompok bisnis Artha Graha ini sekali lagi menimbulkan kejumbuhan dengan jabatan publiknya. Apakah selaku Kepala BIN, ia lalai mencium sepak terjang kelompok-kelompok perusuh yang mengacau keamanan rakyat di Kabupaten Poso dan tetangganya, Kabupaten Morowali? Ataukah kerusuhan-kerusuhan itu merupakan strategi yang direstui – setidak-tidaknya dibiarkan – oleh BIN, untuk melegitimasi eskalasi pasukan-pasukan TNI dan Polri, khususnya Brimob, di bekas Kabupaten Poso sebelum pemekaran itu? Apalagi karena kelompok Artha Graha kini berkepentingan untuk menambah kehadiran pasukan demi pengamanan ekspansi bisnis mereka di Kabupaten Morowali?

Soalnya, seperti yang telah disinggung di depan, konglomerat pimpinan Tomy Winata itu kini ingin membuka 150 hektar tambang marmer di Kabupaten Morowali, yang mungkin akan diperluas dengan tambang-tambang marmer di Kabupaten Poso.

Yang jelas, baik perkebunan kelapa sawit di Buol dan Toli-Toli, maupun pertambangan marmer di Morowali dan Poso, dapat diuntungkan oleh pemekaran batalyon TNI/AD yang ditempatkan di Sulawesi Tengah. Dengan dalih pengamanan Kabupaten Poso, sebuah batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, telah dibentuk, berpusat di Poso tapi dengan satu kompi yang akan ditempatkan di Morowali. Sedangkan batalyon lama, Yon 711 Reksatama, ditugaskan untuk pengamanan Sulawesi Tengah bagian Barat, dari Buol dan Toli-Toli di Utara sampai dengan Donggala di Selatan (lihat Aditjondro 2003: xlvi). Maka sempurnalah dwifungsi Hendropriyono sebagai boss intelligence dan sebagai pengusaha (lihat Aditjondro 2004a).

(b). Aparat sipil yang terlibat dalam manipulasi aliran dana bantuan pengungsi dan dana kemanusiaan:

Kerusuhan di Poso dan Morowali telah melahirkan arus pengungsi dari kedua kabupaten itu ke daerah-daerah yang relatif aman di pedalaman Tana Poso dan Tana Mori, Palu, Bitung, dan Manado. Keberadaan ribuan pengungsi itu Sulawesi Tengah itu mengundang kucuran bermilyar-milyar rupiah dari Jakarta ke Palu, Poso dan Kolonodale, yang pada gilirannya memperkaya sejumlah pejabat dan keluarga mereka. Apalagi selain bantuan untuk pengungsi ada juga bantuan untuk penduduk yang tidak mengungsi tapi dianggap terkena dampak konflik di kabupaten-kabupaten Poso dan Morowali.

Sejak Deklarasi Malino s/d Oktober 2003, pemerintah pusat telah mengucurkan Rp 33,5 milyar dana bantuan kemanusiaan melalui Departemen Kimpraswil dan Menko Kesra Jusuf Kalla. Sedangkan Departemen Kesejahteraan Sosial telah mengucurkan Rp 68,24 milyar dari Januari 2003 s/d Mei 2003 untuk bantuan kemanusiaan di tujuh kecamatan di Kabupaten Poso dan dua kecamatan di Kabupaten Morowali (Harli 2003).

Dana sebesar itu meliputi biaya hidup (bidup ) sebesar Rp 2,5 juta/KK untuk 12.746 keluarga pengungsi, untuk jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 1,25 juta/KK untuk 508 keluarga pegawai negeri, serta bahan baku rumah (BBR) sebesar Rp 4,5 juta/rumah berupa kayu, semen, tripleks, dan atap seng untuk 5.813 rumah pengungsi yang ingin kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian masih ada dana lauk pauk dan beras untuk orang miskin (raskin) yang diprioritaskan untuk pengungsi pula, serta santunan sebesar Rp 2 juta/kk bagi 768 ahli waris korban kerusuhan (Harli 2003; Fajar, 12 Agustus 2003).

“Industri” pengungsi ini telah mencetak kekayaan bagi sejumlah pejabat. Makanya pemeo yang populer di Poso adalah: “Sementara pengungsi makan supermi, pejabat makan Super Kijang”. Pemeo itu sudah sampai ke telinga Menko Kesra Jusuf Kalla, sehingga ia menyodok Dinas Kesejahteraan Sosial agar tidak menjadikan pengungsi sebagai “lahan”. Itu dikatakannya di depan pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso dan Morowali di ruang Pogombo, kantor Gubernur Sulteng, Senin, 15 Desember yang lalu (Radar Sulteng, 16 Des. 2003).

Namun sekedar sindiran semacam itu tidak mempan. Seorang pejabat yang ditengarai paling banyak mengecap keuntungan dari dana bantuan buat pengungsi dan rakyat yang kena dampak konflik adalah Bupati Poso, Abdul Muin Pusadan.

Untuk memahami bagaimana Bupati Muin Pusadan memperkaya diri, keluarga dan kroninya, tidak cuma dari dana bantuan buat pengungsi, tapi juga dana pembangunan di Kabupaten Poso, kita perlu mengenal jejaring korupsi yang telah dibangunnya. Pengertian jejaring korupsi atau cabal di sini diambil dari teori korupsi William J. Chambliss, yang berpendapat bahwa korupsi sistemik seringkali merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan kota di Amerika Serikat, dan merupakan satu sindikat yang meliputi empat unsur, yakni (a) birokrat, (b) politisi, (c) pengusaha, dan (d) aparat penegakan hokum, di mana kepentingan ekonomis para anggota jejaring korupsi diproteksi lewat sogokan maupun tekanan fisik terhadap setiap usaha oposisi dari warga masyarakat yang dikuasai oleh jejaring korupsi itu (lihat Aditjondro 2004a).

Jejaring korupsi Muin Pusadan berkaitan dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Poso yang juga kontraktor (warisan dari era Arief Patanga), jaringan politisi yang se daerah asal, yakni Bungku (kini di Kabupaten Morowali), jaringan alumni HMI yang telah membantu mengorbitkannya ke kursi Bupati dalam pemilihan bupati, 30 Oktober 1999 (dengan mengalihkan suara dari para pendukung calon dari PPP), jaringan pejabat Golkar di tingkat provinsi, jaringan kontraktor sebagai kolega bisnis anaknya, dan tentu saja, aparat penegak hukum (lihat Harli 2003).

Selanjutnya, marilah kita lihat oligarki yang dibangun Muin Pusadan untuk menjaga agar dana publik yang dikelolanya tidak jatuh ke orang yang jauh dari radius pengaruhnya. Suatu oligarki berlapis tiga.

Lingkaran pertama oligarki Pusadan terdiri dari anggota keluarga batihnya, saudara-saudara iparnya, serta kerabat dan kroni dari Bungku. Putra tertuanya, Muhammad Reza, adalah pemilik perusahaan kontraktor CV Sindang Laya Pratama. Berkat bantuan adiknya, Abdul Rasyid Pusadan, yang juga seorang kontraktor di Poso dan ketua Kerukunan Keluarga Bungku (KKB), diaturlah bahwa tender proyek-proyek pembangunan di Poso sering dimenangkan oleh perusahaan milik Reza atau Rasyid. Salah satu proyek yang dimenangkan oleh perusahaan keluarga Pusadan adalah proyek perbaikan teras dan plafon kantor Bupati Poso, yang rencananya akan digunakan sebagai kantor Gubernur Sulawesi Timur apabila Poso berhasil menjadi ibukota provinsi yang sedang diperjuangkan itu (Harli 2003; Fakta, Desember 2003: 33).

Lingkaran kedua oligarki Pusadan terdiri dari kerabat dan kroni Pusadan dari Bungku yang ditempatkan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Poso. Antara lain, Amirullah Sia, saudara sepupu sekali Pusadan yang diangkat menjadi Kepala Badan Kesbang dan Linmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), serta Asni Radi, kemanakan Pusadan yang diangkat menjadi Bendahara Kesbang dan Linmas. Dengan penempatan yang strategis ini Pusadan dapat mengatur irama pengucuran proyek dari Badan Kesbang dan Linmas (Harli 2003).

Selanjutnya, lingkaran ketiga oligarki Pusadan terdiri dari para alumni HMI yang membantu memenangkan Pusadan dalam pemilu Bupati tahun 1999. Antara lain, Haris Rengga (Infokom), Sukarti Kaleleng (Badan Pengawas Keuangan Daerah (Bawasda) Poso), Arif Latjuba (Perikanan), dan Kusmunandar Husein (Sekretaris RSU Poso) (Harli 2003).

Ketiga lingkaran oligarki Pusadan itu juga diisi oleh birokrat-birokrat yang setia padanya, dalam arti, bisa diajak bersama-sama menikmati dana-dana publik yang mereka kelola. Strategi ini sekaligus adalah untuk mengakomodasi pengelompokan etnis non-Bungku di antara para pejabat dan birokrat di Poso, agar tidak timbul oposisi terhadap dominasi Bungku dalam birokrasi Poso, sementara orang Bungku sesungguhnya sudah dapat berkiprah di kabupatennya sendiri, yakni Morowali. Apalagi sudah timbul suara-suara sinis, seolah-olah Poso sudah dikuasai oleh “PBB” – Persatuan Bungku-Bungku, mengingat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Poso, Akram Kamarudin, juga orang Bungku.

Di antara tokoh-tokoh non-Bungku yang ditempatkan oleh Pusadan dalam birokrasi pemerintahannya itu terdapat Suryadi Ngewa, orang Ampana yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Poso, merangkap Pimpinan Proyek Rehabilitasi Sekolah di Ampana. Tokoh-tokoh lain adalah Johanes Tumiwa, Kepala Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) dan Mashuri Lahai, Kepala Dinas Pemukiman dan Penataan Wilayah (Kimtawil) Kabupaten Poso. Rivalitas di antara kedua tokoh yang pernah berseberangan ini diakomodir Pusadan dengan memecah Dinas Kimpraswil menjadi Dinas Praswil dan Dinas Kimtawil. Kini kedua orang itu menjadi orang yang (merasa) paling dekat dengan sang Bupati.

Tokoh lain yang juga sangat berpengaruh adalah Bahrun Latjuba, orang Tojo yang diangkat menjadi Asisten II Setkab bidang Administrasi Pembangunan. Posisi ini sangat strategis, sebab dari sinilah hampir semua proyek kesejahteraan sosial terkucur. Tokoh ini cukup kontroversial, sebab pada tahun 2002 ia pernah diperiksa polisi dalam kaitan dengan manipulasi pembagian beras miskin (raskin) yang dikelolanya. Ada indikasi bahwa sebagian beras itu dijualnya untuk membangun rumah mewah di Jl. Tanjung Bulu, Ampana. Tapi ada indikasi juga bahwa ia pernah membagikan dua ton raskin untuk operasi Lasykar Jihad di Poso, sebelum organisasi paramiliter Muslim itu dibubarkan (Harli 2003).

Bahrun Latjuba juga punya kontribusi lain dalam oligarki Pusadan: ia merupakan mata rantai antara kepentingan bisnis keluarga besar Pusadan dan keluarga besar Sekretaris Kabupaten Poso, Awad al-Amri, lewat pernikahannya dengan seorang adik Awad al-Amri.
Mengikuti jejak Muin Pusadan, sang Sekkab mengangkat sejumlah kerabat dan kroninya dalam birokrasi pemerintahan di Poso. Isterinya sendiri, dokter gigi Asnah al-Amri, diangkatnya menjadi Kepala Badan Kesehatan Poso. Andi Rahmatullah Yusuf, suami dari Yaya al-Amri yang juga seorang adik Awad, diangkatnya menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil Poso. Iparnya yang lain, Bahrun Latjuba, diangkatnya menjadi Asisten II Setkab Poso. Seorang kerabat lain, Munir al-Amri, diangkatnya menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso (Harli 2003).

Berkat sinerji antara Muin Pusadan dan Awad al-Amri beserta kerabat dan kroni-kroni mereka, oligarki ini dapat mengatur penerimaan pegawai dan pengucuran proyek-proyek ke perusahaan-perusahaan keluarga mereka. Makanya tidak mengherankan bahwa BPK menemukan 51 paket proyek bernilai milyaran rupiah yang dinyatakan 100% selesai selama tahun anggaran 2001-2002, tapi kenyataannya sebagian besar tidak pernah dikerjakan atau dikerjakan secara serampangan (Harli 2003; Fakta, Desember 2003: 33).

Satu hal menarik perlu dicatat tentang siasat politik oligarki ini. Di satu fihak, Muin Pusadan juga mengakomodir sejumlah birokrat Kristen, atau yang berlatar belakang suku-suku asli Poso yang beragama Kristen. Asisten III Setkab bidang Administrasi & Keuangan, Rampu Kandolia, adalah seorang Pamona. Asisten I Setkab bidang Pemerintahan, Hari Kabi, berasal dari Lembah Napu, Kecamatan Lore Utara. Birokrat lain dari suku Lore adalah Daniel Tokare, Kepala Bagian Keuangan, yang berasal dari Lembah Bada. Sedangkan Kepala Dinas Praswil yang sudah disebut namanya tadi, Yohanes Tumiwa, berdarah Minahasa.

Tapi di fihak lain, Pusadan juga dekat dengan orang-orang yang pernah (atau masih?) mendukung kegiatan kelompok-kelompok paramiliter Muslim di Poso. Misalnya, Bahrun Latjuba yang pernah membagi dua ton raskin kepada Lasykar Jihad di Poso. Selain itu, Pusadan ditengarai memberikan rekomendasi kepada Daeng Raja, untuk menjual pakaian bekas yang disita Bea Cukai Poso dari kapal yang berangkat dari Malaysia (Fakta, Des. 2003: 33).

Seperti yang telah disinggung di depan, tokoh tua berdarah Bugis ini pernah terlibat dalam manipulasi dana KUT dan ikut memicu gelombang pertama dan kedua kerusuhan Poso, dan secara aktif mendukung kehadiran Lasykar Jihad di Poso. Namun setelah berhasil mengubah citranya dari provokator menjadi rekonsiliator, dengan ikut menandatangani Deklarasi Malino, dan duduk dalam Kelompok Kerja Deklarasi Malino (Pokja Deklama) Kabupaten Poso, Daeng Raja mendapat kepercayaan untuk membangun markas Brimob di Kelurahan Mo-engko, Poso.

Walhasil, berkat kehebatan Pusadan bersama kerabat dan kroninya memanipulasi anggaran pembangunan dan dana bantuan pengungsi, kekayaannya yang tampak kini sudah menyaingi, kalau tidak melebihi pendahulunya. Bekas PR III Universitas Tadulako itu kabarnya kini telah beternak rumah dan mobil mewah di mana-mana. Ia kabarnya memiliki tiga buah rumah pribadi di Poso. Salah satu rumah pribadi itu dibelinya dari bekas Kepala RSU Poso, dan terletak di Jalan Pulau Bali di Kelurahan Gebangrejo. Salah satu lagi terletak di Jalan Talasa, Kelurahan Lawanga, yang sebelumnya milik S. Wounde, bekas anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar, sedangkan salah satu lagi dibelinya dari Pandeleke, seorang bekas birokrat senior. Rumah besar itu terletak di samping Hotel Wisata di Kelurahan Lawanga.

Transaksi rumah di Jalan Pulau Bali itu dilakukan oleh Wani Lamusu. Anak dari Nani Lamusu, seorang pengusaha ikan kelas kakap yang berdarah Gorontalo itu tampaknya merupakan orang kepercayaan sang Bupati untuk urusan bisnis pribadinya. Wani Lamusu sendiri seorang kontraktor.

Selanjutnya, sang Bupati memiliki enam rumah pribadi di kota Palu. Satu di Jalan Teluk Tomini No. 9A, di Jalan Tanjung Satu No. 81, di Jalan Tanjung Satu, di Jalan Tanjung Balantak, dan di Jalan Nuri. Sedangkan rumah pribadi yang keenam adalah bekas rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Dosen Universitas Tadulako di Jalan Slamet Riyadi (Koran Akses, Minggu III Maret 2004 & Minggu II April 2004).

Di luar Sulawesi Tengah, keluarga Pusadan masih memiliki satu rumah pribadi di Kompleks Panakukkang, Makassar, yang dilengkapi dua buah mobil mewah, satu rumah mewah di Depok, Jakarta Selatan (no telp: 021 787 0484), Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Bandung.

Semua transaksi rumah mewah Pusadan di Palu dilakukan oleh adik iparnya, Ibrahim Rauf yang akrab dipanggil Ingo, yang tinggal di samping rumah di Jalan Tanjung Satu yang sedang direnovasi. Salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu punya tanah pekarangan seluas satu hektar, yang rencananya mau dibangun jadi RS swasta. Salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu sudah direnovasi oleh Abun, salah seorang direktur CV Tri Candra, dengan biaya Rp 270 juta. Harga belinya Rp 400 juta. Rumah itu sekarang dijadikan klinik dengan dilengkapi delapan buah AC, satu set alat-alat medis. Sedangkan yang satu sekarang (5 April 2004) sedang direnovasi oleh Abun, sekaligus pemagaran di sekeliling tanah seluas satu hektar itu.

Rumah di Jalan Balantak sedang direhabilitasi oleh orang yang sama, begitu pula rumah yang di Jalan Nuri. Rumah tersebut dibeli Pusadan dari Ir. Bagio, mantan pimpinan proyek Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, senilai Rp 400 juta. Begitu pula rumah yang di Jalan Teluk Tomini itu, menurut satu sumber. Juga dibeli dari Ir. Bagio, sekitar dua tahun lalu. Menurut sumber itu, di rumah di Teluk Tomini itulah Muin Pusadan dan keluarganya menginap, jika sedang berada di Palu. Tapi ketika diwawancarai oleh Koran Akses, Minggu III Maret 2004, Muin Pusadan mengatakan bahwa rumah di Teluk Tomini hanya dia kontrak dari Ir. Bagio, karena rumahnya sendiri di Palu sedang direnovasi.

Adapun salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu itu, menurut Muin Pusadan lagi, bukan miliknya, melainkan milik yayasan keluarganya yang dipimpin oleh Dokter Rudy. Nama yayasan itu dia tidak ingat, “pokoknya Dokter Rudy yang tahu, katanya kepada Koran Akses , edisi Minggu III Maret 2004. Dokter Rudy Rauf ini memang adik ipar sang bupati, yang beristerikan Ramlah Rauf. Bekas Kepala RSU di Buol-Toli-toli ini, juga mendapat order dari Pemerintah Daerah Poso, berupa pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp 1 milyar. Sedangkan yayasan keluarga yang dipimpin oleh sang dokter ini, baru didirikan beberapa minggu lalu, setelah kekayaan dan dugaan korupsi sang bupati mulai dibeberkan di media massa. Begitu menurut seorang narasumber di Poso. Sedangkan rumah di Jalan Balantak itu diakuinya bukan miliknya, melainkan milik anaknya, dan bukan sedang direnovasi, tapi hanya sedang diperbarui catnya. Begitu kata sang Bupati pada Koran Akses, Minggu III Maret 2004.

Hampir setiap rumah pribadi itu dilengkapi dengan sebuah mobil mewah. Di Jalan Teluk Tomini No. 9A, Palu, diparkir dua buah mobil Nissan Terano dengan nomor polisi DN 557 AF dan DN 6001 AF, yang masing-masing ditaksir harganya Rp 400 juta, sementara di rumahnya di Bandung diparkir sebuah BMW senilai Rp 600 juta. Rumah-rumah dan mobil-mobil mewah di Jawa itu diperuntukkan bagi anak-anak serta kerabat Pusadan yang bersekolah atau bertugas di sana.

Di (kota) Poso dan Palu sendiri, ada beberapa proyek yang diduga di mark-up oleh sang Bupati atau anak buahnya. Proyek-proyek mercu suar itu adalah Mess Pemda Kabupaten Poso yang mewah dengan 25 kamar Jalan Sam Ratulangie, Palu, yang anggarannya Rp 5,1 milyar, yang baru diresmikan oleh sang Bupati hari Sabtu, 13 Maret lalu (Poso Post, 26 Maret – 10 April 2004); rehabilitasi Kantor Bupati Poso senilai Rp 6 milyar; serta pembangunan sebuah gedung RSU berlantai tiga dengan anggaran Rp 9,8 milyar.

Mungkin karena ingin mendekati para mahasiswa asal Poso di Jawa dan di Makassar, untuk memuluskan masa jabatannya yang kedua, baru-baru ini Muin Pusadan mengadakan serangkaian pertemuan dengan mereka. Di Yogya, pertemuan pertama dilakukan hari Senin, 29 Maret 2004, bertempat di Asrama Sulteng, dihadiri 16 orang mahasiswa. Pertemuan kedua, hari Selasa, 30 Maret 2004, diselenggarakan di Restoran Pringsewu, yang dihadiri sekitar 30 orang mahasiswa. Dalam pertemuan pertama, anggaran makan malam sebanyak Rp 400 ribu, dibagi-bagikan kepada setiap peserta masing-masing Rp 25 ribu. Sedangkan dalam pertemuan kedua, makan malam ditraktir oleh Pusadan.

Dalam pertemuan kedua itu “disepakati” bahwa Bupati akan membeli tanah untuk membangun gedung asrama mahasiswa Poso, berlokasi dekat asrama mahasiswa Sulteng, dengan anggaran Rp 500 juta. Uang sebanyak itu sudah diantarkan sendiri oleh Asisten III Kabupaten Poso, Rampu Kandolia, ke kalangan mahasiswa Poso di Yogyakarta. Tidak jelas apakah dana itu dikeluarkan dari kas daerah atas persetujuan DPRD Poso, hasil mark up proyek-proyek yang ditangani oleh Pemda Poso, atau hasil korupsi oligarki Pusadan sendiri.

Diteladani oleh Bupatinya sendiri, di tingkat kelurahan juga terjadi korupsi besar-besaran dari dana bantuan buat pengungsi dan para korban konflik lainnya, misalnya di Kelurahan Kayamanya, Poso Kota. Sebelum kerusuhan penduduk kelurahan itu tercatat sekitar 1600 keluarga, hampir 10% di antaranya beragama Kristen dan sudah hijrah ke Tentena, Palu, dan Minahasa. Tapi ketika mengambil jatah jadupnya, September lalu, seorang narasumber menyaksikan bahwa jumlah penduduk Kelurahan itu sudah berlipatganda menjadi lebih dari 4000 keluarga.

Gejala itu tidak cuma terjadi di Kayamanya. Telah diakui sendiri oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulteng, Andi Asikin Suyuti, bahwa ada sejumlah kelurahan dan desa mengusulkan pengungsi yang sudah menerima bantuan jadup dan bedup dan yang hanya mengaku sebagai pengungsi, sehingga terjadi “penggelembungan pengungsi” sampai 20 ribu keluarga (Fajar, 12 Agustus 2003).

Sementara itu, di kota Tentena di tepi Danau Poso, masih ada ribuan pengungsi yang belum pernah menerima jadup maupun bahan bangunan rumah (BBR). Atau ada juga yang baru menerima jadup tahun lalu, tapi dipotong Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung sejak empat tahun lalu. Padahal, rumah mereka sudah terbakar sejak kerusuhan tahun 1998 – 2000.

(c ). Investor-investor besar, yang sudah atau akan terlibat dalam usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber daya alam di daerah Sulawesi Tengah bagian Timur, yang punya potensi penggusuran yang besar:

Investor-investor besar ini, juga berpotensi menikmati keuntungan akibat kerusuhan yang terus dilestarikan di Kabupaten Poso dan tetangga-tetangganya di timur. Keuntungan mereka adalah dalam dua hal. Pertama adalah jatuhnya harga tanah di daerah kerusuhan, dan kedua adalah pengamanan langkah-langkah penggusuran rakyat setempat oleh aparat keamanan yang semakin bertambah di daerah-daerah konflik maupun yang terkena imbasnya.

Seperti yang telah disinggung di depan, dua investor terbesar di Sulteng bagian Timur adalah pertama, kelompok Medco, yang melalui JOB Pertamina – PT Exspan Tomori Sulawesi sedang melakukan eksplorasi migas di wilayah yang terentang dari terumbu karang Tiaka di Teluk Tolo s/d Kecamatan Toili dan Batui di Kabupaten Banggai; kedua, kelompok Artha Graha, yang punya rencana membuka tambang marmer seluas 150 hektar di Kabupaten Morowali (selengkapnya lihat tulisan Nerlian Gogali dalam buku ini).

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

(a). Menolak penetapan status darurat sipil bagi daerah Poso dan Morowali.

(b). Secara konsepsional, mulai membedakan militer (TNI) dan polisi, baik institusinya maupun tugas dan cara operasionalnya, sehingga masyarakat luas tidak lagi selalu menganggap kedua kekuatan bersenjata itu mempunyai fungsi yang sama. Dalam sebuah negara yang demokratis dan menganut supremasi sipil, polisi adalah bagian dari pemerintah sipil, berada di bawah komando kepala-kepala daerah, dan tugasnya adalah menegakkan keamanan dalam negeri (internal security ). Sedangkan militer berada di bawah komando Presiden sebagai Kepala Negara, dan hanya bertugas mempertahankan negara dari serbuah musuh, tanpa diembel-embeli fungsi-fungsi politik dan ekonomi, seperti yang sekarang masih kita lihat di negara kita.

(c). Menarik pasukan-pasukan TNI/Angkatan Darat dan Brimob dari daerah Sulawesi Tengah bagian Timur, baik pasukan yang beroperasi secara terbuka, maupun pasukan-pasukan yang beroperasi secara terselubung.

(d). Memprioritaskan pemanfaatan tenaga Polisi untuk pengamanan di daerah kerusuhan, dengan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi gejolak, unjuk rasa, dan bentuk-bentuk kerusuhan sosial lainnya dengan teknik pengendalian huru hara tanpa membunuh.

(e). Menggalakkan pendekatan antara calon penanam modal dengan rakyat setempat dengan menghormati hak-hak rakyat – baik penduduk asli, petani pendatang (transmigran), penduduk di kawasan pemukiman setempat, maupun buruh -- , tanpa pendekatan keamanan, yakni menakut-nakuti rakyat dengan intervensi militer berupa latihan perang-perangan, unjuk kekuatan fisik (show of force ) yang selama ini dilakukan di Sulawesi Tengah bagian Timur, khususnya di Kabupaten Banggai.

Palu, 10 Februari 2004.

Kepustakaan:
Aditjondro, G.J. (2001). “Guns, Pamphlets and Handie-Talkies: How the Military Exploited Local Ethno-Religious Tensions in Maluku to Preserve their Political and Economic Privileges.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 100-128.

--------------- (2003). “Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena”. Prolog untuk Rinaldy Damanik. Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Palu: PBHI & LPS-HAM Sulteng.

--------------- (2004a). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta & Kendari: LSPP, PSHK & Formas.

--------------- (2004b). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi bagian Timur”. Jurnal Wawasan, INSIST, Yogyakarta, edisi mendatang.

Damanik, Rinaldy (2003). Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Palu: PBHI & LPS-HAM Sulteng.

Harli (2003). Keuntungan di Balik Tragedi Kemanusiaan di Poso. Draft untuk buku tentang Tragedi Kemanusiaan di Poso dan Morowali yang sedang dipersiapkan di Palu.

ICG (2002). Indioonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates. Asia Report No. 43. Jakarta/Brussels: International Crisis Group.

Pode, Prama’artha S.L. (2003). Ambo Dae: Binatang Apakah itu? Makalah tak diterbitkan. Yogyakarta.

Pokja RKP (2003). Laporan Akhir Tahun 2003: Lima Tahun Konflik Poso, Dua Tahun Deklarasi Malino: 2003, Darah Masih Tumpah, 2004, Masa Pemulihan Kepercayaan (Trust Building ). Palu: Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Porka RKP).

Sondeng, Usman (2001). Menggali Akar Permasalahan Kasus Poso dan Formulasi Cara Penyelesaiannya, dengan Suplemen I & II. Palu.

Tengko, Rafyudin (t.t.) Pertikaian Poso dalam Tataran Realitas: Sebuah Catatan dari Pengalaman Lapangan. Naskah yang tidak diterbitkan.
[1] ) Ironisnya, seusai konflik antara Bupati dan Dandim Poso itu, setelah Usman Sondeng kembali ke Poso, anggota BPH Bidang Ekonomi itu sendiri berurusan dengan aparat hokum karena dituduh korupsi tekstil, diadili dan dipenjara.

jika pendeta kolaborasi dengan modal

2006-08-20T08:38:00.000-07:00

Refleksi berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah aktivis dan korban pembangunan PLTA Poso & Jaringan SUTETnya di Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, 25 Juli s/d 5 Agustus 2006:

TERJEPIT DI TENGAH-TENGAH KEMESRAAN HUBUNGAN
ANTARA GEREJA & MEGA PROJECT KELOMPOK BUKAKA
DI SULAWESI TENGAH
===================================================
Oleh George Junus Aditjondro[1]

TANTANGAN yang dihadapi oleh para aktivis gerakan pro-demokrasi di Kecamatan Pamona Utara, Poso, kini semakin kompleks. Bukan hanya aparat keamanan resmi – polisi dan tentara – yang harus dihadapi[2], tapi juga ‘aparat tidak resmi’. ‘Aparat tidak resmi’ di Tentena, ibukota Kecamatan Utara itu adalah sejumlah pemuda yang punya hubungan sangat dekat dengan Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Pdt. Rinaldy Damanik. Begitu dekatnya, sehingga mereka dapat dianggap sebagai bodyguard sang pendeta, yang sering dipanggil Papa Nanda menurut kebiasaan suku Pamona.

Ini bukan tantangan yang ringan, sebab GKST merupakan gereja yang beranggotakan sebagian besar warga suku Pamona di Sulawesi bagian Tengah, sehingga majelis sinodenya – bahkan para pendeta GKST pada umumnya – punya kharisma yang cukup besar di lingkungan warga suku ini. Sementara itu, yang sudah atau bakal terkena dampak negatif pembangunan PLTA Poso dan jaringan SUTETnya di Kabupaten Poso, sebagian besar termasuk suku Pamona dari subsuku Pebato, Wingke mPoso, Pu’umboto, Lamusa, dan Salu Maoge.[3]

Sedikit catatan terlebih dahulu, siapa yang dimaksud dalam kategori aktivis pro-demokrasi dalam catatan pengamatan ini. Aktivis pro-demokrasi yang dimaksud di sini adalah aktivis organisasi non-pemerintah (ornop) yang tidak mendasari eksistensi maupun wibawanya pada kekuasaan negara, kekuatan modal, maupun kharisma spiritual. Ornop-ornop ini ada yang berhimpun ke dalam Poso Center, suatu aliansi sekitar 30 ornop yang berkedudukan di kota Palu, Poso, dan Tentena. Termasuk dalam aliansi itu, dua organisasi yang berkedudukan di Tentena, yakni YPAL (Yayasan Panorama Alam Lestari) dan LSM Wasantara.

Sejak berdiri dua tahun lalu aliansi ini mengfokuskan advokasi mereka pada pembongkaran dan pemberantasan korupsi, serta pendampingan bagi korban-korban dampak negatif pembangunan PLTA Poso dan jaringan SUTETnya. Turut dalam kampanye terakhir itu, beberapa anggota KKTP (Kelompok Kajian Tana Poso) LOBO, yang sejak awal 2003 sering membantu penelitian-penelitian lapangan penulis di Tana Poso. Termasuk dalam penelitian lapangan hari Minggu, 6 Agustus ini ke Desa Tindoli (Kec. Pamona Selatan) di tepi Danau Poso.

Sejak awal tahun 2006, Poso Center mendirikan Posko-Posko Kemanusiaan di berbagai desa dan pusat pemukiman di Kabupaten Poso, di antara lain di Later, Tentena, dan Desa Peura, Kecamatan Pamona Utara. Makanya, aktivis-aktivis pro-demokrasi yang terhimpun dalam Poso Center seringkali berkiprah di desa-desa tersebut.

Seperti yang dapat kita lihat dalam refleksi ini, intimidasi terhadap tiga orang aktivis pro-demokrasi yang berhubungan dengan Poso Center dilakukan oleh beberapa orang anggota Moruana dan pemuda-pemuda lain yang secara pribadi maupun kedinasan dekat dengan Ketua Umum Majelis Sinode GKST, Pdt. Rinaldy Damanik. Moruana adalah sekelompok pemuda di Tentena yang berasal dari Kelurahan Lombugia, Kecamatan Poso Kota, yang mengungsi ke Tentena sejak kerusuhan Poso gelombang kedua di awal tahun 2000. Pada awalnya, untuk menanggulangi trauma yang mereka alami dalam gelombang-gelombang kerusuhan itu, mereka dilengkapi dengan peralatan band dan didorong untuk berkreasi di bidang seni suara oleh Pdt. Rinaldy Damanik, ketika ia masih menjabat sebagai Sekum MS GKST merangkap Koordinator Crisis Centre GKST. Ketika Damanik ditahan oleh Polda Sulteng kemudian mendekam dalam penjara dengan tuduhan membawa senjata secara ilegal, kegiatan kesenian Moruana agak mengalami kemunduran.

Setelah Damanik dibebaskan secara bersyarat dari Rutan Maesa di kota Palu dan mulai berfungsi sebagai Ketua Umum MS GKST hasil pemilihan Sidang Sinode GKST di bulan September 2004, sebagian anggota Moruana secara de facto berkembang menjadi semacam penjaga sekuriti pribadi Pdt. Damanik di rumah jabatan dan di kantor sinode GKST di Palu, maupun dalam berbagai perjalanan dinas di Tana Poso dan Morowali. Melalui metamorfosa dari kelompok seni-budaya menjadi kelompok sekuriti inilah, sebagian anggota Moruana berkembang menjadi alat intimidasi terhadap orang-orang yang mereka anggap berseberangan pandangannya terhadap sang ketua umum. Dari mana Damanik, yang menurut isterinya, sudah enam bulan tidak menerima gaji dari GKST, punya biaya untuk menghidupi anak-anak Moruana yang sering makan di rumah jabatan sang ketua atau di warung makan Ny. Damanik, merupakan misteri bagi banyak orang.

Dekadensi moral yang terjadi pada anak-anak Moruana tidak terlepas dari kedekatan Afad, seorang pengusaha alat-alat elektronik di kota Tentena yang pencinta sabung ayam, dengan Pdt. Damanik. Afad, yang telah menikah dengan seorang perempuan asal Kele’i (Kec. Pamona Timur), sering mendampingi sang pendeta dalam berbagai perjalanan dinas maupun dalam urusan-urusan pribadinya, dan sering ‘menyumbang’ minuman keras bagi para anggota Moruana. Dalam kasus intimidasi ketiga yang notabene dipimpin sendiri oleh sang pendeta, Afad ikut melakukan kekerasan fisik dan kekerasan verbal.

Orang-orang di seputar Ketua Umum Sinode tersebut juga terlibat dalam perdagangan kupon putih alias togel, yang meliputi seorang adik ipar Damanik, seorang anggota Moruana dan anak dari seorang tokoh Pamona. Ini juga menimbulkan tanda tanya dan perasaan tidak puas terhadap pendeta mereka yang membiarkan bisnis gelap itu tetap berjalan di kota Tentena dan sekitarnya.

TIGA PERISTIWA INTIMIDASI BERUNTUN
ADA tiga peristiwa, di mana aktivis pro-demokrasi di Tana Poso mengalami intimidasi di tangan orang-orang yang menghalalkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Bukan semata-mata kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal.

Jumat, 5 Mei 2006: Vincentius Lumintang alias Papa Sinta, Direktur LSM Wasantara yang juga Koordinator Posko Kemanusiaan Poso Center di Tentena, selama lebih dari setengah jam diteror oleh Fredrik Geru alias Atan, seorang pemuda anggota kelompok Moruana. Teror itu berlangsung di kantor LSM Wasantara yang berfungsi rangkap sebagai Posko Poso Center, di seberang rumah Papa Sinta, di kompleks perumahan pengungsi Poso di Later. Dalam peristiwa itu, Atan menuduh Poso Center yang berada di balik pembuatan salah satu selebaran yang mengecam kepemimpinan Pdt. Damanik sebagai Ketua Umum Majelis Sinode GKST.

Walaupun Vincent, yang bukan warga GKST melainkan warga Gereja Katolik Paroki Tentena, menyatakan tidak tahu menahu tentang selebaran itu, Atan tetap berpegang pada tuduhannya, melemparkan sebuah kursi di kantor itu ke jendela sampai pecah, membanting meja dan kursi lain, dan memegang leher baju Vincent, namun tidak berani memukul. Dalam aksi intimidasi itu, Atan berusaha menyembunyikan identitasnya dengan memakai jaket bertopi dari kain parasut berwarna merah. Namun Vincent dan kawan-kawannya berhasil mengidentifikasi jati diri sang penyerang itu dari foto-foto saat pemakaman mantan koordinator Crisis Center GKST, Noldy Tacoh, beberapa bulan sebelum aksi intimidasi itu. Peristiwa itu dianggap selesai oleh Vincent, setelah Atan, yang kemungkinan mendapat teguran dari Koordinator Crisis Center, Alex Patambo, datang meminta maaf hampir sebulan sesudah kejadian tersebut. Namun ia menyangkal disuruh oleh siapa-siapa untuk melakukan intimidasi itu.

Jumat, 19 Mei 2006: Setelah terlebih dahulu menteror Darma Penyami, Sekretaris Forkom di rumahnya di Yosi, Tentena, Boyke Ering, seorang staf sekuriti Kantor Sinode GKST datang mengintimidasi Robert Rombot alias Papa Idom, di rumah kontrakannya. Darma dan Robert dituduh menjelekkan nama sang ketua sinode, yang biasa dipanggil abang, dengan menggunakan bahasa yang sangat kasar dan sangat melecehkan suku Pamona, yang mayoritas warga GKST. Lagi pula, ‘penyerangan’ dilakukan pada malam hari. Darma didatangi jam 11 malam, dan Robert sesudahnya. Kedua kasus itu selain dilaporkan ke Polsek Tentena, juga telah dibawa ke Majelis Adat Kecamatan Pamona Utara. Melalui peradilan adat, Boyke dihukum denda seekor kerbau karena menghina suku Pamona dalam kasus pertikaiannya dengan Darma Penyami.

Boleh dikata, Boyke ini merupakan matarantai penghubung kasus pertama dan kasus kedua. Sebab sehari sebelum Atan membuat kerusuhan di kantor LSM Wasantara, Boyke sudah “mengunjungi” kantor YPAL. Mungkin karena tidak menemukan seorang pun laki-laki di kantor itu, sebab hanya staf perempuan yang sedang berada di kantor, ia ngeloyor pergi. Tapi staf YPAL yang menyaksikan kehadiran dia di kantor itu, mencium bau minuman keras dari mulutnya.

Selasa, 25 Juli 2006: Sekitar jam 11 malam, penulis yang sedang beristirahat di Kamar 1 Hotel Horizon, Tentena, dibangunkan oleh ‘serbuan’ sejumlah pengendara motor, yang menggedor-gedor pintu rumah pemilik hotel, dengan menanyakan kamar yang sedang ditempati oleh penulis. Perempuan-perempuan penjaga hotel akhirnya membuka pintu dengan ketakutan, dan memberitahu nomor kamar penulis. Setelah itu, seorang lelaki, yang ternyata Pdt. Rinaldy Damanik sendiri, menggedor-gedor pintu kamar penulis.

Walaupun sudah berbaring di ranjang dengan lampu kamar yang sudah dimatikan, penulis sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu, karena sang pendeta dan beberapa orang dekatnya sudah menelopon penulis dan kawan penulis, menuntut klarifikasi penulis atas gurauan penulis kepada isteri sang pendeta, waktu makan malam dengan masakan tuturuga (penyu laut) di warung makan Mama Nanda di alun-alun kota Tentena, sekitar jam 7 malam. Boyke Ering, staf sekuriti kantor sinode GKST, sedang berada di warung makan itu, ketika penulis berkunjung ke warung makan di alun-alun kota Tentena itu, ditemani oleh Sonny Lempadely dari LOBO.

Mula-mula, penulis menolak membuka pintu, dan menawarkan untuk sarapan pagi dengan sang pendeta dan isterinya, serta Sonny Lempadely, sebagai saksi yang mendengar gurauan penulis. Namun sang pendeta dan pendampingnya terus berteriak-teriak di luar, dengan makian-makian yang melecehkan kredibilitas penulis sebagai pengajar dan peneliti. Karena teriakan-teriakan penuh emosi itu dapat mengganggu ketenangan penghuni hotel yang lain maupun para pengurus hotel, penulis keluar dari kamar. Ternyata sang pendeta didampingi oleh Afad, seorang anggota Moruana yang bernama Hendra tapi biasa dipanggil “GM” (= Gajah Mada), Koordinator Crisis Center GKST, Alex Patambo, serta Kepala Biro Hukum GKST, Jan Patris Binela yang biasa dipanggil “Umba”. Di antara semua pendamping Ketua Sinode itu, Afadlah yang paling keras suaranya memaki-maki penulis.

Setelah keluar dari kamar, penulis menuntut supaya Mama Nanda segera didatangkan ke hotel, karena penulis ingin mengetahui apa yang dilaporkan oleh isteri pendeta itu kepada suaminya. Ternyata, yang membuat sang pendeta begitu tergugah emosinya, menurut pasangan itu, adalah kata-kata penulis bahwa Damanik “telah bekerjasama dengan Bukaka”. Sonny sendiri, yang ikut ditanyai oleh Damanik dengan gaya interogasi, tidak mendengar nama “Bukaka” keluar dari mulut penulis, karena ia sedang asyik menikmati hidangan tuturuga masakan mama Nanda. Konteks kata-kata itu, menurut rekonstruksi penulis, adalah sebagai reaksi spontan terhadap penjelasan (tanpa diminta) Mama Nanda, bahwa warung itu ia buka untuk menutupi kebutuhan belanja rumah tangganya, karena suaminya sudah enam bulan tidak menerima gaji.

Selain merupakan reaksi spontan terhadap dramatisasi Mama Nanda akan kemiskinan sang ketua sinode, kata-kata “telah bekerjasama dengan Bukaka” itu merupakan sindiran penulis terhadap kedekatan sejumlah fungsionaris dan mantan fungsionaris GKST, dengan kelompok perusahaan milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sedang membangun serangkaian pembangkit listrik tenaga air, dengan kapasitas total sebesar 780 MW di Sungai Poso (lihat Aditjondro 2005).

Maka mulailah sang ketua sinode melaukan “interogasinya” terhadap penulis, diiringi bau minuman keras dari nafas sang pendeta. Bukan bau bir, tapi bau minuman yang lebih tinggi kadar alkoholnya, seperti whiskey. Setiap kali nada suara Damanik semakin meninggi, kedua orang ‘bodyguard’ yang dibawanya, yakni Hendra dan Afat semakin mendekat. Umpatan-umpatan Afat tidak berhenti-henti, dan pada satu saat, Hendra dan Afat secara berbarengan berusaha memukul penulis. Kontak fisik secara langsung tidak sampai terjadi, karena Hendra ditahan oleh Alex dan Umba, sedangkan Afat dihalang-halangi oleh Sonny dan Mama Nanda. Tidak berhasil memukul penulis secara langsung, Afat melemparkan rokok kreteknya yang masih menyala ke arah perut penulis. Untunglah rokoh itu tidak sampai membakar baju kaos penulis, dan langsung jatuh ke tanah.

Setelah drama kecil itu, Damanik bersama dua orang bodyguard-nya menjauh dari penulis, tinggal Alex, Umba, dan Mama Nanda duduk mengelilingi penulis. Bagaikan teknik interogasi klasik di mana ‘polisi baik’ silih berganti dengan ‘polisi jahat’, ketiga orang dekat Damanik itu berusaha memberikan penjelasan secara terinci tentang stress yang dialami sang ketua sinode, yang menjadi sasaran dari banyak selebaran kecaman terhadap kepemimpinannya selama menjabat sebagai Ketua Umum MS GKST. Dalam keadaan stress berat itulah, Damanik menafsirkan kata-kata penulis tentang “bekerjasama dengan GKST” sebagai tuduhan bernada fitnah kepadanya, bahwa ia telah menerima ‘sesuatu’ dari kelompok Bukaka.

Menanggapi salah tafsir itu, penulis menjelaskan bahwa (a) ucapan tentang kerjasama dengan Bukaka bukan merupakan pernyataan publik, melainkan hanya merupakan gurauan di warung makan, dan hanya didengar oleh Mama Nanda sendiri; (b) penulis tidak biasa berbicara di arena publik atau menulis sesuatu di bacaan terbuka, apabila belum didukung oleh bahan dokumentasi atau keterangan narasumber yang dapat dipercaya. Dengan demikian, perkataan “bekerjasama dengan Bukaka” hanya merupakan pernyataan umum, sebab memang penulis sudah pernah mendapat informasi tentang sejumlah pemuda warga GKST, terutama anggota Moruana, yang direkrut oleh kelompok Bukaka, dengan rekomendasi fungsionaris GKST. Untuk mencairkan ketegangan pertemuan malam itu, penulis kemudian secara spontan bangkit berdiri dari kursi, meminta maaf kepada Damanik kalau kata-kata “bekerjasama dengan Bukaka” itu menyakitkan dan menyedihkan hatinya, bersalaman dan berpelukan dengan Damanik. Sesudah itu, baru sang ketua sinode meninggalkan kompleks hotel, berboncengan dengan isterinya, disusul oleh para bodyguard dan pengawalnya.

Walaupun perselisihan pendapat antara Damanik dan penulis sudah diselesaikan secara damai, seorang anggota Moruana pada malam itu masih terus lalu lalang dengan sepeda motornya di depan hotel Horizon, dan sampai keesokan hari dan lusanya terus berusaha memantau apakah penulis masih tinggal di hotel melati tersebut. Boleh jadi, pemuda anggota Moruana itu ingin menunjukkan loyalitas atau balas jasa terhadap sang ketua umum sinode, yang melakukan pembiaran terhadap bisnis gelap berbau judi tersebut.

Damanik sendiri, segera sesudah kejadian Selasa malam itu, berusaha melakukan damage control atas tindakan intimidasi kolektifnya dengan menceriterakan versi dia tentang kejadian itu kepada Donny Saerang, seorang pendeta di luar GKST. Dalam versi itu, yang melalui sumber-sumber yang dekat dengan pendeta Gereja Pantekosta itu, sampai juga kepada penulis, Damanik mengulangi apa yang juga dikatakannya dalam ‘kuliah intimidatif’nya kepada penulis, Selasa malam itu. Yakni, bahwa dia sendiri adalah orang yang konsekuen pada perbuatannya, dan siap masuk penjara untuk itu. Sedangkan penulis adalah pengecut, yang “setelah bikin kacau di Indonesia, lari ke Australia”. Anehnya, kalau begitu rendah penilaiannya kepada penulis, mengapa dalam sidangnya di PN Palu, sang pendeta menerima penulis sebagai seorang saksi ahlinya? Mengapa juga sang pendeta menerima penulis sebagai penulis prolog dalam bukunya, prolog setebal 30 halaman (10% dari tebal seluruh buku), yang menjuluki Rinaldy Damanik sebagai “anak domba Paskah dari Tentena?”

Makanya, setelah meninggalkan Tentena selama tiga hari untuk kunjungan silaturahmi ke Masamba (Luwu Utara, Sulsel), lalu kembali ke Tentena, timbul berbagai pertanyaan di benak penulis setelah merenungkan kembali insiden Selasa tengah malam, 25 Juli 2006 itu:

1. Apakah tidak ada cara yang lebih santun untuk menyelesaikan miskomunikasi antara Damanik dan penulis, ketimbang blitzkrieg jam 11 malam, dengan menggedor-gedor rumah pemilik hotel dan kamar penulis, dibarengi dengan ancaman kekerasan, praktek kekerasan (pelemparan rokok menyala), dan kekerasan verbal (maki-makian yang melecehkan kredibilitas penulis sebagai peneliti dan pengajar)?

2. Bukankah serangan intimidatif yang dipimpin sendiri oleh sang ketua sinode seperti menghalalkan aksi-aksi intimidasi yang telah dilakukan oleh orang-orang dekatnya, seperti yang telah diuraikan di depan?

3. Kalau tidak ada yang salah dari kerjasama antara GKST dengan Bukaka selama ini, mengapa kata-kata gurauan itu harus ditanggapi dengan begitu serius? Ataukah memang serangan intimidatif hari Selasa malam, 25 Juli 2006 itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti penulis, agar tidak kembali ke Tentena? Atau untuk tidak melakukan penelitian terhadap kemelut internal GKST selama berada di bawah kepemimpinan Pdt. Rinaldy Damanik?

4. Bagaimana pimpinan GKST dapat menjalankan fungsi kenabiannya bagi anggota jemaatnya sendiri maupun bagi masyarakat Sulawesi Tengah secara umum, apabila hubungan antara aktivis pro-demokrasi dengan pimpinan sinode GKST diwarnai oleh kasus-kasus intimidasi seperti tersebut di atas?

BENTUK-BENTUK KERJASAMA GKST DENGAN BUKAKA
SEBELUM serangan Selasa malam, 25 Juli 2006, penulis sedang memantau perkembangan gerakan advokasi terhadap pembangunan PLTA Poso dan jaringan SUTETnya oleh kelompok Bukaka milik keluarga Jusuf Kalla. Kaitan Bukaka dengan GKST hanya merupakan perhatian sampingan. Namun setelah melihat pola represi terhadap aktivis-aktivis advokasi bendungan, yang dijalankan oleh sang ketua umum sinode GKST dan orang-orang dekatnya, maka sekembali dari Masamba, bentuk-bentuk kerjasama GKST dengan Bukaka mulai lebih mendapat perhatian penulis.

Soalnya, GKST tampaknya mulai lebih bergeser ke arah “penggembalaan” terhadap warga gereja yang bersikap kritis terhadap mega project ini. Sementara kepekaan para pimpinan GKST terhadap “serigala-serigala” yang siap memangsa domba-dombanya, sudah mulai luntur. Kalau ini berjalan terus, gerakan advokasi PLTA dan jaringan SUTET di Sulawesi harus berhadapan dengan lawan yang semakin berat, yakni persekongkolan antara ‘penguasa dunia’ dengan ‘penguasa sorga’.

Berikut ini langkah-langkah kooptasi para ‘penguasa sorga’ oleh para ‘penguasa dunia’ yang berwujud kelompok Bukaka.
Rangkulan awal dari Bukaka terhadap pimpinan Majelis Sinode GKST: Pendekatan awal ini dimulai dengan pemberian bantuan dana sebesar Rp 100 juta dari Achmad Kalla, Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama untuk Majelis Sinode pimpinan Pdt. Arnold Tobondo, sebagai “bantuan” untuk penyelenggaraan Sidang Sinode GKST di bulan September 2004.

Kerjasama dalam pendekatan ke masyarakat desa, yang mau dibebaskan tanahnya untuk PLTA Poso II: Hal ini telah terjadi berkali-kali, dimulai dengan pendekatan dengan masyarakat Desa Sulewana, di mana Ketua Umum GKST dan pimpinan Crisis Center GKST, Alex Patambo, yang langsung mendekati masyarakat agar mereka mau menerima kehadiran proyek itu.

Kerjasama dalam rekrutmen tenaga kerja setempat di proyek PLTA Poso II: Sejumlah pemuda warga GKST direkrut oleh PT Bukaka Teknik Utama, yang sekarang telah mendirikan PT Poso Energy untuk secara khusus mengelola PLTA Poso. Kebanyakan di antara mereka direkrut untuk menjadi staf sekuriti proyek PLTA itu, meskipun ada juga di antara mereka yang direkrut sebagai sopir dan tukang las. Sebagian besar yang direkrut itu berasal dari kelompok Moruana, dan direkrut dengan surat rekomendasi Crisis Center GKST.

Kerjasama dalam penekanan terhadap masyarakat Desa Peura, Kecamatan Pamona Utara, untuk menerima pembangunan towers SUTET di desa itu: Hari Jumat, 14 Juli yang lalu, Ketua Klasis GKST Pamona Utara, Pdt. Rehabeam Mbio, S. Th., mengundang gembala dan majelis jemaat Filadelfia di Peura, untuk “mengadakan percakapan terbuka” dengan Pimpinan PT Bukaka di Tentena bersama Pendeta Klasis dan Camat Pamona Utara. Undangan itu dikirim oleh Pdt. R. Mbio, hanya dua hari setelah didatangi Pimpinan PT Bukaka di Tentena, yang “menyampaikan pergumulan yang cukup berat di sekitar pembangunan tower yang melewati pemukiman Masyarakat Peura”. Begitu bunyi suratnya, yang selain ditujukan kepada jemaatnya sendiri, juga ditujukan kepada Jemaat Gereja Pantekosta di Peura. Ironisnya, kerumitan dengan pembangunan tower T-50, T-51, dan T-52 timbul, akibat ulah seorang warga Peura sendiri, Ferdinand (Pedi) Ganta, yang telah diangkat oleh Bukaka untuk menjadi subkontraktor bagi lima buah menara SUTET, dan mengubah kedudukan salah satu menara itu (T-50) ke tanahnya sendiri, supaya dia bias mendapat ganti rugi. Akibatnya, kedua menara SUTET berikutnya (T-51 dan T-52) jatuh di tengah-tengah desa, di antara rumah, kintal (pekarangan), dan pepohonan. Dari situ timbullah perpecahan di antara warga Peura, di mana mayoritas menolak pembangunan, dan hanya sang subkontraktor dan buruh-buruhnya, mendukung pembangunan ketiga menara itu. Kebetulan pula, di antara pendukung pembangunan menara SUTET itu, ada yang punya hubungan perkerabatan dengan Pdt.R. Mbio.

Kerjasama dalam penentuan ganti rugi bagi para pemilik pagar sogili (waya masapi) yang bakal tergusur akibat pembangunan ketiga bendungan dan turbin PLTA Poso: Dari hasil negosiasi antara PT Poso Energy dan wakil-wakil pemilik pagar sogili, dibentuklah suatu Panitia Penentuan Ganti Rugi. Nama Rinaldy Damanik, muncul paling di atas dalam daftar anggota panitia itu. Ironisnya, sebelum tim terbentuk, Bukaka masih membayar ganti rugi setiap pagar sogili sampai Rp 35 juta. Namun setelah melalui tim, tim yang bekerja untuk kepentingan Bukaka ini hanya menawarkan ganti rugi sampai maksimal Rp 7 juta untuk setiap pagar sogili.

Dualisme antara fungsi Ketua Biro Hukum dan Advokasi GKST, Yan Patris Binela, dengan fungsinya sebagai pengacara umum, dalam melakukan pembelaan ganti rugi tanah warga desa yang juga warga GKST: Dalam kasus di Desa Sangira, pembagian ganti rugi dari PT Bukaka kepada warga desa yang tanahnya terkena proyek PLTA Poso, sampai akhir November 2005 ada Rp 70,5 juta yang belum dibagikan karena masih tertahan di tangan Y.P. Binela. Sehingga Kepala Desa Sangira waktu itu, F. Luidongi, mengirim surat kepada Majelis Sinode GKST pada tanggal 28 November 2005, menanyakan kasus uang ganti rugi tanah warganya.

Kerjasama dalam pengembangan suatu ‘LSM pelat merah’[4] untuk menjembatani ‘jurang’ antara Bukaka dan rakyat setempat: Setelah aksi sekitar 650 orang anggota FAPS (Front Advokasi PLTA & SUTET) dari sebelas desa sepanjang Sungai Poso di Desa Sulewana, hari Selasa, 18 April lalu, PT Poso Energy segera mendorong lahirnya sebuah LSM baru. Namanya, Front Pembela Kesejahteraan Masyarakat. Ketuanya, lagi-lagi seorang fungsionaris MS GKST, yakni Hendrik Rahamis, yang sehari-hari Sekretaris BPKP Sinode GKST. Program kerja LSM pelat merah ini adalah untuk membuka kebun percobaan dengan berbagai tanaman yang bibitnya dapat disebarkan kepada masyarakat sekitar PLTA dan jaringan SUTETnya. Untuk membuka kebun percobaan itu, dicarilah tanah yang bukan tanah negara atau tanah rakyat, guna menghindari sengketa di kemudian hari. Maka LSM itupun mengincar tanah di eks kompleks kantor pusat GKST di Limbue.

Namun kenyataannya, tanah itu bukannya tidak diolah. Ada sepuluh keluarga pengungsi asal kota Poso, yang pada tahun 2001 ditempatkan oleh Pdt. Ny. Kandolia di tanah itu, yang mereka olah untuk penghidupan mereka. Tiga keluarga mengolah tanah yang di tepi jalan, dan tujuh keluarga mengolah tanah di atas kompleks Limbue yang berbatasan dengan daerah perbukitan. Lagi-lagi seorang pendeta, yakni L.M. Andi Baso Meringgi, yang kebetulan diberikan hak menempati salah satu rumah di kompleks Limbue itu, yang menyampaikan kabar buruk kepada tetangganya, Mama Nining, agar berhenti mengolah tanah itu. Hal itu disampaikannya kepada Mama Nining pada sebuah hari Selasa di akhir Juli yang lalu. “Bukaka mau mengolah tanah itu untuk menjadi kebun percobaan”. Begitu alasan yang dikemukakan oleh pendeta itu, yang ‘kebetulan’ anak ketiganya, Ichsan (“Ican”) Meringgi, baru tahun ini diterima bekerja sebagai sopir di Bukaka.

Namun hanya dua hari setelah Pdt. Meringgih melarang pengungsi mengolah tanah gereja itu, isteri pengungsi bersama kawan-kawan pendukungnya berprotes ke pimpinan sinode GKST, dan diterima oleh Ketua Umum MS GKST, Pdt. Rinaldy Damanik. Damanik, yang menyatakan tidak tahu menahu tentang kasus itu, berjanji akan menanyakan kasus itu kepada Pdt. Meringgi. Walhasil, malam itu juga Pdt. Meringgi menjelaskan kepada tetangga yang pengungsi itu, bahwa ia boleh melanjutkan mengolah tanah gereja itu. Alasannya: “Ternyata Bukaka tidak tertarik untuk menggunakan tanah itu untuk membuka kebun percobaannya”.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN:
Dari refleksi ini tampaklah bahwa gerakan advokasi PLTA dan jaringan SUTET perlu mengantisipasi perlawanan tidak saja dari aparat represif negara, tapi juga dari aparat ideologis negara, yakni lembaga-lembaga pendidikan, budaya, dan agama, yang tidak selalu berfihak pada emansipasi rakyat terbawah, tapi cukup sering berfihak kepada kekuatan-kekuatan modal dan Mamon-Mamon masa kini.

Ada perkembangan yang menarik pada fungsi lembaga adat di Kecamatan Pamona Utara, yang sudah mulai bergeser dari urusan perkawinan dan moral pribadi, ke urusan pidana adat, dengan menerapkan sanksi terhadap tindakan-tindakan premanistis yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Namun perkembangan ini perlu didorong untuk lebih maju lagi, dengan menerapkan sanksi adat terhadap mereka yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan masyarakat adat. Perubahan tata ruang dan bentangan alam, pemotongan jalur ruaya ikan, dan pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang tidak memperhitungkan dampak ekologis dan sosialnya perlu juga dipertimbangkan untuk dikenakan sanksi adat, di samping sanksi pidana berdasarkan hukum positif negara.

Dari perkembangan di Tana Poso ini tampaklah bahwa bukan hanya fihak pemerintah daerah (Negara) dan kelompok Bukaka (Modal) yang perlu pertobatan, agar kembali ke pelayanan kepada rakyat yang termiskin, tapi juga pimpinan GKST, agar tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai Imam dan Raja, tapi juga sebagai Nabi. Dalam rangka itu, GKST harus berani mengalihkan penggembalaan terhadap rakyat yang membangkang, karena sadar pada hak-haknya sebagai warga negara dan warga adat, ke penggembalaan terhadap para pemangku kekuasaan politik dan ekonomi. Hanya dengan jalan itulah GKST dapat menghadirkan tanda-tanda Syalom di bumi, khususnya di Tana Poso.

Tentena, 6 Agustus 2006.

Referensi:
Aditjondro, George Junus (2005). Setelah gemuruh wera Sulewana dibungkam: Dampak pembangunan PLTA Poso & Jaringan SUTET di Sulawesi. Kertas Posisi No. 3. Palu: Yayasan Tanah Merdeka.
------------- (2006a). “Kontribusi psikologi radikal Frantz Fanon dalam pendampingan korban konflik sosial di Poso,” Seputar Rakyat, No. II/2006, hal. 26-31.
------------- (2006b). Dinamika politik dan modal di Sulawesi: Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor pro-demokrasi? Makalah untuk Konsultasi Regional KKJD (Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi) Sulawesi di Hotel Central, Palu, 17-18 Juli.
Lumintang, Vincentius (2006). Laporan Pengaduan Kepada Yth. Kapolsek Kec. Pamona Utara tertanggal 5 Juni.
Mbio, Rehabeam (2006). Surat Penggembalaan GKST Klasis Pamona Utara di Tentena, tertanggal 14 Juli 2006.

Curriculum Vitae
George Junus Aditjondro

Tempat & tgl lahir : Pekalongan, 27 Mei 1946.

Pendidikan:
1991: Master of Science (M.S.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses belajar tentang pengembangan masyarakat di antara pimpinan dan staf Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
20 Januari 1993: Philosophical Doctor (Ph.D.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses pendidikan publik tentang dampak pembangunan bendungan Kedungombo di Jawa Tengah.

Pekerjaan:
1971-1979: Jurnalis Majalah TEMPO.
1981-1989: Pekerja Pengembangan Masyarakat, a.l. Sekretariat Bina Desa (Jakarta), WALHI, dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
1989-2002: Dosen Program Pasca-sarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Murdoch University (Perth, Western Australia), dan University of Newcastle (Newcastle, NSW, Australia).
Sejak 1994, meneliti penyebaran harta jarahan keluarga dan kroni Soeharto ke belasan negara di dunia.
Sejak November 2002: Konsultan Penelitian & Penerbitan Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
Sejak September 2005: ikut mengampu mata-mata kuliah Marxisme, Metodologi Penelitian, dan Gerakan Sosial Baru di Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya (IRB), Program Pasca Sarjana, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Karya Tulis:
Ratusan artikel, buku, bab, kata pengantar, prolog dan epilog tentang Timor Leste, Papua Barat, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, lingkungan hidup, HAM, bisnis militer, gerakan sosial baru (new social movements), gerakan kiri di Indonesia dan Amerika Latin, pendidikan radikal, ekologi politik migas, serta korupsi sistemik para Presiden RI.

[1] ) Konsultan Penelitian & Publikasi Yayasan Tanah Merdeka, Palu. Mendapat gelar S2 (M.Sc.) dan S3 (Ph.D.) dari Cornell University, di Ithaca, New York, AS.
[2] ) Martin Ombo, koordinator Front Advokasi PLTA & SUTET (FAPS), serta Koordinator Desa (Kordes) dari Tampe Madoro, mengalami intimidasi dari anggota TNI di Desa Tampe Madoro, ketika mereka bermaksud mengikuti aksi FAPS di Desa Sulewana, pada hari Selasa, 18 April lalu. Kemudian, hari Kamis, 20 April, tentara dari Yoninf 714/Sintuwu Maroso menggelar latihan perang-perangan di dekat pusat pemukiman pengungsi Poso di ex lapangan terbang (‘later’) MAF di kota Tentena. Sejak semalam sebelumnya, 19 April, pasukan-pasukan sudah didrop di Tentena dengan menggunakan mobil PT Bukaka. Malam itu juga diumumkan dengan corong dari mobil yang keliling kota Tentena, supaya masyarakat jangan kaget jika mendengar bunyi letusan senjata api, karena TNI akan mengadakan latihan perang-perangan. Cara-cara intimidasi begitu juga dijalankan terhadap orang-orang desa yang menentang pembangunan menara-menara (towers) SUTET Bukaka di selatan kota Tentena. Di Desa Peura, Hasman Ruagadi, yang juga dikenal dengan panggilan ‘Eta’ atau Papa Pita, ditangkap malam-malam di rumahnya oleh anggota Polmas Desa Peura, dan dibawa ke Polsek Pamona Utara di kota Tentena.Karena protes oleh penduduk Peura, yang 95% menentang pembangunan tiga towers SUTET di tanah dan desa mereka, Hasman tidak lama kemudian dibebaskan.
[3] ) Suku Pamona, atau To Pamona, merupakan kelompok etno-linguistik terbesar di Sulawesi Tengah, yang penyebarannya sampai ke Sulawesi Selatan, di dataran tinggi Mungku Tana di Kabupaten Luwu Utara. Mereka terbagi atas subsuku Wingke nDano atau Wingke mPoso di sekitar Danau Poso, To Pebato di sebelah barat Sungai Poso, To Lage di sebelah timur S. Poso, To Onda’e di sebelah timur Danau Poso, To Pu’umboto, To Salu Maoge dan To Lamusa di sebelah selatan Danau Poso, serta anak-anak suku Pamona yang kini menghuni Kabupaten Tojo Una-Una. Kecuali yang tersebut terakhir itu, hampir semua anak suku Pamona kini memeluk agama Kristiani, dan sebagian besar menjadi warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang berpusat di kota Tentena di tepi Danau Poso.
[4]) Dalam wacana para aktivis pro-demokrasi, di mana istilah lain untuk organisasi non-pemerintah (ornop) adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat), dikenal istilah ‘LSM pelat merah’, ‘LSM pelat kuning’, dan ‘LSM pelat hitam’. LSM pelat merah, adalah LSM yang didirikan oleh pemerintah atau untuk kepentingan politik. LSM pelat kuning, adalah LSM yang didirikan untuk mencari keuntungan financial semata-mata. Sedangkan LSM pelat hitam, adalah LSM yang didirikan secara murni untuk membela kepentingan rakyat, terlepas dari kepentingan modal atau kepentingan politik kekuasaan.

Sutet dan mafia bisnis PLN

2006-08-20T08:36:00.000-07:00

Bagaikan Gatotkaca, yang terbang di atas saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, mereka seperti tak tersentuh oleh hukum di negeri ini[1]
Oleh George Junus Aditjondro[2]

BAGAIMANA kalau mulut Kepala PLN yang dijahit, dan bukan para korban SUTET yang berbulan-bulan lamanya terkapar di Posko ‘Selamatkan Rakyat Indonesia’? Bagaimana kalau mulut para wakil rakyat, yang hanya panas-panas tahi ayam membela para korban SUTET, yang dijahit? Bagaimana kalau mulut Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang dijahit, karena tidak mau duduk di satu meja dan berbicara sebagai mitra yang setara dengan para aktivis pendukung korban SUTET? Tidak enak, bukan, sebab walaupun sudah dibius lokal waktu dijahit, bibir mereka akan tetap merasa sakit di empat luka kecil tempat benang menembus kulit. Kalaupun sakit itu dapat ditahan oleh para pejabat tersebut, tapi dapatkah mereka menempuh hari-hari mendatang, tanpa bicara, tanpa makan makanan padat, hanya hidup dari cairan infus?

Namun mereka tidak perlu khawatir, sebab itu tidak bakal terjadi. Seluruh perangkat hukum positif, lembaga-lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif tidak berfihak pada mereka yang harus hidup di bawah rentangan kabel listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi[3]. Bagaikan Gatotkaca dalam cerita-cerita wayang, para VIP tadi terbang di atas kabel-kabel listrik tersebut. Sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan polusi elektro-magnetis yang mungkin mengganggu kesehatan keluarga mereka. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan jatuhnya harga tanah dan rumah mereka, yang harus dijual supaya penghuni rumah tidak disambar petir yang tertarik oleh kabel-kabel listrik tegangan tinggi itu. Mereka juga tidak terganggu oleh kebisingan getaran kabel-kabel tegangan tinggi tersebut.

***

SIAPA-SIAPA saja yang punya kekuatan ekonomi untuk membangun dan merentangkan lebih banyak jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi itu? Apa kekuatan politik yang mereka miliki, sehingga nasib rakyat yang hidup di bawah jaringan itu seperti tidak diacuhkan oleh para penentu kebijakan di negeri ini?

PLN, tentu saja, adalah regulator pembangunan jaringan transmisi listrik yang utama. Jadi secara tidak langsung, PLN ikut mencetak keuntungan bagi segelintir maskapai besar, yang pada gilirannya memberi makan ribuan karyawan di bidang perlistrikan. Kita perlu mengenal maskapai-maskapai domestik, serta kongsinya di luar negeri, yang diuntungkan dari penderitaan para korban SUTET yang berkumpul di bekas markas besar Partai Demokrasi Indonesia, hari Minggu, 23 April lalu.

Trio ABB-CCM-PT ABB Energy Systems Indonesia
DARI data yang dapat saya kumpulkan, ada tiga kelompok perusahaan yang ikut membangun jaringan-jaringan transmisi tegangan tinggi + ekstra tinggi di Indonesia. Pertama, adalah dua BUMN di bawah payung BPIS (Badan Pengendali Industri Strategis), yang dulu dikepalai oleh Dr B.J. Habibie, yakni PT PAL dan PT Barata Indonesia. Kedua perusahaan itu berkongsi dengan ABB (Asea Brown Boveri), maskapai transnasional bermodal Swiss dan Swedia, mendirikan PT ABB Energy Systems Indonesia (ABB ESI), yang 80% sahamnya dimiliki oleh ABB. Bulan April 1995, ABB telah menanam US$ 35 juta dalam usaha gabungan itu untuk membangun pusat jasa dan produksi komponen pembangkit listrik untuk wilayah Asia Tenggara, khususnya di bidang rekayasa pembakaran. PT ABB ESI itu kini memiliki pabrik di Surabaya, Medan, dan Palembang (Aditjondro 2006: 207).

Sebelum berkongsi dengan kedua perusahaan BPIS itu, ABB sudah memiliki hubungan bisnis dengan CCM (Central Cipta Murdaya) Group yang dulu lebih dikenal dengan nama Grup Berca. Grup itu milik suami isteri Murdaya Widyawimarta (d/h Poo Tjie Gwan) dan Siti Hartati Tjakra Murdaya (d/h Chow Lie Ing), dengan lebih dari 60 perusahaan, yang total perputaran uangnya lebih dari Rp 2,3 trilyun dengan nilai aset sekitar Rp 1,2 trilyun, yang mempekerjakan lebih dari 40 ribu karyawan. Hubungan ini sudah berlangsung sejak awal masa kediktatoran Soeharto. Sejak awal 1970-an, Berca menjadi pemasok utama peralatan instalasi listrik untuk proyek-proyek PLN, seperti gas turbin, peralatan transmisi dan peralatan pembangkit listrik. Mayoritas sistem kelistrikan gedung-gedung sepanjang Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dipasok oleh kelompok Berca. Sampai-sampai di era Menpan JB Sumarlin, PLN diplesetkan menjadi “Poo eL eN” (Aditjondro 2006: 206-10; Swa, 6-19 April 2006: 98-108).

Anggota kelompok CCM yang berkongsi dengan ABB adalah PT Asea Brown Boveri Sakti (motor listrik) yang didirikan tahun 1983 dan PT ABB Transmission & Distribution (transformator) yang didirikan tahun 1996, di mana ABB memiliki 40% saham. Sebagai perwakilan dari ABB, mereka terlibat dalam pembangunan PLTU Belawan (Medan), PLTA Mrica (Jawa Tengah), PLTU Gresik (Jawa Timur), PLTU Paiton (Jawa Timur), PLTGU Tanjung Priok, PLTU Muara Tawar dan PLTG Samarinda (Aditjondro 2006: 209).

Suami isteri Murdaya dan Siti Hartati Murdaya ini terkenal pintar melindungi ekspansi bisnisnya lewat aliansi politis mereka. Di era kediktatoran Soeharto, sang isteri yang aktif di DPP Golkar, sebagai Bendahara (Aditjondro 2006: 208). Sedangkan di era pasca-Soeharto sekarang, Hartati keluar dari politik praktis, sementara suaminya menjadi kader PDI-P (Swasembada, 6-19 April 2006: 1001). Selain itu, Hartati yang juga memegang monopoli produksi sepatu Nike di Indonesia, lewat PT Hardaya Aneka Shoes Industry dan PT Nagasaki Paramashoes Industry, di mana ribuan buruh perempuan berkali-kali mogok karena tidak diperlakukan secara adil, juga aktif dalam bidang keagamaan.

Perlakuan Siti Hartati Murdaya yang tidak manusiawi terhadap ribuan buruh perempuannya bertolak belakang dengan ajaran agamanya, yakni Buddhisme. Ia duduk dalam kepengurusan Perbudhi (Perwalian Umat Buddha Indonesia) dan juga memimpin asosiasi cendekiawan Buddhis, KCBI (Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia). KCBI baru didirikan menjelang seminar nasional cendekiawan antar agama yang diprakarsai B.J. Habibie di bulan Agustus 1994, sebagai Ketua Umum ICMI waktu itu. Melalui dua organisasi Buddhis yang diresmikan oleh pemerintah, yakni Perbudhi dan KCBI, Soeharto berusaha mengumpulkan dukungan dari golongan Tionghoa-Buddhis yang kaya seperti Murdaya, agar terpilih kembali untuk ketujuh kalinya menjadi Presiden RI, akhir Maret 1998. Menariknya, Murdaya dan Habibie, selain sama-sama memberi dukungan bagi pengangkatan kembali Soeharto, keduanya merupakan rekanan bisnis ABB yang utama di Indonesia (Aditjondro 2006: 208).

Selain akrab dengan ABB, CCM juga akrab dengan maskapai-maskapai multinasional Jepang, khususnya Marubeni, yang juga merupakan mitra ABB, serta Sumitomo dan Mitsubishi. Pada Sidang Kabinet 1993, komunitas bisnis di Jakarta dikejutkan oleh rapat terbatas Kabinet Soeharto yang menunjuk ABB untuk membangun PLTU Muara Tawar, sedangkan Sumitomo dan Mitsubishi ditunjuk untuk membangun PLTU Tambak Lorok (Jawa Tengah) dan PLTU Grati, Pasuruan (Jawa Timur), tanpa melalui tender terbuka (Aditjondro 2006: 209).

Kadang-kadang, kelompok CCM itu tidak sungkan-sungkan bermain politik tingkat tinggi dengan merangkul jenderal dan gubernur di daerah operasi mereka. Dalam perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations seluas 52 ribu hektar di Kabupaten Buol dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah, yang termasuk CCM, Ronny Narpatisuta Hendropriyono, anak Kepala BIN waktu itu, Letjen (Purn) A.M. Hendropriyono duduk sebagai komisaris, bersama mantan Gubernur Sulteng, Azis Lamadjido (Aditjondro 2004: 144-5, 2006: 27).

Bukan itu saja kepentingan bisnis kelompok CCM di Sulawesi Tengah. Selain konsesi hutan PT Bina Balantak Raya seluas 72.500 hektar di Desa Lamala Balantak, Kabupaten Banggai, yang didirikan tahun 1980, CCM juga berencana membangun pabrik semen di Kabupaten Donggala, dengan modal sebesar Rp 1,5 trilyun, di bawah bendera PT Cipta Central Murdaya Semen (Swa, 6-19 April 2006: 102). Dengan demikian, CCM termasuk satu di antara empat grup bisnis swasta yang diuntungkan oleh konflik Poso, yang mencetuskan pemekaran batalyon TNI/AD yang menjaga kepentingan korporasi besar di Sulawesi Tengah, yakni Grup Medco, Grup Artha Graha, Grup CCM, dan Grup Bukaka. Soalnya, kalau tadinya di seluruh Sulawesi Tengah hanya ada satu batalyon TNI/AD, yakni Yoninf 711/Raksatama, maka sejak kerusuhan Poso batalyon itu sudah dimekarkan menjadi dua. Batalyon yang lama bertugas memelihara keamanan para pemodal besar di wilayah Sulteng bagian Barat, dari Toli-toli s/d Donggala, batalyon yang baru, Yoninf 714/Sintuwu Maroso yang berbasis di kota Poso, menjaga keamanan para pemodal besar dari Kabupaten Poso s/d Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan Restu Keluarga Cendana:
‘Trio’ ABB-CCM-PT ABB Energy Systems Indonesia waktu itu dapat begitu berjaya, karena ketiga perusahaan itu rajin melibatkan perusahaan-perusahaan keluarga Soeharto dalam bisnis mereka. Tiga kelompok perusahaan yang punya pertalian dengan keluarga Soeharto yang waktu itu sering bekerjasama dengan trio di atas adalah kelompok Salim, di mana Soeharto diwakili oleh saudara sepupunya, Sudwikatmono; kelompok Citra Lamtorogung Persada (CLP) milik Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan adik-adik perempuannya; dan kelompok Tirtamas milik Hashim Djojohadikusumo dan abangnya, Prabowo Subianto, yang waktu itu masih menikah dengan putri kedua Soeharti, Siti Heriyadi Hartati (Titiek).

Berkaitan dengan kelompok Salim, turbin gas ABB digunakan untuk melayani pabrik semen PT Indo Kodeco di Kalimantan Selatan. Berkaitan dengan kelompok CLP milik Tutut, Titiek dan Mamiek, ABB memasang dua turbin gas berkekuatan 135 MW milik PT Energi Sengkang di Sulawesi Selatan. Lima persen saham pembangkit listrik swasta itu milik PT Trihasra Sarana Jaya milik Tutut. Dan yang berkaitan dengan bisnis keluarga Hashim Djojohadikusumo, konsorsium Paiton Energy Company yang membangun PLTU Paiton di Jawa Timur menggunakan dua blok generator tenaga panas batubara buatan ABB, yang dipasok oleh CCM dan PT ABB Energy Systems Indonesia (Aditjondro 2006: 211-2).

Tentu saja, bukan ABB dengan kedua kroni Indonesianya itu saja yang diuntungkan oleh keluarga Soeharto di Indonesia. Hashim Djojohadikusumo, Sigit Hardjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Tommy Suharto, dan Bob Hasan juga berkongsi dengan berbagai perusahaan AS – seperti Edison International, Enron International, California Energy Inc.. Morrison Knudsen Corporation, dan Magma Power – untuk membangun berbagai pembangkit listrik di Sumatera Utara, Jawa, dan Bali (Aditjondro 2006: 270-2).

Kwartet B3M (Bukaka-Bosowo-Bakrie-Medco)
KALAU BPIS dan Berca adalah pemain-pemain lama, maka di akhir era kediktatoran Soeharto telah muncul pemain-pemain baru, yakni kelompok Bukaka, kelompok Bosowa, kelompok Bakrie, dan kelompok Medco. Pertama-tama, mari kita bahas dulu kelompok Bukaka dan Bosowa, yang dikendalikan oleh keluarga besar yang sama. Sejak 1991, grup Bukaka milik keluarga Jusuf Kalla, kini Wakil Presiden RI, telah membangun tiga proyek raksasa jaringan transmisi tenaga listrik, yakni proyek SUTET bertegangan 500 KV antara Suralaya dan Cilegon (Jawa Barat) sepanjang 40 Km dengan nilai investasi US$ 15 juta; proyek SUTT bertegangan 150 KV antara Gresik dan Tandes (Jawa Timur) sepanjang 60-70 Km dengan nilai investasi US 13 juta; serta jaringan SUTET bertegangan 500 KV sepanjang 300 Km dari Bandung ke Semarang. Makanya Ahmad Kalla, Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama, berkata dengan bangganya: “Kami yang paling mampu membangun saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) hingga 500 kilovolt” (Tempo, 23 April 2006: 98).

Sedikit catatan tentang tiga kelompok perusahaan milik milik keluarga besar M. Jusuf Kalla, yakni Hadji Kalla, Bukaka, dan Bosowa. PT Hadji Kalla dirintis oleh H. Kalla dan isterinya, Hj. Athirah Kalla, orangtua Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, tahun 1952, di Watampone, Bone. Setelah lulus dari FE UnHas, Jusuf Kalla memindahkan kantor pusat perusahaan keluarganya ke Makassar, di mana ia mengelola perusahaan itu bersama sembilan saudara kandungnya. Semula mereka bergerak di bidang perdagangan tekstil dan bisnis angkutan darat dengan sepuluh bis dan selusin kapal mereka. Tapi sejak 1969, mereka berhasil meyakinkan William Soeryadjaya untuk menjadi dealer utama mobil Toyota untuk Indonesia Timur (Aditjondro 2005: 13).

Setelah merasa “baju” PT Hadji Kalla terlalu sempit, tahun 1978 Jusuf Kalla mendirikan kelompok Bukaka, bersama Fadel Muhammad, kini Gubernur Gorontalo. Holding companynya adalah PT Bukaka Teknik Utama. Setelah Fadel melepaskan diri dari Bukaka, dan mendirikan kelompok Gema, PT Bukaka Teknik Utama membangun aliansi bisnis – dan sekaligus aliansi politis – dengan Ginanjar Kartasasmita, yang sekarang Ketua DPD. Adik kandung Ginanjar, Gunariyah Kartasasmita, menjadi salah seorang komisaris PT Bukaka Teknik Utama (idem).

PT Hadji Kalla tidak cuma melahirkan kelompok Bukaka, tapi juga kelompok Bosowa, yang dipimpin oleh Muhammad Aksa Mahmud. Bekas aktivis mahasiswa dan rekan Jusuf Kalla di HMI dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Cabang Makassar, tahun 1968 bergabung dengan PT Hadji Kalla. Ia kemudian menikah dengan Ramlah Kalla, adik kandung Jusuf Kalla yang juga pemegang saham PT Hadji Kalla (idem). Aksa Mahmud kini memangku jabatan sebagai Wakil Ketua MPR, sementara anaknya, Erwin Mahmud, memimpin kelompok Bosowa.

Bisnis ketiga kelompok itu cukup komplementer. Sementara kelompok Hadji Kalla menjual mobil Toyota, Bukaka menjual mobil Kia, dan Bosowa menjual mobil Mitsubishi, maka kelompok Bukaka dan Bosowa aktif membangun jalan raya dan jalan tol untuk dilewati mobil-mobil tersebut. Jalan Raya Trans Sulawesi yang membelah dua Kabupaten Poso, juga dibangun oleh anak perusahaan Bukaka, PT Bumi Karsa. Kelompok Bosowa juga memiliki pabrik semen di Maros, Sulawesi Selatan, yang produknya kini semakin populer di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, daya saing perpaduan ketiga konglomerat itu dalam pembangunan jalan tol di Jawa, apalagi di Sulawesi Selatan, cukup besar (idem).

Akhir 1985 dan awal 1986, ketika pemerintah mulai menggalakkan pembangunan di sektor pertambangan dan infrastruktur, Bukaka mulai merancang dan memproduksi jaringan transmisi listik tegangan tinggi. Selanjutnya, tahun 1997 Bukaka diangkat menjadi pelaksana proyek Bank Dunia untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di Kambodia, Laos, Bangladesh, Pakistan, dan sejumlah negara Asia yang lain. Ini seiring dengan ekspansi konglomerat itu dengan pendirian kantor-kantor perwakilan Bukaka di Singapura, Kuala Lumpur, Beijing, dan Salt Lake City di Amerika Serikat (idem).

Sejak Jusuf Kalla dilantik sebagai Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2004, dan terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dua bulan kemudian, Bukaka mulai kebanjiran order membangun PLTA di Sulawesi dan Sumatera Utara. Di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu, bekas pusat kerajaan Luwu’ di Kabupaten Luwu’ Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; sebuah PLTA kecil berkapasitas 1 MW di Desa Mappung, Tompobutu, di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai, sebuah PLTA berskala menengah berkapasitas 8 MW di Bantaeng, serta sebuah PLTA kecil di Salu Anoa di Mungkutana, Kabupaten Luwu’ Utara. Saat ini, Bukaka sedang membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA berkapasitas 25 MW, dibantu pembangunan jalan sepanjang 10 KM oleh Pemerintah Kabupaten (Aditjondro 2005: 15; Tribun Timur, 21-22 Agustus 2005; Fajar, 19 Okt. 2005; Tempo, 30 Oktober 2005: 74).

Menurut rencana, Bukaka juga akan membangun PLTA berkapasitas 200 MW dengan investasi sebesar US$ 300 juta di Sungai Saddang, sekitar 4 Km dari Makale, ibukota Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang diharapkan bisa rampung pada tahun 2010. Untuk itu, Pemprov Sulawesi Selatan telah menandatangani nota kesepakatan dengan konsultan rekayasa Jepang, Nippon Koei, dua tahun lalu (6 Febr. 2004). Untuk itu fihak konsultan berharap agar Pemprov Sulsel dan Pemkab Tana Toraja dapat mendukung pembebasan tanah di lokasi proyek yang dikenal dengan nama “PLTA Malea”, yang meliputi satu kelurahan (Awa Tiromanda) dan dua lembang (Randanbatu dan Talion) di Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Saloputti. Selain berdampak terhadap perladangan-hutan (agroforestry ) penduduk yang terdiri dari campuran kayu, kopi, kemiri, coklat, enau, bamboo, sengon, dan vanili, pembendungan Sungai Saddang itu juga punya efek sosio-psikologis, sebab di badan sungai di Lembang Randanbatu terdapat tempat yang dalam legenda orang Toraja diyakini sebagai tempat munculnya putri Sandabilik, isteri Datu Pamula Tana (Franky 2006; Kompas, 7 Febr. 2004; Bisnis Indonesia, 9 Febr. 2004; www.antara.co.id, 3 Jan. 2005).

Sedangkan di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Wakil Presiden mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW serta PLTA Sibaho di Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk itu, Bukaka sudah melakukan pembebasan lahan, tapi proyeknya kemudian diambil alih oleh PLN (Tempo, 30 Okt. 2005: 74, 23 April 2006: 98).

Itu baru order pembangunan PLTA, belum lagi order pembangunan pembangkit listrik dan proyek energi lain buat Bukaka dan Bosowa. Misalnya, di Sulawesi Selatan kelompok Bosowa membangun PLTU berkapasitas 20 MW di Kabupaten Jeneponto, yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 1,6 trilyun dan seluruh biayanya didanai oleh kelompok itu sendiri. Tahap pertama PLTU berkapasitas 100 MW yang menggunakan batubara diharapkan selesai tahun 2007 dan tahap kedua yang juga berkapasitas 100 MW direncanakan selesai tahun 2008, atau paling lambat awal 2009. Dari total 200 MW yang dibangkitkan, PT Semen Bosowa di Maros mendapat jatah listrik 70 MW dengan harga 60 sen dollar AS per MW. Sisa energi sekitar 130 MW dijual kepada PLN Wilayah Sulselra dengan harga 4,3 – 4,4 sen dollar AS per MW (Kompas, 14 Mei 2005).

Sementara itu, Bukaka terlibat dalam pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy senilai US$ 750 juta – setara dengan Rp 7,5 trilyun – yang akan terentang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$ 92 juta – atau Rp 920 milyar – di Pulau Sembilang, dekat Batam; pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan mengjasilkan 300 MW (Tempo, 30 Okt. 2005: 75).

Bukaka juga banyak mengincar proyek pembangkit listrik di luar negeri. Salah satunya yang sedang dalam proses kontrak adalah di Malagasi (d/h Madagaskar), negara kepulauan di Samudra Hindia tempat Liem Sioe Liong dulu mengimpor cengkeh (Tempo, 23 April 2006: 98).

Bukan banyaknya order yang tiba-tiba mengalir ke duet Bukaka-Bosowa yang paling menarik perhatian aktivis dan politisi, yang berseberangan dengan kubu Jusuf Kalla. Yang juga mengesalkan hati para aktivis pro-demokrasi, khususnya di Sulawesi Tengah, adalah bahwa mega-proyek keluarga sang Wakil Presiden dibangun, dengan menyepelekan rambu-rambu hukum lingkungan serta hak-hak rakyat setempat atas tanah dan perairan mereka. PLTA Poso II mulai dibangun di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, sebelum AMDAL seluruh proyek PLTA Poso selesai dikerjakan. Pelaksana AMDALnya sendiri adalah anak perusahaan Bukaka, atas order PT Hadji Kalla, pemilik proyek itu, sehingga diragukan keobyektifannya. Sesudah AMDALnya siap, pembangunan PLTA Poso II tetap jalan terus, sebelum AMDAL itu dibahas dan disetujui Komisi AMDAL Provinsi Sulawesi Tengah. Keanehan lain lagi adalah bahwa jaringan transmisi tegangan tinggi dari PLTA ke Soroako (Sulawesi Selatan) dan Pomala’a (Sulawesi Tenggara) sepanjang 431 KM, mulai dibangun, sebelum ada AMDAL sama sekali.

Baru setelah kesadaran rakyat akan dampak proyek raksasa mulai meningkat, setelah hasil pengamatan penulis (Aditjondro 2005) disebarkan oleh Yayasan Tanah Merdeka, PT Hadji Kalla mengundang tanggapan masyarakat yang tinggal sepanjang jaringan transmisi tegangan tinggi itu lewat media cetak. Dalam iklan di harian Radar Sulteng, 7 November 2005 itu, tegangan jaringan transmisi dari Poso ke Palopo dan Pomala’a itu diturunkan menjadi 275 KV, yang kontan mengundang ketidakpercayaan sejumlah pengusaha konstruksi teknik sipil. “Kalau hanya dengan tegangan segitu, mana bisa listriknya dari Poso sampai ke Makassar, Soroako, dan Pomala’a?” komentar seorang pengusaha kepada penulis. Betul juga. Menurut pengecekan terakhir dari informan penulis di Tentena, jaringan transmisi listrik dari PLTA Poso ke Sulawesi Selatan & Tenggara tetap bertegangan 500 KV, bukan 275 KV.

Dengan kata lain, kelompok perusahaan keluarga besar Wakil Presiden tidak memberi teladan ketaatan hukum kepada rakyat Indonesia. Bahkan aroma conflict of interest pun sangat tercium. Proyek PLTA Poso diletakkan batu pertamanya, ketika Poso sedang dipimpin oleh Pjs. Bupati, Andi Azikin Suyuti, yang separtai dan se-daerah asal dengan Wakil Presiden. Padahal tokoh ini sendiri sedang bermasalah. Sebagai Kepala Dinkesos Sulawesi Tengah, ia sedang diperiksa oleh Mabes Polri, sehubungan dengan dugaan korupsi dana bantuan pengungsi Poso lebih dari Rp 200 milyar. Dugaan korupsi itu terjadi sewaktu Jusuf Kalla menjadi Menko Kesra.

Kealpaan Jusuf Kalla mengawasi bawahannya selama kerusuhan Poso menunjukkan betapa kuatnya sang Wakil Presiden mengandalkan dukungan birokrat dan pengusaha yang separtai dan sesuku, demi karier politik dan bisnis keluarganya. Selain itu, proyek raksasa yang sedang dibangun di Sungai Poso itu sangat mengandalkan perlindungan aparat bersenjata. Dengan dalih melindungi bagian Selatan Kabupate Poso dari teroris, satu kompi TNI/AD ditempatkan di Pendolo, Pamona Selatan, Kemudian, setelah peledakan bom di Pasar Tentena, 28 Mei tahun lalu, yang menelan 22 korban jiwa, satu markas kompi baru dibangun di Desa Saojo, antara Tentena dan Desa Sulewana di mana turbin PLTA Poso yang pertama sedang dibangun. Baru-baru ini, hanya dua hari setelah aksi 650 warga desa-desa yang terkena dampak PLTA Poso, hari Selasa, 18 April lalu (Kompas, 19 April 2006), Yoninf 714 Sintuwu Maroso menggelar latihan perang-perangan di ex lapangan terbang kota Tentena yang kini dihuni pengungsi kerusuhan Poso, 1998-2000 lalu. Perkawinan antara etno-sentrisme Bugis dan militerisme dalam konstelasi ekonomi politik Indonesia sangat rentan mereproduksi sistem oligarki nasional berkaki tiga era Soeharto, di mana terjadi kolusi antara kepentingan penghuni istana, tangsi, dan partai penguasa (Aditjondro 2006).

Berarti, selain factor-faktor internal manajerial yang memungkinkan diversifikasi Grup Bukaka ke pembangunan bendungan dan sistem pembangkitan dan transmisi tenaga listrik, factor-faktor eksternal yang ikut mendorong. Misalnya, kemudahan mendapatkan pinjaman dari dalam dan luar negeri. Faktor eksternal itu juga berwujud pengangkatan mantan pimpinan PLN dan staf Departemen Pertambangan & Energi – seperti Prof. Dr. Matthias Aroef -- ke dalam struktur pimpinan perusahaan Bukaka, serta perkongsian antara Bukaka dengan maskapai Jepang, Fuji Electric, dalam bidang jasa konstruksi instalasi perlistrikan, menjadi PT Fuji Electric (PDBI 1997, Vol. 3, hal. A-1427).

Faktor eksternal lain adalah meningkatnya pengaruh Jusuf Kalla dalam pengambilan keputusan penentuan pelaksana proyek-proyek pemerintah di sektor pertambangan, enerji, dan pekerjaan umum. Menurut sumber-sumber di lingkungan kontraktor, Wakil Presiden Jusuf Kalla sering ‘menghimbau’ pejabat-pejabat pemerintah, agar keponakannya, Erwin Mahmud, pemimpin kelompok Bosowa, diberi proyek. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan bisnis, banyak pengusaha Jepang masuk ke Indonesia melalui sang keponakan. Kemudian, ada mantan staf Bukaka yang menjadi “penjaga gawang” Bukaka di Komisi V DPR-RI.

Intervensi Jusuf Kalla yang begitu ‘telanjang’ membela kepentingan bisnis keluarganya, baru-baru ini menjadi sorotan nasional, ketika Ahmad Kalla tiba-tiba muncul dengan gagasan crash program 2006-2009 pembangkitan listrik tenaga batu baru dengan total kapasitas 10 ribu MW. Segera sesudah Ahmad menyampaikan ide itu pertengahan Maret lalu ke abangnya di kantor Wakil Presiden, tanggal 17 Maret 2006, sang Wakil Presiden mengadakan rapat di kantor PLN, dihadiri oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Meneg BUMN Sugiharto. Menurut Deputi Direktur Energi Primer PLN, Tony Agus Mulyanto, kemungkinan pembangunan serangkaian pembangkit tenaga batu bara di seluruh Indonesia akan dilakukan tanpa tender. Alasannya: “Karena proses tender waktunya lama, satu tahun” (Koran Tempo, 22 Maret 2006).

Untuk mewujudkan impian Ahmad (dan Jusuf) Kalla akan dibentuk Konsorsium Bangun Listrik Nasional yang terdiri dari beberapa BUMN dan beberapa perusahaan swasta, seperti Bakrie, Bukaka, Medco, PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) milik Bob Hasan dan PT Tripatra milik Iman Taufik, mantan Ketua Kadin yang juga pemilik tak langsung PT Bumi Resources, anak perusahaan Bakrie. Ini kontan mengundang kecaman berbagai fihak tentang kerawanan kolusi antara Wakil Presiden dengan bisnis keluarga besarnya. Namun Jusuf Kalla tampak tidak mengacuhkan suara kritis dari Fabby Tumiwa, Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring, politikus Golkar Akbar Tanjung, dan Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Sonny Keraf, yang juga mantan Menteri Lingkungan (Koran Tempo, 12-15 April 2006; Tempo, 23 April 2006: 94-101).

Ironisnya, rakyat Sulawesi Tengah, khususnya rakyat Kabupaten Poso, tidak akan menikmati tenaga listrik dari PLTA Poso yang direncanakan berkapasitas 780 MW itu. Melalui jaringan SUTETnya, listrik itu akan dialirkan ke Soroako di Sulawesi Selatan dan Pomala’a di Sulawesi Tenggara, untuk melayani kebutuhan kilang nikel PT INCO bermodal Kanada di Soroako dan pabrik pengolahan nikel PT Antam di Pomala’a. Satu cabang SUTET itu akan dialirkan ke Makassar, di mana Grup Bukaka punya satu pabrik trafo di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Namun dalam Edisi Khusus majalah Tempo tentang setahun pemerintahan SBY-JK, tanggal 30 Oktober yang lalu, Achmad Kalla, yang sehari-hari memimpin Grup Bukaka, masih dapat berbohong dengan tenang. “PLTA Poso”, katanya, “bisa memasok kebutuhan listrik untuk seluruh Sulawesi” (hal. 74).

Seolah-olah ingin mengejar Bukaka dan Bosowa, kelompok Medco milik keluarga Arifin Panigoro kini mulai aktif menjajaki investasi di bidang pembangkitan tenaga listrik. Menurut Presdir PT Medco Energi, Hilmi Panigoro, divisi pembangkitan listriknya telah membangun pembangkit dengan kapasitas total 1500 MW di seluruh Nusantara, walaupun kebanyakan mendukung operasi di ladang-ladang minyak Medco di tempat terpencil (Tempo, 23 April 2006: 98). Baru dua tahun lalu mereka mulai bergerak ke luar kandang, dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Banaran di Pulau Batam. Berkongsi dengan PLN dan Yayasan Pendidikan & Kesejahteraan (YPK) PLN, Medco membentuk PT Mitra Energi Batam yang telah membangun dan mengoperasikan PLTG Banaran I, II, III dan IV berkapasitas total 110 MW. Lalu, di bulan Oktober 2005, Medco menandatangani perjanjian jasa operasi dan pemeliharaan PLTU Tanjung Jati B berkapasitas produksi 2 x 880 MW untuk kurun waktu 23 tahun dengan PLN dan konsorsium Fortum Service Oy. Setelah masuk proyek yang cukup ambisius itu, Medco menandatangani nota kesepakatan dengan PT Petromuba untuk membangun dan mengoperasikan PLTG berkapasitas 2 x 40 MW di Gunung Megang, Sumatera Selatan (Investor, 9-23 Mei 2006: 24-5).

Belakangan ini, sector kelistrikan di Kalimantan Tengah mulai dirambah oleh Medco. Tertarik oleh potensi gas di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, yang dapat memasok sebuah PLTG berkapasitas 120 MW, Arifin Panigoro menandatangani nota kesepakatan dengan Pemprov Kalteng di Palangkaraya, Rabu, 18 Januari lalu. Medco sendiri memang berkepentingan atas kelancaran pasokan listrik di Kalteng. Sebab kelompok itu punya perkebunan kelapa sawit seluas 100 ribu hektar dengan investasi sebesar Rp 2 trilyun di Kotawaringin Barat, yang dikembangkan untuk memproduksi bio-ethanol, bahan bakar baru yang terbarui (Kompas, 19 Jan. 2006; Investor, 9-23 Mei 2006: 26-7).

Juga kelompok Bakrie, sebelum diajak bergabung ke Konsorsium Bangun Listrik Nasional, telah mulai membangun pembangkit listrik. PT Bakrie Power berhasil menggandeng Chengda Engineering Corp. (Tiongkok) dan Bank of China untuk melanjutkan pembangunan proyek PLTU Tanjung Jati A di Cilacap, Jawa Tengah, senilai US$ 1,1 milyar, yang akan membangkitkan listrik 1.320 MW. Hebatnya proyek ini, pendanaan dari Bank of China diberikan tanpa memerlukan government guarantee dari pemerintah Indonesia. Selain itu, kata Yuanita Rohali, Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers: “Kami sedang ikut tender pembangkit Cirebon dengan kapasitas terpasang 2 x 300 MW tahun ini”. Selain itu, PT Energi Mega Persada, salah satu anak perusahaan kelompok Bakrie, mulai 2007 akan memasok gas ke beberapa pembangkit listrik milik PLN di Jawa Timur (Trust, 21-27 Nov. 2005: 29; Tempo, 4 Des. 2005: 122, 23 April 2006: 98).

Kemanunggalan Kabinet dan Elit Bisnis Sektor Kelistrikan:
MIRIP dengan di era Soeharto, sektor kelistrikan di Indonesia didominasi oleh segelintir perusahaan besar, yang dekat dengan elit politik yang berkuasa. Bedanya sekarang adalah, elit bisnis kelistrikan itu sudah ‘manunggal’ dengan elit politik itu sendiri, bagaikan sepasang kembar Siam. Soalnya, Bukaka dan Bosowa, punya hubungan erat dengan Wakil Presiden dan Wakil Ketua MPR. Bukaka juga punya hubungan erat dengan Ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita, sebab adik Ginanjar, Gunariyah, adalah salah seorang komisaris PT Bukaka Teknik Utama. Bakrie, punya hubungan erat dengan Menko Kesra, yang sebelumnya Menko Ekuin. Ketua DPR-RI, Agung Laksono, punya hubungan erat dengan kelompok Bakrie, karena pernah (1993-98) menjadi Direktur Utama PT Cakrawala Andalas Televisi, anak perusahaan Bakrie. Hubungan yang erat antara kelompok Bakrie dan PLN sudah dibahas tadi. Sedangkan representasi Medco di Kabinet Indonesia Bersatu lewat Menteri BUMN Sugiharto, yang masih menduduki jabatan komisaris di beberapa anak perusahaan Medco. Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, juga pernah magang di Medco, walaupun sekarang memiliki perusahaan konsultannya sendiri (Prospektif, 21-27 Nov. 2005: 13, 16, 18, 22).

Semua kaitan bisnis antara keluarga para pejabat tinggi dengan PLN, tentu memperkuat proteksi PLN – dan instansi-instansi pemerintah di atasnya – terhadap segelintir perusahaan itu. Senafas dengan itu, kemanunggalan antara pebisnis sektor kelistrikan, PLN sebagai regulator, dan para kapitalis birokrat yang menguasai Kabinet membuat telinga mereka tuli, mata mereka buta, serta hati nurani mereka tidak tergugah oleh keluhan rakyat di kolong saluran transmisi listrik tegangan tinggi.

***

GAIRAH membangun pembangkit listrik raksasa berbanding terbalik dengan kepedulian para kapitalis kelistrikan terhadap dampak eko-sosialnya. Dampak SUTET sama sekali tidak tercakup dalam laporan AMDAL yang disponsori PT Hadji Kalla dan PT Bukaka Teknik Utama, seperti disinggung di depan. Padahal, jaringan SUTET yang melintasi tiga provinsi itu cukup panjang dan akan dibangun dalam tiga tahap. Tahap I, dari Sulewana ke Tentena, Pendolo, dan Mungkutana, panjangnya 136 Km. Tahap II, dari Mungkutana ke Malili terus ke Loholoho, sepanjang 90 Km, sedangkan tahap III, dari Loholoho ke Lasusua, Waimenda, Tamboli, dan Pomala’a, sepanjang 205 kilometer.

Konstruksi awal tahap pertama sepanjang 136 kilometer itu melalui Desa Sulewana, Desa Saojo, Kelurahan Tendeadongi, Kelurahan Tentena, Kelurahan Sangele, Kelurahan Sawidago, Desa Peura, dan Desa Dulumai, sudah dimulai. Di daerah perkotaan, jalur SUTET itu kebanyakan melintasi halaman belakang rumah, sedangkan di pedesaan melintasi sawah, kebun campuran dan hutan. Untuk itu, tanah warga di mana tower akan didirikan, sudah dipatok.

Entah apa maksudnya, ada perbedaan yang cukup jelas pada papan-papan penunjuk lokasi tower SUTET yang didirikan di Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah) dan di Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan). Di Luwu Utara, papan-papan penunjuk lokasi tower jelas-jelas menyebutkan tower kesekian dari jaringan listrik Bukaka bertegangan 500 kV dari Sulewana ke Pomala’a. Sedangkan di Kabupaten Poso hanya ada simbol Bukaka dengan nomor towernya.

Selepas dari Tentena, jaringan SUTET itu akan terus direntangkan ke Selatan dari sebelah Timur Danau Poso. Bukan dengan mengitari tepi danau, tapi dengan mengambil jalur selurus mungkin dengan melintasi kebun-kebun penduduk. Sejumlah 50 orang karyawan didatangkan oleh Bukaka untuk menyelesaikan pemasangan patok itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Umumnya penduduk sangat senang kalau tanah mereka dijadikan tempat pendirian tower SUTET, karena menurut informasi yang beredar, pemilik lahan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 50 ribu per meter persegi. Informasi tentang tarif ganti rugi untuk tower SUTET Bukaka ini patut dipantau secara teliti. Seperti dijelaskan seorang pengusaha di bidang konstruksi, ganti rugi tanah serta cut and fill , yakni perombakan topografi tanah untuk jalur SUTET termasuk paling besar korupsinya (kom. pribadi dengan penulis, 22 Agustus 2005).

Dari literatur yang sempat penulis baca ada tiga dampak penting pembangunan dan pengoperasian jaringan SUTET. Dampak pertama yang paling jelas adalah penggusuran penduduk yang bermukim dalam jarak 50 meter di kiri dan di kanan titik terluar dari ‘anting-anting’ menara (tower) penopang SUTET. Jalur right of way itu harus bebas dari bangunan, pepohonan dan kegiatan manusia (Aditjondro 2005: 22)

Dampak kedua adalah polusi elektro-magnetis dan elektro-statis. Arus listrik yang mengalir dari pusat-pusat pembangkitan tenaga maupun dari gardu induk akan menimbulkan medan magnit dan medan listrik yang tampak dalam bentuk korona. Korona terjadi karena ionisasi di udara, yaitu hilangnya elektron dari molekul udara. Dengan adanya medan listrik, elektron-elektron bebas ini mengalami gaya yang mempercepat geraknya, sehingga bertumbukan dengan molekul-molekul lain, sehingga tercipta ion dan elektron baru. Proses ini berjalan terus menerus sehingga jumlah elektron serta ion bebas berlipat ganda. Bila gradient tegangan cukup besar, korona yang terjadi dapat menimbulkan cahaya, mengeluarkan suara mendesis dan melepas gas ozone yang beracun (Aditjondro 2005: 23).

Polusi elektro-magnetis itu punya dampak negatif bagi kesehatan dan kenyamanan hidup manusia. Mulai dari memancing petir untuk menyambar setiap ujung runcing yang mencuat di bawahnya, seperti ranting pohon, ujung tanduk kerbau, kepala manusia atau antena TV; terurainya gas-gas beracun, seperti ozone, oksida nitrogen, dan gas-gas peroxyacyl nitrates (PAN) yang dapat mengganggu pernafasan manusia; suara berisik; gangguan keselamatan dan keamanan yang ditimbulkan oleh medan elektro-statis; induksi muatan elektro-statis pada benda-benda yang telah diisolasi dengan baik, misalnya mobil, truk, dan lain-lain; gangguan interferensi pada alat-alat telekomunikasi, radio, dan televisi; sampai dengan leukemia yang diduga telah merenggut nyawa seorang bocah setelah 1,5 tahun hidup di bawah kabel yang tertinggi tegangannya di dunia di sebuah desa pertanian di Ohio Selatan, AS (idem).

Polusi elektro-magnetis (ELM) juga dapat menimbulkan kanker serta penyakit jantung, karena mengganggu pengiriman impuls-impuls listrik di jantung, sehingga terjadi beberapa penyakit jantung: heart block grade 1 & 2, bundle branch block, dan lain-lain. Selain itu gangguan ELM mengakibatkan mutasi pertumbuhan sel normal menjadi abnormal: anaplasia menjadi metaplasia, jadilah kanker (cancer). Orang-orang yang tinggal di bawah jaringan SUTET juga mudah terkena anemia (idem).

Dampak ketiga, adalah polusi keindahan dan perusakan hutan lindung. Berbeda dengan jaringan kabel telepon yang tiang-tiangnya ditegakkan sepanjang jalan atau kabelnya dipendam dalam tanah, untuk jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi biasanya diusahakan rute tersingkat dan terlurus dari sumber ke konsumen (idem).

***

LANTAS, apa yang dapat dilakukan oleh gerakan para korban dan pendampingnya? Berbagai bentuk aksi massa yang telah dilakukan oleh SAKSI bersama para korban ke PLN dan pusat-pusat kekuasaan politik, masih perlu ditingkatkan militansi dan efektifivitasnya. Namun sementara itu, gerakan anti pengorbanan rakyat di bawah jaringan SUTET perlu menjadikan pusat-pusat kekuasaan ekonomi di bidang ini sebagai sasaran. Seperti diuraikan di depan, ada segelintir perusahaan raksasa yang terus memetik keuntungan dari pembangunan pusat-pusat pembangkitan listrik tenaga besar serta jaringan SUTT dan SUTET, yakni PT ABB Electrical Systems Indonesia, kelompok CCM, serta kuartet B3M (Bukaka-Bosowa-Bakrie & Medco), ABB serta sederetan perusahaan Jepang ikut kecipratan keuntungan.

Itu sebabnya, dunia industri perlistrikan arus kuat ini, punya tanggungjawab sosial dan moral atas dampak negatif yang diderita rakyat kecil yang terpaksa hidup di bawah kabel listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi itu. Apabila suami isteri Murdaya, Kalla Bersaudara, Bakrie Bersaudara dan Panigoro Bersaudara tidak yakin pada apa yang dikemukakan DR dr Anies PKK dari Universitas Diponegoro, yang juga berbicara dalam seminar dalam rangka Sarasehan Korban SUTET yang lalu, marilah kita undang mereka menginap seminggu di rumah sahabat-sahabat kita dari Jawa Barat, yang sudah begitu nekad menjahit mulut mereka karena putus asa terhadap kebebalan dan ketulisan aparat eksekutif dan legislatif di Indonesia.

Apabila mereka tidak siap ‘bertamu’ ke pondok para korban SUTET, sebaiknya para korban dan aktivis ‘bertamu’ ke kantor perusahaan dan kelompok perusahaan yang sudah disebutkan di atas. Buat para calon korban SUTET sepanjang 800 Km dari PLTA Poso ke Makassar, Soroako dan Pomala’a, kunjungan langsung ke kantor pusat Bukaka, Hadji Kalla, dan Bosowa di Makassar dan Jakarta, akan dapat membuat para teknokrat di perusahaan itu terpaksa mendengar keluh-kesah rakyat.

Yogyakarta, 14 Mei 2006.

KEPUSTAKAAN:
Aditjondro, George Junus (1998). Dari Soeharto ke Habibie, guru kencing berdiri, murid kencing berlari: Kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde baru. Jakarta: Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (MIK) & Pijar Indonesia.
---------------(2004a)."Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata, dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur." Wawasan, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Yogyakarta: INSIST, No. 17/Th. IV, hal. 137-78.
--------------- (2004b). “Kerusuhan Poso dan Morowali, akar permasalahan dan jalan keluarnya.” Dalam Stanley (peny.). Keamanan, demokrasi, dan pemilu 2004. Jakarta: ProPatria, hal. 109-55.
---------------(2005). Setelah gemuruh Wera Sulewana dibungkam: Dampak pembangunan PLTA Poso & jaringan SUTET di Sulawesi. Kertas Posisi No. 3. Palu: Yayasan Tanah Merdeka.
--------------- (2006). Korupsi kepresidenan: Reproduksi oligarki berkaki tiga: istana, tangsi, dan partai penguasa. Yogyakarta: LKiS.
Anies (2005). Electrical sensitivity: Gangguan kesehatan akibat radiasi elektromagnetik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
ECFIN (2001). Indonesian Capital Market Directory 2001. Twelfth Edition. Jakarta: Institute for Economic and Financial Research (ECFIN).
Franky (2006). Catatan kunjungan lapangan (ke) lokasi PLTA Malea, Project PT Hadji Kalla dan Bukaka Group, Maret 2006. Jakarta: AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
Kalla & Bukaka (2005). Executive Summary AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PLTA Poso-2 Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Makassar & Jakarta: PT Hadji Kalla & PT Bukaka Teknik Utama. PDBI (1997). Conglomeration Indonesia. Vol. 3. Jakarta: Pusat Data Busi
[1]). Makalah ini dikembangkan dari makalah untuk Seminar dalam rangka SARASEHAN KORBAN SUTET INDONESIA, yang diselenggarakan oleh Solidaritas Advokasi Korban SUTET Indonesia (SAKSI) di Posko Selamatkan Rakyat Indonesia (SRI), Jl, Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, hari Minggu, 23 April 2006.
[2]). Konsultan penelitian & penerbitan, Yayasan Tanah Merdeka, Palu. Ikut mengampu matakuliah Metodologi Penelitian & Gerakan Sosial Baru di Program Studi Ilmu, Religi & Budaya (IRB), Program Pasca Sarjana, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Presidium Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan memegang Biro Studi & Publikasi, Sekretariat Bina Desa, Jakarta. Master of Science dan Doktor Filsafat dari Cornell University, AS.
[3] ) Kategori tegangan ekstra tinggi dimulai dari 500 kV, sedangkan yang tegangannya lebih rendah dikategorikan sebagai tegangan tinggi saja.

MEMPERKUAT MASYARAKAT SIPIL

2006-08-20T08:33:00.000-07:00

Pokok-pokok pikiran untuk Seminar Interaktif Refleksi Kemerdekaan RI ke-61 yang diselenggarakan oleh Yakoma PGI di Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2006:

MEMPERKUAT MASYARAKAT SIPIL DI DALAM PROSES DEMOKRATISASI, DI TENGAH JEBAKAN NEO-LIBERALISME
===================================================
Oleh George Junus Aditjondro[1]

MEMBONGKAR MITOS-MITOS PASCA-SOEHARTO:

Era pasca-Soeharto = era reformasi? Salah! Hanya Soeharto-lah mantan diktator di dunia yang setelah diturunkan dari takhtanya, (a) tidak pernah diadili; (b) pilar-pilar pendukungnya (oligarki, partai penguasa, dan militer) de facto tidak berkurang kekuasaannya. Lihat saja bagaimana pemidanaan terhadap Bob Hasan, Tommy Soeharto, dan Probosutedjo tidak dibarengi atau disusul dengan penyitaan aset-aset mereka di dalam negeri atau repatriasi kekayaan mereka di luar negeri. Lihat saja bagaimana Golkar telah muncul kembali sebagai kekuasan politik sipil yang paling besar, yang aktif mengkampanyekan pembatalan pengadilan terhadap Soeharto. Lihat saja ketidakikhlasan tentara melepaskan fungsi kamtibmas kepada polisi, yang dapat dilihat dari penolakan terhadap penghapusan atau penciutan komando teritorial TNI/AD, serta penugasan kepada tentara untuk “membantu” polisi memerangi terorisme, yang pada hakekatnya merupakan pengawetan fungsi politik tentara. Dengan kata lain, era pasca-Soeharto = era neo-Soeharto.

Demokrasi dan sistem ekonomi tidak saling berhubungan? Salah juga. Demokratisasi di era neo-Soeharto, seperti yang didorong-dorong oleh badan-badan keuangan internasional (terutama Bank Dunia), badan-badan PBB (terutama UNDP), dan lembaga-lembaga dana swasta internasional (seperti Ford Foundation), merupakan usaha streamlining birokrasi untuk membuka jalan bagi integrasi Indonesia ke dalam sistem kapitalisme global. Karena itu fokus ‘bantuan’ lembaga dana anti-korupsi seperti Partnership for Governance Reform (yang dibiayai oleh Bank Dunia dan UNDP) hanyalah pengendalian korupsi di lingkungan birokrasi, dan bukan korupsi di lingkungan maskapai-maskapai transnasional (TNCs, transnational corporations) yang berkolusi dengan unsur-unsur birokrasi. “Bantuan” dari badan-badan dana pemerintah dan swasta itu ikut menciptakan wacana demokrasi di Indonesia, lengkap dengan kosakatanya, yang sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kata “rakyat” dan “oposisi”, yang lebih sering disubstitusi dengan kata “masyarakat” dan “pemberdayaan”. Lihat misalnya, judul tulisan ini (“memperkuat masyarakat sipil”). Padahal, suatu demokrasi yang sehat adalah sistem politik yang punya oposisi yang kuat, di mana penghormatan terhadap aspirasi rakyat dapat dijamin lewat proses pergantian kekuasaan secara tertib dan periodik, tanpa pertumpahan darah. Lihat juga bagaimana istilah NGO (non-governmental organization) dalam kosakata politik Indonesia menjadi LSM, dan bukan ornop, dan bagaimana pengertian Badan Hukum (BH) yang dapat menerima dana bantuan luar negeri lebih banyak diartikan sebagai yayasan, jadi, organisasi staf, dan bukan organisasi massa (padahal menurut praktek hukum di Indonesia, badan hukum juga dapat berbentuk perkumpulan).

Era pasca-Soeharto = era kekacauan, era anarki, yang menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan sipil belum siap untuk memerintah negeri ini? Salah! Pranata-pranata sipil telah dihancurkan selama lebih dari 30 tahun oleh militer, dan manipulasi kekuatan-kekuatan sipil untuk menjadi proxy dari faksi-faksi militer semakin marak setelah era pasca-Soeharto, sehingga transisi ke demokrasi, yang juga berarti, transisi ke supremasi sipil, memang memakan waktu, dan sayang sekali, banyak memakan korban, walaupun tidak sebanyak korban represi-represi militer selama era Orde Baru (bandingkan korban tragedi 1965, tragedi Lampung, Tanjung Priok, Santa Cruz, dan korban operasi-operasi militer di Aceh dan Papua Barat, yang langsung melibatkan militer, dengan korban operasi “dukun santet” di Banyuwangi, korban konflik Ambon, Poso, bahkan pembantaian migran Madura di Kalimantan Tengah, yang lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok sipil bersenjata).

Era pasca-Soeharto merupakan era kebangkitan fundamentalisme Islam, yang merupakan suatu gejala global, yang dengan penuh semangat ingin diperangi oleh George Walker Bush, Jr, sehingga kita (Indonesia) perlu menjadi sekutu AS. Salah!! Walaupun faksi-faksi tertentu dalam gerakan Islam militan di Indonesia memang mendapat inspirasi dan dukungan finansial dari Arab Saudi, AS sangat terlibat dalam penciptaan Taliban di Afghanistan dan sangat terlibat dalam penciptaan perang di Afghanistan dan Irak, demi keuntungan persekongkolan industri perang-migas –perbankan (military-oil-industry complex) AS, yang kini di bawah trio George Bush-Dick Cheney-Condoleeza Rice sudah menguasai Indonesia, mulai dari Aceh, Cepu sampai ke Timika. Eskalasi jaringan Islam militan di Indonesia pun tidak terlepas dari kerjasama BIN dengan CIA, sehingga dengan demikian doktrin ‘perang melawan teror’ (war against terror) George Bush mendapat justifikasi lewat ‘bukti-bukti lapangan’ di Indonesia. Setelah jaringan dan aksi anggota-anggota jaringan itu sudah nyaris tidak terkendali, barulah AS ‘membantu’ Polri menciptakan Detasemen Khusus Anti Teror Mabes Polri (lebih dikenal dengan sebutan, Densus 88), untuk menumpas jaringan itu, termasuk menumpas jaringan ‘Tanah Runtuh’ yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Sulawesi Tengah (Poso, Tentena, Beteleme, Palu), sebagai “harga” yang harus dibayar rezim SBY-MJK untuk pencabutan embargo “bantuan” militer AS kepada TNI oleh Kongres AS.

LALU, BAGAIMANA STRATEGI UNTUK “MEMPERKUAT MASYARAKAT SIPIL”?

1. Pertama-tama, buang dulu jauh-jauh efemisme dalam wacara politik di Indonesia, seolah-olah makin banyak LSM (baca: organisasi staf) yang umumnya dipimpin oleh unsur-unsur kelas menengah, makin dekat kita menuju ke suatu sistem demokrasi yang tangguh.

2. Kedua, buang jauh-jauh juga identifikasi yang tidak sadar, yang selama puluhan tahun dicekokkan ke benak kita oleh para mentor kita dari Barat, bahwa demokrasi merupakan sobat kental kapitalisme, seolah-olah sosialisme identik dengan otoriterisme. Kapitalisme dapat hidup dengan subur dalam sistem politik yang otoriter, seperti yang telah dibuktikan oleh Soeharto selama era Orde Baru. Sebaliknya, sosialisme dapat diperjuangkan secara damai dalam suatu sistem parlementer, seperti yang telah dibuktikan oleh Salvador Allende di Chile, yang langsung digulingkan oleh militer Chile di bawah pimpinan Jenderal Augusto Pinochet, dengan dukungan CIA. Selain itu, partai-partai Kiri (sosialis dan komunis) masih tetap hidup di Eropa Barat, baik di Skandinavia maupun di Eropa Latin, yang dikenal dengan istilah “Euro-komunisme”.

3. Penumbuhan serikat-serikat buruh, tani, nelayan, pengrajin dan jenis-jenis serikat sekarja lainnya perlu menjadi prioritas utama dalam penumbuhan demokrasi di Nusantara. Ini perlu disadari oleh kelompok-kelompok kelas menengah yang secara purna waktu (full time) memilih pengembangan demokrasi sebagai panggilan hidup dan profesi mereka.

4. Walaupun partai-partai politik sudah tumbuh seperti jamur di musim hujan, tetap perlu disadari bahwa oposisi parlementer perlu diimbangi atau dibarengi oleh oposisi dari kelompok-kelompok basis yang tersebut dalam butir 3. Sebab sebaik-baiknya program kerja dan komitmen partai-partai politik progresif yang telah tumbuh di Indonesia, termasuk Partai Pembebasan Nasional, yang tokoh-tokohnya sangat committed pada advokasi tentang dampak PLTA Poso dan jaringan SUTETnya melintasi empat provinsi Sulawesi (Sulteng, Sulsel, Sultra, dan Gorontalo), toh banyaknya masalah yang harus diperjuangkan partai itu menyebabkan bahwa urusan PLTA Poso tetap merupakan prioritas pertama, utama, dan purnawaktu dari FAPS (Front Advokasi PLTA & SUTET), yang berbasis komunitas-komunitas korban.

5. Demokrasi liberal yang menjadi sasaran perjuangan berbagai kelompok kelas menengah tetap berakhir di gerbang pabrik, begitu kata Karl Marx. Sebab walaupun kaum buruh dapat memperjuangkan kemenangan partai-partai yang berkiblat pada kepentingan buruh lewat jalur elektoral, di dalam lingkungan pabrik kaum buruh tetap harus tunduk pada kemauan dan kepentingan para pemilik modal, lewat mediasi para manajer. Itu sebabnya serikat buruh di masing-masing tempat kerja, mulai dari pabrik, tambang, sampai dengan kebun teh di Puncak antara Bogor dan Jakarta, tetap diperlukan, sekalipun partai-partai kiri sudah berdiri. Dengan logika yang sama, dalam setiap kesatuan kerja dan tempat tinggal, mulai dari keluarga s/d komunitas adat, selalu ada hirarki dan kelompok elit yang berkuasa, yang tidak jarang menghambat pengembangan diri dan aktualisasi diri anggota kelompok yang lain, khususnya perempuan, anak-anak, dan mereka yang bukan termasuk marga yang menurut tradisi memangku jabatan sebagai pimpinan komunitas itu. Makanya, dialektika dan sinerji antara kelompok-kelompok basis yang berada ‘di dalam masyarakat’ dengan partai-partai politik dan kelompok tekan yang berada ‘di luar masyarakat’ dan lebih merupakan bangunan atas masyarakat, tetap diperlukan, agar demokrasi prosedural dapat berkembang menjadi demokrasi yang dihayati.

BAGAIMANA SEHARUSNYA SIKAP GEREJA MENGHADAPI MUNCULNYA EMBRIO-EMBRIO KEKUATAN MASYARAKAT SIPIL TERSEBUT?

PENGALAMAN sejarah di Indonesia membuktikan, bahwa gereja-gereja di Nusantara, baik Katolik maupun Protestan, kadang-kadang berperan mendukung demokratisasi, termasuk dengan mendukung tumbuhnya kelompok-kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah dan modal besar yang beroperasi di lingkungan tempat hidup warga mereka, tapi kadang-kadang berperan menggencet pertumbuhan kelompok-kelompok sipil di luar gereja, yang berani berjuang untuk memberdayakan rakyat, kalau perlu dengan melakukan oposisi terhadap pemerintah.

Contoh-contoh gereja yang bersinerji dengan kelompok-kelompok rakyat sipil yang menentang perselingkuhan antara Negara dan Modal adalah Keuskupan Agats-Asmat dan Keuskupan Jayapura, yang bersama ornop-ornop setempat melakukan oposisi terhadap maskapai-maskapai penebangan kayu di Asmat dan maskapai tambang PT Freeport Indonesia, Inc.

Contoh-contoh di lingkungan gereja-gereja Protestan, di mana saya pernah terlibat secara langsung, adalah kerjasama PPWG GMIM di Minahasa dengan kelompok-kelompok studi dan advokasi lingkungan, yang kemudian berkembang menjadi Yayasan Nurani di Tomohon. Contoh lain adalah dukungan HKBP di bawah Ephorus SAE Nababan terhadap perjuangan rakyat Tobasa melawan kilang pulp Indorayon. Sayangnya, setelah tidak lagi menjabat sebagai Ephorus, Pdt. SAE Nababan lebih sering berfungsi sebagai lobbyist bagi Indorayon, yang sudah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari.

Sebaliknya, contoh gereja yang menggencet atau bersikap pasif terhadap kelompok-kelompok rakyat sipil yang berani beroposisi terhadap pemerintah melawan perselingkuhan Negara dan Modal, adalah Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang berpusat di Tentena, di tepi Danau Poso. Ketika para pengungsi Poso dari berbagai pelosok kabupaten itu sudah berkumpul di kota Poso, untuk memprotes korupsi bantuan kemanusiaan Dinkesos di Palu, Ketua Umum Majelis Sinode GKST, Pdt. Rinaldy Damanik ikut mendorong para pengungsi dari Tentena untuk kembali ke lokasi penampungan mereka di sekitar Tentena. Selanjutnya, dalam menghadapi aspirasi warga gerejanya yang berjuang bersama ornop-ornop pendukung para korban dampak PLTA Poso dan jaringan SUTETnya, Pdt. Damanik bersama para bodyguardnya, dan juga sejumlah pendeta dan fungsionaris gereja, ikut menentang para dissident sambil bekerjasama secara mesra dengan kelompok Bukaka, konglomerat milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (lihat Lampiran).

Dari perkembangan di Tana Poso ini tampaklah bahwa bukan hanya fihak pemerintah daerah (Negara) dan kelompok Bukaka (Modal) yang perlu pertobatan, agar kembali ke pelayanan kepada rakyat yang termiskin, tapi juga pimpinan gereja-gereja, agar tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai Imam dan Raja, tapi juga sebagai Nabi. Dalam rangka itu, gereja-gereja harus berani mengalihkan penggembalaan terhadap rakyat yang membangkang, karena sadar pada hak-haknya sebagai warga negara dan warga adat, ke penggembalaan terhadap para pemangku kekuasaan politik dan ekonomi. Hanya dengan jalan itulah gereja-gereja dapat menghadirkan tanda-tanda Syalom di bumi, khususnya di Tana Poso.

Tentena, 9 Agustus 2006.

Curriculum Vitae
George Junus Aditjondro

Tempat & tgl lahir : Pekalongan, 27 Mei 1946.

Pendidikan:
1991: Master of Science (M.S.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses belajar tentang pengembangan masyarakat di antara pimpinan dan staf Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
20 Januari 1993: Philosophical Doctor (Ph.D.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses pendidikan publik tentang dampak pembangunan bendungan Kedungombo di Jawa Tengah.

Pekerjaan:
1971-1979: Jurnalis Majalah TEMPO.
1981-1989: Pekerja Pengembangan Masyarakat, a.l. Sekretariat Bina Desa (Jakarta), WALHI, dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
1989-2002: Dosen Program Pasca-sarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Murdoch University (Perth, Western Australia), dan University of Newcastle (Newcastle, NSW, Australia).
Sejak 1994, meneliti penyebaran harta jarahan keluarga dan kroni Soeharto ke belasan negara di dunia.
Sejak November 2002: Konsultan Penelitian & Penerbitan Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
Sejak September 2005: ikut mengampu mata-mata kuliah Marxisme, Metodologi Penelitian, dan Gerakan Sosial Baru di Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya (IRB), Program Pasca Sarjana, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Karya Tulis:
Ratusan artikel, buku, bab, kata pengantar, prolog dan epilog tentang Timor Leste, Papua Barat, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, lingkungan hidup, HAM, bisnis militer, gerakan sosial baru (new social movements), gerakan kiri di Indonesia dan Amerika Latin, pendidikan radikal, ekologi politik migas, serta korupsi sistemik para Presiden RI.

[1] ) Konsultan Penelitian & Publikasi Yayasan Tanah Merdeka, Palu. Mendapat gelar S2 (M.Sc.) dan S3 (Ph.D.) dari Cornell University, di Ithaca, New York, AS.

13 Tesis konflik sosial di Indonesia

2006-08-20T08:28:00.000-07:00

TIGABELAS TESIS TENTANG KERUSUHAN DAN KONFLIK SOSIAL PASCA-SOEHARTO DI INDONESIA

by gja

ERA pasca-Soeharto telah ditandai dengan meletusnya berbagai kerusuhan dan konflik sosial di Indonesia. Ada yang hanya berlangsung singkat, walaupun dengan korban yang sangat besar, seperti kerusuhan anti-Madura di Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Sampir (Kalimantan Tengah). Ada yang masih tetap ‘panas dingin’ sejak 1998-1999 sampai sekarang, seperti kerusuhan di Poso dan Ambon. Ada yang bersentuhan dengan gerakan kemerdekaan pasca-kolonial yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, seperti di Papua Barat dan Aceh.

Dari berbagai kasus yang begitu beragam, ada tigabelas persamaan yang dapat ditarik, seperti berikut:

(1). Semua kerusuhan sosial di Indonesia selama era pasca-Soeharto merupakan refleksi dari runtuhnya tertib sosial akibat lunturnya ketakutan atau kepercayaan rakyat pada aparatur keamanan, yang belum mengalami pemisahan yang sejati antara fungsi polisi dan fungsi militer.

(2). Konflik dan kerusuhan sosial di antara berbagai komunitas di daerah-daerah kerusuhan seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, bahkan juga di kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi, karena ketumpangtindihan di antara faktor-faktor kelas, etnisitas, dan agama dari kominitas-komunitas yang bertikai. Dalam arti, kelas atas didominasi oleh komunitas atau kelompok etno-linguistik tertentu yang memeluk agama tertentu, sedangkan kelas bawah didominasi oleh kelompok etno-linguistik yang memeluk agama lain.

(3). Dengan beberapa perkecualian, khususnya Aceh dan Papua Barat, akar dari berbagai konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi akibat pengaturan tata ruang oleh pemerintah yang dianggap tidak adil oleh komunitas-komunitas setempat, yang kini menjadi semakin tajam setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dengan konsekuensi pemekaran desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang memicu fanatisme etnis di mana-mana.

(4). Berbagai kerusuhan sosial pasca-Soeharto di Indonesia, khususnya di luar kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi karena cara-cara pengendalian huru-hara (riot control ) yang terlalu militeristik. Satuan kepolisian yang sering dikerahkan, yakni Brimob, tidak menggunakan cara-cara pengendalian huru-hara yang tidak menimbulkan korban jiwa (non-lethal methods ), seperti meriam air, gas air mata, serta pentungan karet. Kenyataannya, mereka menggunakan peluru tajam dan senjata otomatis yang sama mematikannya seperti yang digunakan satuan-satuan militer. Makanya Brimob dapat dianggap sebagai alat teror negara pula, seperti halnya pasukan Kopassus dan Kostrad (Wessel 2001: 71). Hal itu adalah akibat politik militerisasi Polri di bawah Jenderal (Pol) Suroyo Bimantoro, yang ditentang oleh Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu (lihat Ghufron 2001: 97-1004).

Itu sebabnya, keputusan untuk mengirim Brimob ke daerah Polewali Mamasa (Polmas), Sulawesi Selatan, di mana awal Agustus lalu konflik bersenjata tajam meletus antara penduduk suku Mandar dan suku Toraja Mamasa, bukanlah solusi yang paling bijaksana.

(5). Kerusuhan sosial di berbagai daerah seringkali berkembang menjadi konflik berkepanjangan, karena melibatkan organisasi-organisasi paramiliter yang merasa mewakili kepentingan satu atau lebih kelompok yang bertikai. Organisasi-organisasi paramiliter yang bermunculan selama era pasca-Soeharto dirangsang pertumbuhannya oleh aparat bersenjata (lihat Simanjuntak 2000), sering merupakan pembuka jalan atau pemulus masuknya para investor ke daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang diminati para investor dalam dan luar negeri.

(6). Setiap kelompok atau gerakan sosial yang radikal di Indonesia selalu disusupi aparat intelijen militer yang formal maupun non-formal. Infiltrasi itu sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seberapa jauh gerakan itu dapat membahayakan kepentingan aparatur negara. Namun lebih jauh lagi, infiltrasi itu kemudian diarahkan untuk mengkooptasi dan melumpuhkan, atau setidak-tidaknya, mendiskreditkan kelompok atau gerakan sosial tersebut (lihat tim CeDSoS, 2004).

Dengan kata lain, kelompok atau gerakan sosial yang menantang kekuasaan negara dan modal besar, konkritnya, yang terlibat dalam konflik vertikal, sangat berpotensi disusupi aparat intelijen militer formal dan non-formal untuk membelokkan resistensi vertikal menjadi konflik horizontal.

Infiltrasi agen-agen intelijen atau proxy dari para perwira militer dan polisi dengan tujuan melakukan kooptasi ini telah dialami oleh gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan Muslim militan (lihat Abduh 2003), gerakan kemerdekaan di Aceh dan Papua Barat, serta gerakan protes Nunusaku di Maluku yang dibelokkan menjadi gerakan untuk menghidupkan kembali Republik Maluku Selatan. Konflik komunal di Maluku sendiri dicetuskan hanya dua bulan setelah demonstrasi besar mahasiswa se kota Ambon di bulan November 1998, menentang dwifungsi militer (lihat Munir 2001: 21).

(7). Selain dengan teknik infiltrasi, cara lain yang banyak dipakai untuk melumpuhkan perlawanan masyarakat sipil terhadap negara dan modal besar adalah dengan menciptakan konflik internal sehingga timbul kelompok tandingan atau pengurus tandingan yang menentang kehadiran dan legitimasi kelompok atau pengurus yang menentang negara dan modal besar. Konflik-konflik internal yang semakin mewabah di era pasca-Soeharto erat kaitannya dengan maraknya infiltrasi agen-agen intelijen ke dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil.

(8). Di antara berbagai instansi dan aparat negara, infiltrasi dan kooptasi yang paling sistematis telah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), yang sejak tahun lalu telah berekspansi (lihat McEvers 2004). Ekspansi itu dilakukan melalui struktur BINDA (BIN Daerah) yang dapat meliputi satu atau lebih provinsi, dan lebih ke bawah lagi melalui KomBINDA (Komisariat BIN Daerah). Ada juga provinsi-provinsi di mana secara formal hanya terdapat Kordinator-kordinator Wilayah (Korwil). Manado merupakan tempat kedudukan seorang Kepala BINDA yang wilayahnya meliputi provinsi-provinsi Sulawesi Utara dan Aceh, sementara Tomohon merupakan tempat kedudukan seorang Kepala KomBINDA. Sedangkan Makassar merupakan tempat kedudukan Korwil BIN Sulawesi Selatan.

Dalam prakteknya, agen-agen BIN di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan tidak cuma mengumpulkan informasi, tapi juga melakukan tekanan psikologis kepada aktivis-aktivis pro-demokrasi yang kritis terhadap pemerintah. Sedangkan di Sulawesi Tengah, tekanan psikologis dilakukan terhadap pemilik hotel dan tempat pondokan di mana aktivis-aktivis pro-demokrasi bermukim. Dengan kata lain, pada saat militer dan polisi tidak lagi secara langsung menghambat kebebasan ekspresi para aktivis gerakan pro-demokrasi, fungsi itu mulai diambil alih oleh BIN dan beberapa organisasi paramiliter yang dekat dengan Kepala BIN, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono.

Walhasil, selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga yang dikepalai oleh seorang kader PDI-P telah bermetamorfosa menjadi gurita yang lengan-lengannya saling berbelit dengan berbagai organisasi paramiliter di Jawa dan di luar Jawa, siap untuk melibas mereka yang dianggap berbahaya bagi rezim Mega. Operasi-operasi intelijen BIN dimungkinkan oleh sumber dananya yang seolah-olah tidak terbatas, berhubung dengan kedekatan Hendropriyono dengan Tomy Winata, operator bisnis utama Angkatan Darat. Soalnya, Hendropriyono adalah Presiden Komisaris PT Kia Mobil Indonesia (KMI), salah satu anak perusahaan kelompok Artha Graha yang dipimpin oleh Tomy Winata. Ronny Hendropriyono, anak Kepala BIN, adalah direktur perusahaan pengimpor mobil Korea itu, bersama Fayakun Muladi, anak Profesor Muladi, Menteri Kehakiman di masa pemerintahan BJ Habibie (Aditjondro 2004b: 55).

Agen-agen BIN juga bukan orang sembarangan, sebab lembaga intelijen ini mampu mengerahkan anggota Kopassus serta anggota Detasemen Khusus 88 Anti-teror, yang baru saja dibentuk oleh Polri di bulan Agustus 2003 (Jawa Pos, 29 Nov. 2003; Gatra, 4 Sept. 2004: 27). Kemampuan memobilisasi anggota-anggota satuan-satuan khusus anti-teror itu, sementara Kepala BIN hanya bertanggungjawab kepada Presiden, membuat kekuasaan purnawirawan jenderal itu secara de facto setara dengan Panglima TNI dan Kapolri. Sebagai lembaga, BIN juga telah berkembang menjadi sangat otonom dan dalam bidang politik praktis dapat menyaingi peranan Mabes TNI dan Mabes Polri, suatu perkembangan yang tentu saja tidak disukai oleh para perwira aktif di kedua markas besar itu, yang merasa disaingi oleh Hendropriyono.

Perkembangan ini, yang menyerupai keadaan di Brazil di masa transisi dari rezim otoriter-birokratis yang didominasi militer ke pemerintahan demokratis berlandaskan supremasi sipil, dari tahun 1973 s/d akhir 1985 (Stepan 1988: 25-29) juga tidak disukai oleh sejumlah purnawirawan jenderal yang reformis. Mereka menganggap operasi BIN di bawah komando Hendropriyono bertentangan dengan usaha aparat bersenjata untuk mundur dari pentas politik.

(9). Kadang-kadang, dua fihak yang bertikai diinfiltrasi oleh agen-agen yang bekerja untuk kepentingan aktor ekonomi-politik yang sama. Misalnya, anak buah mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, punya hubungan akrab dengan dua fihak yang bertikai di Maluku, yakni Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang ingin menghidupkan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Lasykar Jihad FASWJ yang ingin . Setelah Lasykar Jihad berhasil menteror penduduk Seram Timur sehingga mayoritas penduduk yang Nasrani mengungsi, mantan jenderal itu sedang menyiapkan pengambilalihan ladang-ladang minyak bumi formasi Manusela yang terentang dari gunung sampai ke laut dari maskapai Kuwait, PT Kufpec, dan maskapai Australia, PT Calpez.

(10). Penyuburan konflik-konflik horizontal selama era pasca-Soeharto juga merupakan upaya mempertahankan fungsi politis dan ekonomis aparat bersenjata di Indonesia, terutama berkaitan dengan kepentingan modal besar yang dilindungi oleh aparat bersenjata. Untuk keperluan itulah, pemekaran komando territorial militer di Indonesia terus diupayakan oleh TNI, seperti yang telah berhasil dilakukan di Maluku dan Aceh (lihat Pontoh 2004: 125, dan Malik 2004: 115).

(11). Dalam konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, pelestarian kepentingan ekonomi para prajurit, perwira, dan satuan-satuan aparat bersenjata sangat menonjol (lihat misalnya Ishak 2004). Selain di Aceh, di Ambon dan Poso aparat bersenjata yang ditugaskan untuk memadamkan konflik maupun fihak-fihak yang bertikai mendapat pasokan senjata dan amunisinya dari sumber yang sama, yakni PT Perindustrian Angkatan Darat atau PT Pindad. “Politik cuci gudang” PT Pindad (Aditjondro 2004a: 138-140; Aditjondro 2004c: 168-173) hanya merupakan satu aspek kecil saja dari kepentingan aparat bersenjata untuk mencetuskan dan memelihara konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Pada umumnya, pengiriman pasukan militer dan polisi ke daerah-daerah konflik secara keuangan tidak di-audit secara tertib seperti halnya proyek-proyek yang dijalankan instansi-instansi sipil. Dengan demikian, peluang korupsi di bidang ini sangat besar, dengan melakukan mark up nilai proyek, bahkan dengan menciptakan proyek-proyek fiktif. Paling sedikit, peluang untuk mengorupsi dana operasi pasukan sangat besar (lihat Aditjondro 2004c: 145). Korupsi anggaran pertahanan itu begitu efektif, karena berlangsung di balik tabir kerahasiaan Kantor Menko Polkam, Departemen Pertahanan, serta Markas-Markas Besar TNI, Polri, dan ketiga Angkatan yang praktis tertutup bagi aparat sipil serta lembaga-lembaga pemantau korupsi.

Masih untuk kepentingan aparat bersenjata, ancaman gerakan bersenjata di daerah operasi maskapai-maskapai mancanegara, terutama maskapai pertambangan raksasa, sangat menguntungkan satuan-satuan bersenjata yang mendapatkan biaya pengamanan (protection fee ) dari maskapai-maskapai itu. ExxonMobil di Aceh dan Freeport McMoRan di Papua Barat, mengeluarkan jutaan dollar AS setahun untuk membiayai pasukan-pasukan TNI dan Polri yang ditugaskan menjaga keamanan operasi mereka (lihat Aditjondro 2004d: 84-85).

(12). Pencetusan dan pemeliharaan konflik di Indonesia juga merupakan semacam “industri” bagi aparat birokrasi sipil, sebab kerusuhan melahirkan pengungsi, dan pengungsi mengundang bantuan kemanusiaan yang sangat rentan untuk dikorupsi. Walhasil, kerusuhan demi kerusuhan telah melahirkan sejumlah milyarder di kalangan birokrat, di mana segelintir kepala daerah dan kepala Dinas Kesejahteraan Sosial berhasil beternak mobil dan rumah mewah di mana-mana, sementara para pengungsi semakin melarat. Abdul Muin Pusadan, Bupati Poso yang sudah hampir habis masa jabatannya, misalnya, sudah sempat mengoleksi tiga rumah di kota Poso, enam rumah di kota Palu, sebuah rumah di kota Makassar, serta sejumlah rumah di Jawa, yang masing-masing dilengkapi sebuah mobil mewah (Aditjondro 2004b: xiii-xiv, 40-41; sumber-sumber lain).

(13). Akhirnya, pencetusan dan pemeliharaan konflik horizontal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, yang mengakibatkan pengerahan (deployment ) pasukan-pasukan bersenjata di sana, menguntungkan para investor di bidang pengolahan sumber-sumber daya alam di dua bidang. Pertama, langgengnya kerusuhan di daerah-daerah konflik menyebabkan jatuhnya harga tanah, yang menurunkan biaya pembangunan prasarana para pemodal. Kedua, adanya pasukan bersenjata yang lebih melayani kepentingan para pemodal ketimbang penduduk setempat, melindungi para pemodal tersebut dari berbagai tuntutan penduduk setempat, mulai dari tuntutan penggantian hak-hak adat atas tanah dan perairan ulayat sampai dengan tuntutan hak-hak perburuhan dari tenaga buruh yang direkrut dari luar dan dari penduduk setempat.

Di Kepulauan Maluku, misalnya, dua perusahaan tambang emas yang mendapatkan keuntungan dari tergusurnya penduduk serta penempatan pasukan bersenjata di sana adalah Ingold, anak perusahaan tambang Kanada, Inco, di Pulau Haruku, dan Newcrest, perusahaan tambang Australia di Halmahera Utara. Bulan Januari lalu, aksi protes bersama suku Makian yang Muslim dan Kao yang Kristen – yang lima tahun lalu saling menyerang -- menentang ekspansi tambang itu diserang oleh satuan Brimob (Guerin 2004).

Seorang anggota Brimob yang terlibat dalam penyerangan itu, dihukum penjara tujuh bulan, namun ia tetap bebas berkeliaran di luar. Karena berbagai tuntutan mereka belum dipenuhi, bulan Mei lalu sekitar 300 orang penduduk dari kedua komunitas itu berkemah di lokasi tambang. Barangkali karena serangan Brimob yang lalu diekspos ke dunia internasional, para polisi militer penjaga tambang itu, yang digaji sebesar 700 dollar Australia sehari oleh maskapai itu, tidak mengulangi kekejaman mereka (Republika, 7 Juni 2004).

Sedangkan di bagian timur provinsi Sulawesi Tengah, kerusuhan di Poso telah dijadikan justifikasi oleh TNI/AD untuk melipatduakan jumlah batalyon yang ditempatkan di provinsi ini. Batalyon yang baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, terdiri dari tiga kompi yang tidak cuma ditempatkan di Kabupaten Poso, tapi juga di dua kabupaten tetangganya, yakni Morowali dan Banggai. Penyebaran kompi-kompi tentara di ketiga kabupaten itu juga diikuti oleh Brimob, yang juga membangun asrama kompi mereka di setiap kabupaten.

Mengapa perlu begitu banyak penjaga keamanan di Poso, Morowali, dan Banggai? Tidak kebetulan bahwa di kedua kabupaten tetangga Poso telah masuk dua investor domestik dengan backing politik yang cukup kuat. Yakni kelompok Medco milik Arifin Panigoro, ketua Fraksi PDI-P di MPR yang berniat menambang minyak dan gas bumi di Kabupaten-Kabupaten Banggai dan Morowali; serta kelompok Artha Graha milik Tomy Winata dan Yayasan Kartika Eka Paksi, yang berniat menambang marmer di Morowali (Aditjondro 2004a: 135-137).

Jangan dilupakan pula Kepala BIN, adalah mitra bisnis Tomy Winata. Hendropriyono adalah Presiden Komisaris PT Kia Mobil Indonesia (KMI), sementara anaknya, Ronny Hendropriyono menjadi salah seorang direktur anak perusahaan Artha Graha itu. Makanya, di mana Artha Graha menanam modalnya, di situ mobil Kia dipromosikan, a.l. lewat pembagian mobil tersebut secara cuma-cuma ke aparat polisi setempat. Makanya, keluarga Hendropriyono jelas-jelas punya kepentingan ekonomi untuk mengamankan investasi Artha Graha di daerah Morowali.

Akhirnya, tidak kebetulan pula bahwa di daerah di mana batalyon yang lama, Yon 711 Reksatama bertugas, yang meliputi kabupaten-kabupaten Buol dan Toli-Toli, Ronny Hendropriyono juga punya kepentingan bisnis. Ia menjadi komisaris dari sebuah perkebunan kepala sawit seluas 52 ribu hektar. Perkebunan PT Hardaya Inti Plantation itu adalah milik Ny. Hartati Murdaya, salah seorang Bendahara Golkar di era Presiden Soeharto (Aditjondro 2004b: 53-54).

Dari contoh-contoh ini dapat dilihat bagaimana pelestarian konflik Poso dan Morowali, akhirnya menguntungkan para pemodal besar, yang dilindungi kepentingannya oleh aparat bersenjata dan aparat intelijen negara kita.

Begitulah tigabelas tesis yang dapat diturunkan dari data empiris dari sejumlah kerusuhan dan konflik sosial pasca-Soeharto di Indonesia.

Sibolangit, 10 Agustus 2004

Kepustakaan:
Abduh, Umar (peny.) (2003). Konspirasi Intelijen & Gerakan Islam Radikal. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Aditjondro, George Junus (2001). “Di Balik Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah di Maluku”. Epilog dalam Zairin Salampessy dan Thamrin Husain (peny.). Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu: Tragedi Kemanusiaan Maluku di balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik. Jakarta: TAPAK Ambon, hal. 131-176.
--------------- (2003). “Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena”. Prolog dalam Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Yogya: PBHI, Yakoma, CD Bethesda, hal. xviii-lii.
---------------(2004a). “Kerusuhan Poso dan Morowali: Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya”. Dalam Stanley (peny.). Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004. Jakarta: ProPatria, hal. 109-155.
--------------- (2004b). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan (LSPP).
--------------- (2004c). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 137-178.
---------------- (2004d). “Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS Yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua”, Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 83-112.
CeDSoS, Tim Peneliti (2004). Konspirasi Gerakan Islam & Militer di Indonesia. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Ghuffron, Rodjil (2001). Skandal Politik SI MPR RI 2001. Jakarta: Factual Analysis Forum.
Guerin, Bill (2004). “The Search for Safety in the Spice Islands.” Asia Times Online, 2 Juni.
Malik, Ichsan (2004). “Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 113-120.
McEvers, Kelly (2004). “Indonesia’s Expanding Spy Network Alarms Reformers.” Christian Science Monitor, 4 Februari.
Munir (2001). “Indonesia, Violence and the Integration Problem.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 17-24.
Pontoh, Coen Husain (2004). “Bedil, Amis Darah dan Mesiu: Mengurai Keterlibatan Militer dalam Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 121-136.
Simanjuntak, Togi (peny.). Premanisme Politik. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Stepan, Alfred (1988). Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone. Princeton, NJ: Princeton University Press. Wessel, Ingrid (2001). “The Politics of Violence in New Order Indonesia in the Last Decade of the 20th Century.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, ha

PEMBERITAAN MEDIA ATAS KONFLIK DI INDONESIA

2006-08-19T02:23:00.000-07:00

DAMPAK PEMBERITAAN MEDIA ATAS KONFLIK REGIONAL DI INDONESIA
by GJA
PEMBERITAAN media dalam meliput gejolak sosial di daerah-daerah konflik pasca-Soeharto di Nusantara, khususnya di Aceh, Ambon, dan Poso, sulit untuk memberikan gambaran yang obyektif bagi para pembaca dan pemirsa, karena hal-hal sebagai berikut:

(1). Peliputan konflik Aceh – seperti halnya konflik Ambon – ditandai oleh semangat pro-NKRI yang berlebihan, sehingga pers nasional hampir tidak berusaha menggali akar permasalahan mengapa sebagian warga Aceh mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau mendukung tuntutan pelaksanaan referendum di Aceh. Semangat pro-NKRI yang berlebihan itu juga menyebabkan pers menelan mentah-mentah rekayasa aparat intelijen tentang konflik antara kelompok ‘pro-RMS’ dan ‘pro-NKRI’ di Maluku.

(2). Dalam peliputan konflik-konflik Ambon dan Poso, banyak jurnalis tidak terbebas dari premordialitas mereka, sehingga pemberitaan media ikut mengabadikan citra masyarakat awam bahwa kedua konflik regional itu merupakan ‘konflik agama’. Dengan demikian, akar-akar permasalahan konflik di kedua daerah itu yang agak berbeda, yakni korupsi rezim Bupati Arief Patanga di Poso dan oposisi mahasiswa terhadap dwifungsi militer di Ambon, tidak terungkap.

(3). Pada umumnya, karena para jurnalis tidak dilengkapi pisau analisa sosial, maka ‘agama’ para aktor yang bertikai dianggap sebagai kategori sosial satu-satunya yang paling relevan. Padahal, konflik dan kerusuhan sosial di antara berbagai komunitas di daerah-daerah kerusuhan seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, bahkan juga di kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi, karena ketumpangtindihan di antara faktor-faktor kelas, etnisitas, dan agama dari kominitas-komunitas yang bertikai. Dalam arti, kelas atas didominasi oleh komunitas atau kelompok etno-linguistik tertentu yang memeluk agama tertentu, sedangkan kelas bawah didominasi oleh kelompok etno-linguistik yang memeluk agama lain.

(4). Dengan demikian memutlakkan pengaruh aspek agama dalam kerusuhan Ambon dan Poso, media membiarkan diri menjadi alat pertikaian antara berbagai aliran dalam melihat hubungan antara agama Islam dan pengelolaan agama, khususnya antara mereka yang beranggapan bahwa negara harus diatur berdasarkan syariat Islam dan yang melihat bahwa negara harus diatur secara demokratis berdasarkan asas-asas yang dapat diterima bersama oleh semua warga negara.

(5). Dalam peliputan kerusuhan di ketiga daerah konflik itu, media terlalu mengandalkan para komandan aparat bersenjata – TNI dan Polri – sebagai sumber informasi dan rujukan yang utama, kadang-kadang tanpa berusaha mewawancarai para korban atau saksi mata, dan seringkali tanpa memperdalam pengetahuan forensik para wartawan dan tanpa membekali mereka dengan pengetahuan tentang berbagai jenis senjata yang digunakan oleh fihak-fihak yang bertikai dan aparat bersenjata yang bertugas di daerah itu. Dengan demikian, secara sadar atau tidak, media seringkali membiarkan diri menjadi alat manipulasi opini publik oleh berbagai komponen angkatan bersenjata, yang juga tidak terlepas dari kepentingan untuk mengabadikan konflik di berbagai daerah.

(6). Banyak jurnalis yang ditugaskan meliput ketiga daerah konflik itu tidak punya pemahaman yang mendalam tentang konflik-konflik di antara berbagai satuan di TNI dan Polri, dan juga tidak berusaha mendalami perbedaan di antara tugas militer dan polisi dalam menghadapi gejolak massa, psikologi kedua jenis aparat bersenjata itu, serta perbedaan persenjataan dan perangkat keras yang dibutuhkan masing-masing aparat bersenjata itu dalam menjalankan tugas mereka yang semestinya.

Kealpaan pengetahuan itu, serta politik editorial yang mengatur para jurnalis di lapangan, punya dampak yang sangat merisaukan bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia – termasuk kebebasan berekspresi di lapangan. Soalnya, berbagai kerusuhan sosial pasca-Soeharto di Indonesia, khususnya di luar kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi karena cara-cara pengendalian huru-hara (riot control ) yang terlalu militeristik.

Satuan kepolisian yang sering dikerahkan, yakni Brimob, tidak menggunakan cara-cara pengendalian huru-hara yang tidak menimbulkan korban jiwa (non-lethal methods ), seperti meriam air, gas air mata, serta pentungan karet. Kenyataannya, mereka menggunakan peluru tajam dan senjata otomatis yang sama mematikannya seperti yang digunakan satuan-satuan militer. Makanya Brimob dapat dianggap sebagai alat teror negara pula, seperti halnya pasukan Kopassus dan Kostrad (Wessel 2001: 71). Hal itu adalah akibat politik militerisasi Polri di bawah Jenderal (Pol) Suroyo Bimantoro, yang ditentang oleh Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu (lihat Ghufron 2001: 97-1004).

(7). Pemberitaan media di ketiga daerah konflik yang ditelaah pada dasarnya memperkuat hegemoni aparat bersenjata di Indonesia, serta kolusi antara aparat bersenjata dengan kepentingan modal besar, asing maupun domestik, karena kurang memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

(7.1). Kerusuhan sosial di berbagai daerah seringkali berkembang menjadi konflik berkepanjangan, karena melibatkan organisasi-organisasi paramiliter yang merasa mewakili kepentingan satu atau lebih kelompok yang bertikai. Organisasi-organisasi paramiliter yang bermunculan selama era pasca-Soeharto dirangsang pertumbuhannya oleh aparat bersenjata (lihat Simanjuntak 2000), sering merupakan pembuka jalan atau pemulus masuknya para investor ke daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang diminati para investor dalam dan luar negeri.

(7.2). Setiap kelompok atau gerakan sosial yang radikal di Indonesia selalu disusupi aparat intelijen militer yang formal maupun non-formal. Infiltrasi itu sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seberapa jauh gerakan itu dapat membahayakan kepentingan aparatur negara. Namun lebih jauh lagi, infiltrasi itu kemudian diarahkan untuk mengkooptasi dan melumpuhkan, atau setidak-tidaknya, mendiskreditkan kelompok atau gerakan sosial tersebut (lihat tim CeDSoS, 2004).

Dengan kata lain, kelompok atau gerakan sosial yang menantang kekuasaan negara dan modal besar, konkritnya, yang terlibat dalam konflik vertikal, sangat berpotensi disusupi aparat intelijen militer formal dan non-formal untuk membelokkan resistensi vertikal menjadi konflik horizontal.

Infiltrasi agen-agen intelijen atau proxy dari para perwira militer dan polisi dengan tujuan melakukan kooptasi ini telah dialami oleh gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan Muslim militan (lihat Abduh 2003), gerakan kemerdekaan di Aceh dan Papua Barat, serta gerakan protes Nunusaku di Maluku yang dibelokkan menjadi gerakan untuk menghidupkan kembali Republik Maluku Selatan. Konflik komunal di Maluku sendiri dicetuskan hanya dua bulan setelah demonstrasi besar mahasiswa se kota Ambon di bulan November 1998, menentang dwifungsi militer (lihat Munir 2001: 21).

(7.3). Selain dengan teknik infiltrasi, cara lain yang banyak dipakai untuk melumpuhkan perlawanan masyarakat sipil terhadap negara dan modal besar adalah dengan menciptakan konflik internal sehingga timbul kelompok tandingan atau pengurus tandingan yang menentang kehadiran dan legitimasi kelompok atau pengurus yang menentang negara dan modal besar. Konflik-konflik internal yang semakin mewabah di era pasca-Soeharto erat kaitannya dengan maraknya infiltrasi agen-agen intelijen ke dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dalam kasus Aceh, konflik internal di Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diciptakan oleh aparat intelijen militer, khususnya Jenderal Syafri Syamsudin, dengan mendorong Tengku Fauzi Geudong, seorang bekas aktivis GAM yang berjulukan ‘Abu Jihad’ untuk mendirikan apa yang dinamakan ‘Republik Islam Aceh’ (RIA). Sesudah Abu Jihad mulai membangkang terhadap tuannya, ia ditugaskan ke Ambon dan dieksekusi di sana oleh sejumlah agen intelijen tentara (lihat Abduh 2003).

(7.4). Di antara berbagai instansi dan aparat negara, infiltrasi dan kooptasi yang paling sistematis telah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), yang sejak tahun lalu telah berekspansi (lihat McEvers 2004). Ekspansi itu dilakukan melalui struktur BINDA (BIN Daerah) yang dapat meliputi satu atau lebih provinsi, dan lebih ke bawah lagi melalui KomBINDA (Komisariat BIN Daerah) atau melalui Kordinator-kordinator Wilayah (Korwil). Bentuk yang dipilih itu tergantung pada dukungan provinsi-provinsi yang bersangkutan untuk membiayai operasi BIN di daerah mereka melalui APBD.

Perkembangan ini, yang menyerupai keadaan di Brazil di masa transisi dari rezim otoriter-birokratis yang didominasi militer ke pemerintahan demokratis berlandaskan supremasi sipil, dari tahun 1973 s/d akhir 1985 (Stepan 1988: 25-29) juga tidak disukai oleh sejumlah purnawirawan jenderal yang reformis. Mereka menganggap operasi BIN di bawah komando Hendropriyono bertentangan dengan usaha aparat bersenjata untuk mundur dari pentas politik.

(7.5). Kadang-kadang, dua fihak yang bertikai diinfiltrasi oleh agen-agen yang bekerja untuk kepentingan aktor ekonomi-politik yang sama. Misalnya, anak buah mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, punya hubungan akrab dengan dua fihak yang bertikai di Maluku, yakni Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang ingin menghidupkan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Lasykar Jihad FASWJ yang ingin . Setelah Lasykar Jihad berhasil menteror penduduk Seram Timur sehingga mayoritas penduduk yang Nasrani mengungsi, mantan jenderal itu sedang menyiapkan pengambilalihan ladang-ladang minyak bumi formasi Manusela yang terentang dari gunung sampai ke laut dari maskapai Kuwait, PT Kufpec, dan maskapai Australia, PT Calpez.

(7.6). Penyuburan konflik-konflik horizontal selama era pasca-Soeharto juga merupakan upaya mempertahankan fungsi politis dan ekonomis aparat bersenjata di Indonesia, terutama berkaitan dengan kepentingan modal besar yang dilindungi oleh aparat bersenjata. Untuk keperluan itulah, pemekaran komando territorial militer di Indonesia terus diupayakan oleh TNI, seperti yang telah berhasil dilakukan di Maluku dan Aceh (lihat Pontoh 2004: 125, dan Malik 2004: 115).

(7.7). Dalam konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, pelestarian kepentingan ekonomi para prajurit, perwira, dan satuan-satuan aparat bersenjata sangat menonjol (lihat Ishak 2004). Di ketiga daerah konflik yang saya telaah, aparat bersenjata yang ditugaskan untuk memadamkan konflik maupun fihak-fihak yang bertikai mendapat pasokan senjata dan amunisinya dari sumber yang sama, yakni PT Perindustrian Angkatan Darat atau PT Pindad. “Politik cuci gudang” PT Pindad (Aditjondro 2004a: 138-140; Aditjondro 2004c: 168-173) hanya merupakan satu aspek kecil saja dari kepentingan aparat bersenjata untuk mencetuskan dan memelihara konflik di berbagai daerah di Indonesia.

(7.8). Pada umumnya, pengiriman aparat bersenjata ke daerah-daerah konflik secara keuangan tidak di-audit secara tertib seperti halnya proyek-proyek yang dijalankan instansi-instansi sipil. Dengan demikian, peluang korupsi di bidang ini sangat besar, dengan melakukan mark up nilai proyek, bahkan dengan menciptakan proyek-proyek fiktif. Paling sedikit, peluang untuk mengorupsi dana operasi pasukan sangat besar (lihat Aditjondro 2004c: 145). Korupsi anggaran pertahanan itu begitu efektif, karena berlangsung di balik tabir kerahasiaan Kantor Menko Polkam, Departemen Pertahanan, serta Markas-Markas Besar TNI, Polri, dan ketiga Angkatan yang praktis tertutup bagi aparat sipil serta lembaga-lembaga pemantau korupsi.

(7.9). Masih untuk kepentingan aparat bersenjata, ancaman gerakan bersenjata di daerah operasi maskapai-maskapai mancanegara, terutama maskapai pertambangan raksasa, sangat menguntungkan satuan-satuan bersenjata yang mendapatkan biaya pengamanan (protection fee ) dari maskapai-maskapai itu. ExxonMobil di Aceh dan Freeport McMoRan di Papua Barat, mengeluarkan jutaan dollar AS setahun untuk membiayai pasukan-pasukan TNI dan Polri yang ditugaskan menjaga keamanan operasi mereka (lihat Aditjondro 2004d: 84-85).

(7.10). Pencetusan dan pemeliharaan konflik di Indonesia juga merupakan semacam “industri” bagi aparat birokrasi sipil, sebab kerusuhan melahirkan pengungsi, dan pengungsi mengundang bantuan kemanusiaan yang sangat rentan untuk dikorupsi. Walhasil, kerusuhan demi kerusuhan telah melahirkan sejumlah milyarder di kalangan birokrat, di mana segelintir kepala daerah dan kepala Dinas Kesejahteraan Sosial berhasil beternak mobil dan rumah mewah di mana-mana, sementara para pengungsi semakin melarat. Abdul Muin Pusadan, Bupati Poso yang sudah hampir habis masa jabatannya, misalnya, sudah sempat mengoleksi tiga rumah di kota Poso, enam rumah di kota Palu, sebuah rumah di kota Makassar, serta sejumlah rumah di Jawa, yang masing-masing dilengkapi sebuah mobil mewah (Aditjondro 2004b: xiii-xiv, 40-41; sumber-sumber lain).

(7.11). Akhirnya, pencetusan dan pemeliharaan konflik horizontal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, yang mengakibatkan pengerahan (deployment ) pasukan-pasukan bersenjata di sana, menguntungkan para investor di bidang pengolahan sumber-sumber daya alam di dua bidang. Pertama, langgengnya kerusuhan di daerah-daerah konflik menyebabkan jatuhnya harga tanah, yang menurunkan biaya pembangunan prasarana para pemodal. Kedua, adanya pasukan bersenjata yang lebih melayani kepentingan para pemodal ketimbang penduduk setempat, melindungi para pemodal tersebut dari berbagai tuntutan penduduk setempat, mulai dari tuntutan penggantian hak-hak adat atas tanah dan perairan ulayat sampai dengan tuntutan hak-hak perburuhan dari tenaga buruh yang direkrut dari luar dan dari penduduk setempat.

Di Kepulauan Maluku, misalnya, dua perusahaan tambang emas yang mendapatkan keuntungan dari tergusurnya penduduk serta penempatan pasukan bersenjata di sana adalah Ingold, anak perusahaan tambang Kanada, Inco, di Pulau Haruku, dan Newcrest, perusahaan tambang Australia di Halmahera Utara. Bulan Januari lalu, aksi protes bersama suku Makian yang Muslim dan Kao yang Kristen – yang lima tahun lalu saling menyerang -- menentang ekspansi tambang itu diserang oleh satuan Brimob (Guerin 2004).

Seorang anggota Brimob yang terlibat dalam penyerangan itu, dihukum penjara tujuh bulan, namun ia tetap bebas berkeliaran di luar. Karena berbagai tuntutan mereka belum dipenuhi, bulan Mei lalu sekitar 300 orang penduduk dari kedua komunitas itu berkemah di lokasi tambang. Barangkali karena serangan Brimob yang lalu diekspos ke dunia internasional, para polisi militer penjaga tambang itu, yang digaji sebesar 700 dollar Australia sehari oleh maskapai itu, tidak mengulangi kekejaman mereka (Republika, 7 Juni 2004).

Sedangkan di bagian timur provinsi Sulawesi Tengah, kerusuhan di Poso telah dijadikan justifikasi oleh TNI/AD untuk melipatduakan jumlah batalyon yang ditempatkan di provinsi ini. Batalyon yang baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, terdiri dari tiga kompi yang tidak cuma ditempatkan di Kabupaten Poso, tapi juga di dua kabupaten tetangganya, yakni Morowali dan Banggai. Penyebaran kompi-kompi tentara di ketiga kabupaten itu juga diikuti oleh Brimob, yang juga membangun asrama kompi mereka di setiap kabupaten.

Mengapa perlu begitu banyak penjaga keamanan di Poso, Morowali, dan Banggai? Tidak kebetulan bahwa di kedua kabupaten tetangga Poso telah masuk dua investor domestik dengan backing politik yang cukup kuat. Yakni kelompok Medco milik Arifin Panigoro, ketua Fraksi PDI-P di MPR yang berniat menambang minyak dan gas bumi di Kabupaten-Kabupaten Banggai dan Morowali; serta kelompok Artha Graha milik Tomy Winata dan Yayasan Kartika Eka Paksi, yang berniat menambang marmer di Morowali (Aditjondro 2004a: 135-137).

Jangan dilupakan pula Kepala BIN, adalah mitra bisnis Tomy Winata. Hendropriyono adalah Presiden Komisaris PT Kia Mobil Indonesia (KMI), sementara anaknya, Ronny Hendropriyono menjadi salah seorang direktur anak perusahaan Artha Graha itu. Makanya, di mana Artha Graha menanam modalnya, di situ mobil Kia dipromosikan, a.l. lewat pembagian mobil tersebut secara cuma-cuma ke aparat polisi setempat. Makanya, keluarga Hendropriyono jelas-jelas punya kepentingan ekonomi untuk mengamankan investasi Artha Graha di daerah Morowali.

Akhirnya, tidak kebetulan pula bahwa di daerah di mana batalyon yang lama, Yon 711 Reksatama bertugas, yang meliputi kabupaten-kabupaten Buol dan Toli-Toli, Ronny Hendropriyono juga punya kepentingan bisnis. Ia menjadi komisaris dari sebuah perkebunan kepala sawit seluas 52 ribu hektar. Perkebunan PT Hardaya Inti Plantation itu adalah milik Ny. Hartati Murdaya, salah seorang Bendahara Golkar di era Presiden Soeharto (Aditjondro 2004b: 53-54).

Dari contoh-contoh ini dapat dilihat bagaimana pelestarian konflik Poso dan Morowali, akhirnya menguntungkan para pemodal besar, yang dilindungi kepentingannya oleh aparat bersenjata dan aparat intelijen negara kita.

Yogyakarta, 28 Agustus 2004

Kepustakaan:
Abduh, Umar (peny.) (2003). Konspirasi Intelijen & Gerakan Islam Radikal. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Aditjondro, George Junus (2001). “Di Balik Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah di Maluku”. Epilog dalam Zairin Salampessy dan Thamrin Husain (peny.). Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu: Tragedi Kemanusiaan Maluku di balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik. Jakarta: TAPAK Ambon, hal. 131-176.
--------------- (2003). “Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena”. Prolog dalam Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Yogya: PBHI, Yakoma, CD Bethesda, hal. xviii-lii.
---------------(2004a). “Kerusuhan Poso dan Morowali: Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya”. Dalam Stanley (peny.). Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004. Jakarta: ProPatria, hal. 109-155.
--------------- (2004b). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan (LSPP).
--------------- (2004c). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 137-178.
---------------- (2004d). “Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS Yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua”, Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 83-112.
Anto, J. (peny.). Luka Aceh, Duka Pers. Medan: KIPPAS (Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera).
CeDSoS, Tim Peneliti (2004). Konspirasi Gerakan Islam & Militer di Indonesia. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Ghuffron, Rodjil (2001). Skandal Politik SI MPR RI 2001. Jakarta: Factual Analysis Forum.
Guerin, Bill (2004). “The Search for Safety in the Spice Islands.” Asia Times Online, 2 Juni.
Malik, Ichsan (2004). “Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 113-120.
McEvers, Kelly (2004). “Indonesia’s Expanding Spy Network Alarms Reformers.” Christian Science Monitor, 4 Februari.
Munir (2001). “Indonesia, Violence and the Integration Problem.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 17-24.
Pontoh, Coen Husain (2004). “Bedil, Amis Darah dan Mesiu: Mengurai Keterlibatan Militer dalam Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 121-136.
Simanjuntak, Togi (peny.). Premanisme Politik. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Stepan, Alfred (1988). Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone. Princeton, NJ: Princeton University Press. Wessel, Ingrid (2001). “The Politics of Violence in New Order Indonesia in the Last Decade of the 20th Century.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abe

13 Tesis konflik sosial di Indonesia

2006-08-19T01:44:00.000-07:00

TIGABELAS TESIS TENTANG KERUSUHAN DAN KONFLIK SOSIAL PASCA-SOEHARTO DI INDONESIA
by:
GJA
ERA pasca-Soeharto telah ditandai dengan meletusnya berbagai kerusuhan dan konflik sosial di Indonesia. Ada yang hanya berlangsung singkat, walaupun dengan korban yang sangat besar, seperti kerusuhan anti-Madura di Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Sampir (Kalimantan Tengah). Ada yang masih tetap ‘panas dingin’ sejak 1998-1999 sampai sekarang, seperti kerusuhan di Poso dan Ambon. Ada yang bersentuhan dengan gerakan kemerdekaan pasca-kolonial yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, seperti di Papua Barat dan Aceh.

Dari berbagai kasus yang begitu beragam, ada tigabelas persamaan yang dapat ditarik, seperti berikut:

(1). Semua kerusuhan sosial di Indonesia selama era pasca-Soeharto merupakan refleksi dari runtuhnya tertib sosial akibat lunturnya ketakutan atau kepercayaan rakyat pada aparatur keamanan, yang belum mengalami pemisahan yang sejati antara fungsi polisi dan fungsi militer.

(2). Konflik dan kerusuhan sosial di antara berbagai komunitas di daerah-daerah kerusuhan seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, bahkan juga di kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi, karena ketumpangtindihan di antara faktor-faktor kelas, etnisitas, dan agama dari kominitas-komunitas yang bertikai. Dalam arti, kelas atas didominasi oleh komunitas atau kelompok etno-linguistik tertentu yang memeluk agama tertentu, sedangkan kelas bawah didominasi oleh kelompok etno-linguistik yang memeluk agama lain.

(3). Dengan beberapa perkecualian, khususnya Aceh dan Papua Barat, akar dari berbagai konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi akibat pengaturan tata ruang oleh pemerintah yang dianggap tidak adil oleh komunitas-komunitas setempat, yang kini menjadi semakin tajam setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dengan konsekuensi pemekaran desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang memicu fanatisme etnis di mana-mana.

(4). Berbagai kerusuhan sosial pasca-Soeharto di Indonesia, khususnya di luar kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi karena cara-cara pengendalian huru-hara (riot control ) yang terlalu militeristik. Satuan kepolisian yang sering dikerahkan, yakni Brimob, tidak menggunakan cara-cara pengendalian huru-hara yang tidak menimbulkan korban jiwa (non-lethal methods ), seperti meriam air, gas air mata, serta pentungan karet. Kenyataannya, mereka menggunakan peluru tajam dan senjata otomatis yang sama mematikannya seperti yang digunakan satuan-satuan militer. Makanya Brimob dapat dianggap sebagai alat teror negara pula, seperti halnya pasukan Kopassus dan Kostrad (Wessel 2001: 71). Hal itu adalah akibat politik militerisasi Polri di bawah Jenderal (Pol) Suroyo Bimantoro, yang ditentang oleh Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu (lihat Ghufron 2001: 97-1004).

Itu sebabnya, keputusan untuk mengirim Brimob ke daerah Polewali Mamasa (Polmas), Sulawesi Selatan, di mana awal Agustus lalu konflik bersenjata tajam meletus antara penduduk suku Mandar dan suku Toraja Mamasa, bukanlah solusi yang paling bijaksana.

(5). Kerusuhan sosial di berbagai daerah seringkali berkembang menjadi konflik berkepanjangan, karena melibatkan organisasi-organisasi paramiliter yang merasa mewakili kepentingan satu atau lebih kelompok yang bertikai. Organisasi-organisasi paramiliter yang bermunculan selama era pasca-Soeharto dirangsang pertumbuhannya oleh aparat bersenjata (lihat Simanjuntak 2000), sering merupakan pembuka jalan atau pemulus masuknya para investor ke daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang diminati para investor dalam dan luar negeri.

(6). Setiap kelompok atau gerakan sosial yang radikal di Indonesia selalu disusupi aparat intelijen militer yang formal maupun non-formal. Infiltrasi itu sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seberapa jauh gerakan itu dapat membahayakan kepentingan aparatur negara. Namun lebih jauh lagi, infiltrasi itu kemudian diarahkan untuk mengkooptasi dan melumpuhkan, atau setidak-tidaknya, mendiskreditkan kelompok atau gerakan sosial tersebut (lihat tim CeDSoS, 2004).

Dengan kata lain, kelompok atau gerakan sosial yang menantang kekuasaan negara dan modal besar, konkritnya, yang terlibat dalam konflik vertikal, sangat berpotensi disusupi aparat intelijen militer formal dan non-formal untuk membelokkan resistensi vertikal menjadi konflik horizontal.

Infiltrasi agen-agen intelijen atau proxy dari para perwira militer dan polisi dengan tujuan melakukan kooptasi ini telah dialami oleh gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan Muslim militan (lihat Abduh 2003), gerakan kemerdekaan di Aceh dan Papua Barat, serta gerakan protes Nunusaku di Maluku yang dibelokkan menjadi gerakan untuk menghidupkan kembali Republik Maluku Selatan. Konflik komunal di Maluku sendiri dicetuskan hanya dua bulan setelah demonstrasi besar mahasiswa se kota Ambon di bulan November 1998, menentang dwifungsi militer (lihat Munir 2001: 21).

(7). Selain dengan teknik infiltrasi, cara lain yang banyak dipakai untuk melumpuhkan perlawanan masyarakat sipil terhadap negara dan modal besar adalah dengan menciptakan konflik internal sehingga timbul kelompok tandingan atau pengurus tandingan yang menentang kehadiran dan legitimasi kelompok atau pengurus yang menentang negara dan modal besar. Konflik-konflik internal yang semakin mewabah di era pasca-Soeharto erat kaitannya dengan maraknya infiltrasi agen-agen intelijen ke dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil.

(8). Di antara berbagai instansi dan aparat negara, infiltrasi dan kooptasi yang paling sistematis telah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), yang sejak tahun lalu telah berekspansi (lihat McEvers 2004). Ekspansi itu dilakukan melalui struktur BINDA (BIN Daerah) yang dapat meliputi satu atau lebih provinsi, dan lebih ke bawah lagi melalui KomBINDA (Komisariat BIN Daerah). Ada juga provinsi-provinsi di mana secara formal hanya terdapat Kordinator-kordinator Wilayah (Korwil). Manado merupakan tempat kedudukan seorang Kepala BINDA yang wilayahnya meliputi provinsi-provinsi Sulawesi Utara dan Aceh, sementara Tomohon merupakan tempat kedudukan seorang Kepala KomBINDA. Sedangkan Makassar merupakan tempat kedudukan Korwil BIN Sulawesi Selatan.

Dalam prakteknya, agen-agen BIN di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan tidak cuma mengumpulkan informasi, tapi juga melakukan tekanan psikologis kepada aktivis-aktivis pro-demokrasi yang kritis terhadap pemerintah. Sedangkan di Sulawesi Tengah, tekanan psikologis dilakukan terhadap pemilik hotel dan tempat pondokan di mana aktivis-aktivis pro-demokrasi bermukim. Dengan kata lain, pada saat militer dan polisi tidak lagi secara langsung menghambat kebebasan ekspresi para aktivis gerakan pro-demokrasi, fungsi itu mulai diambil alih oleh BIN dan beberapa organisasi paramiliter yang dekat dengan Kepala BIN, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono.

Walhasil, selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga yang dikepalai oleh seorang kader PDI-P telah bermetamorfosa menjadi gurita yang lengan-lengannya saling berbelit dengan berbagai organisasi paramiliter di Jawa dan di luar Jawa, siap untuk melibas mereka yang dianggap berbahaya bagi rezim Mega. Operasi-operasi intelijen BIN dimungkinkan oleh sumber dananya yang seolah-olah tidak terbatas, berhubung dengan kedekatan Hendropriyono dengan Tomy Winata, operator bisnis utama Angkatan Darat. Soalnya, Hendropriyono adalah Presiden Komisaris PT Kia Mobil Indonesia (KMI), salah satu anak perusahaan kelompok Artha Graha yang dipimpin oleh Tomy Winata. Ronny Hendropriyono, anak Kepala BIN, adalah direktur perusahaan pengimpor mobil Korea itu, bersama Fayakun Muladi, anak Profesor Muladi, Menteri Kehakiman di masa pemerintahan BJ Habibie (Aditjondro 2004b: 55).

Agen-agen BIN juga bukan orang sembarangan, sebab lembaga intelijen ini mampu mengerahkan anggota Kopassus serta anggota Detasemen Khusus 88 Anti-teror, yang baru saja dibentuk oleh Polri di bulan Agustus 2003 (Jawa Pos, 29 Nov. 2003; Gatra, 4 Sept. 2004: 27). Kemampuan memobilisasi anggota-anggota satuan-satuan khusus anti-teror itu, sementara Kepala BIN hanya bertanggungjawab kepada Presiden, membuat kekuasaan purnawirawan jenderal itu secara de facto setara dengan Panglima TNI dan Kapolri. Sebagai lembaga, BIN juga telah berkembang menjadi sangat otonom dan dalam bidang politik praktis dapat menyaingi peranan Mabes TNI dan Mabes Polri, suatu perkembangan yang tentu saja tidak disukai oleh para perwira aktif di kedua markas besar itu, yang merasa disaingi oleh Hendropriyono.

Perkembangan ini, yang menyerupai keadaan di Brazil di masa transisi dari rezim otoriter-birokratis yang didominasi militer ke pemerintahan demokratis berlandaskan supremasi sipil, dari tahun 1973 s/d akhir 1985 (Stepan 1988: 25-29) juga tidak disukai oleh sejumlah purnawirawan jenderal yang reformis. Mereka menganggap operasi BIN di bawah komando Hendropriyono bertentangan dengan usaha aparat bersenjata untuk mundur dari pentas politik.

(9). Kadang-kadang, dua fihak yang bertikai diinfiltrasi oleh agen-agen yang bekerja untuk kepentingan aktor ekonomi-politik yang sama. Misalnya, anak buah mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, punya hubungan akrab dengan dua fihak yang bertikai di Maluku, yakni Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang ingin menghidupkan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Lasykar Jihad FASWJ yang ingin . Setelah Lasykar Jihad berhasil menteror penduduk Seram Timur sehingga mayoritas penduduk yang Nasrani mengungsi, mantan jenderal itu sedang menyiapkan pengambilalihan ladang-ladang minyak bumi formasi Manusela yang terentang dari gunung sampai ke laut dari maskapai Kuwait, PT Kufpec, dan maskapai Australia, PT Calpez.

(10). Penyuburan konflik-konflik horizontal selama era pasca-Soeharto juga merupakan upaya mempertahankan fungsi politis dan ekonomis aparat bersenjata di Indonesia, terutama berkaitan dengan kepentingan modal besar yang dilindungi oleh aparat bersenjata. Untuk keperluan itulah, pemekaran komando territorial militer di Indonesia terus diupayakan oleh TNI, seperti yang telah berhasil dilakukan di Maluku dan Aceh (lihat Pontoh 2004: 125, dan Malik 2004: 115).

(11). Dalam konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia, pelestarian kepentingan ekonomi para prajurit, perwira, dan satuan-satuan aparat bersenjata sangat menonjol (lihat misalnya Ishak 2004). Selain di Aceh, di Ambon dan Poso aparat bersenjata yang ditugaskan untuk memadamkan konflik maupun fihak-fihak yang bertikai mendapat pasokan senjata dan amunisinya dari sumber yang sama, yakni PT Perindustrian Angkatan Darat atau PT Pindad. “Politik cuci gudang” PT Pindad (Aditjondro 2004a: 138-140; Aditjondro 2004c: 168-173) hanya merupakan satu aspek kecil saja dari kepentingan aparat bersenjata untuk mencetuskan dan memelihara konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Pada umumnya, pengiriman pasukan militer dan polisi ke daerah-daerah konflik secara keuangan tidak di-audit secara tertib seperti halnya proyek-proyek yang dijalankan instansi-instansi sipil. Dengan demikian, peluang korupsi di bidang ini sangat besar, dengan melakukan mark up nilai proyek, bahkan dengan menciptakan proyek-proyek fiktif. Paling sedikit, peluang untuk mengorupsi dana operasi pasukan sangat besar (lihat Aditjondro 2004c: 145). Korupsi anggaran pertahanan itu begitu efektif, karena berlangsung di balik tabir kerahasiaan Kantor Menko Polkam, Departemen Pertahanan, serta Markas-Markas Besar TNI, Polri, dan ketiga Angkatan yang praktis tertutup bagi aparat sipil serta lembaga-lembaga pemantau korupsi.

Masih untuk kepentingan aparat bersenjata, ancaman gerakan bersenjata di daerah operasi maskapai-maskapai mancanegara, terutama maskapai pertambangan raksasa, sangat menguntungkan satuan-satuan bersenjata yang mendapatkan biaya pengamanan (protection fee ) dari maskapai-maskapai itu. ExxonMobil di Aceh dan Freeport McMoRan di Papua Barat, mengeluarkan jutaan dollar AS setahun untuk membiayai pasukan-pasukan TNI dan Polri yang ditugaskan menjaga keamanan operasi mereka (lihat Aditjondro 2004d: 84-85).

(12). Pencetusan dan pemeliharaan konflik di Indonesia juga merupakan semacam “industri” bagi aparat birokrasi sipil, sebab kerusuhan melahirkan pengungsi, dan pengungsi mengundang bantuan kemanusiaan yang sangat rentan untuk dikorupsi. Walhasil, kerusuhan demi kerusuhan telah melahirkan sejumlah milyarder di kalangan birokrat, di mana segelintir kepala daerah dan kepala Dinas Kesejahteraan Sosial berhasil beternak mobil dan rumah mewah di mana-mana, sementara para pengungsi semakin melarat. Abdul Muin Pusadan, Bupati Poso yang sudah hampir habis masa jabatannya, misalnya, sudah sempat mengoleksi tiga rumah di kota Poso, enam rumah di kota Palu, sebuah rumah di kota Makassar, serta sejumlah rumah di Jawa, yang masing-masing dilengkapi sebuah mobil mewah (Aditjondro 2004b: xiii-xiv, 40-41; sumber-sumber lain).

(13). Akhirnya, pencetusan dan pemeliharaan konflik horizontal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, yang mengakibatkan pengerahan (deployment ) pasukan-pasukan bersenjata di sana, menguntungkan para investor di bidang pengolahan sumber-sumber daya alam di dua bidang. Pertama, langgengnya kerusuhan di daerah-daerah konflik menyebabkan jatuhnya harga tanah, yang menurunkan biaya pembangunan prasarana para pemodal. Kedua, adanya pasukan bersenjata yang lebih melayani kepentingan para pemodal ketimbang penduduk setempat, melindungi para pemodal tersebut dari berbagai tuntutan penduduk setempat, mulai dari tuntutan penggantian hak-hak adat atas tanah dan perairan ulayat sampai dengan tuntutan hak-hak perburuhan dari tenaga buruh yang direkrut dari luar dan dari penduduk setempat.

Di Kepulauan Maluku, misalnya, dua perusahaan tambang emas yang mendapatkan keuntungan dari tergusurnya penduduk serta penempatan pasukan bersenjata di sana adalah Ingold, anak perusahaan tambang Kanada, Inco, di Pulau Haruku, dan Newcrest, perusahaan tambang Australia di Halmahera Utara. Bulan Januari lalu, aksi protes bersama suku Makian yang Muslim dan Kao yang Kristen – yang lima tahun lalu saling menyerang -- menentang ekspansi tambang itu diserang oleh satuan Brimob (Guerin 2004).

Seorang anggota Brimob yang terlibat dalam penyerangan itu, dihukum penjara tujuh bulan, namun ia tetap bebas berkeliaran di luar. Karena berbagai tuntutan mereka belum dipenuhi, bulan Mei lalu sekitar 300 orang penduduk dari kedua komunitas itu berkemah di lokasi tambang. Barangkali karena serangan Brimob yang lalu diekspos ke dunia internasional, para polisi militer penjaga tambang itu, yang digaji sebesar 700 dollar Australia sehari oleh maskapai itu, tidak mengulangi kekejaman mereka (Republika, 7 Juni 2004).

Sedangkan di bagian timur provinsi Sulawesi Tengah, kerusuhan di Poso telah dijadikan justifikasi oleh TNI/AD untuk melipatduakan jumlah batalyon yang ditempatkan di provinsi ini. Batalyon yang baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, terdiri dari tiga kompi yang tidak cuma ditempatkan di Kabupaten Poso, tapi juga di dua kabupaten tetangganya, yakni Morowali dan Banggai. Penyebaran kompi-kompi tentara di ketiga kabupaten itu juga diikuti oleh Brimob, yang juga membangun asrama kompi mereka di setiap kabupaten.

Mengapa perlu begitu banyak penjaga keamanan di Poso, Morowali, dan Banggai? Tidak kebetulan bahwa di kedua kabupaten tetangga Poso telah masuk dua investor domestik dengan backing politik yang cukup kuat. Yakni kelompok Medco milik Arifin Panigoro, ketua Fraksi PDI-P di MPR yang berniat menambang minyak dan gas bumi di Kabupaten-Kabupaten Banggai dan Morowali; serta kelompok Artha Graha milik Tomy Winata dan Yayasan Kartika Eka Paksi, yang berniat menambang marmer di Morowali (Aditjondro 2004a: 135-137).

Jangan dilupakan pula Kepala BIN, adalah mitra bisnis Tomy Winata. Hendropriyono adalah Presiden Komisaris PT Kia Mobil Indonesia (KMI), sementara anaknya, Ronny Hendropriyono menjadi salah seorang direktur anak perusahaan Artha Graha itu. Makanya, di mana Artha Graha menanam modalnya, di situ mobil Kia dipromosikan, a.l. lewat pembagian mobil tersebut secara cuma-cuma ke aparat polisi setempat. Makanya, keluarga Hendropriyono jelas-jelas punya kepentingan ekonomi untuk mengamankan investasi Artha Graha di daerah Morowali.

Akhirnya, tidak kebetulan pula bahwa di daerah di mana batalyon yang lama, Yon 711 Reksatama bertugas, yang meliputi kabupaten-kabupaten Buol dan Toli-Toli, Ronny Hendropriyono juga punya kepentingan bisnis. Ia menjadi komisaris dari sebuah perkebunan kepala sawit seluas 52 ribu hektar. Perkebunan PT Hardaya Inti Plantation itu adalah milik Ny. Hartati Murdaya, salah seorang Bendahara Golkar di era Presiden Soeharto (Aditjondro 2004b: 53-54).

Dari contoh-contoh ini dapat dilihat bagaimana pelestarian konflik Poso dan Morowali, akhirnya menguntungkan para pemodal besar, yang dilindungi kepentingannya oleh aparat bersenjata dan aparat intelijen negara kita.

Begitulah tigabelas tesis yang dapat diturunkan dari data empiris dari sejumlah kerusuhan dan konflik sosial pasca-Soeharto di Indonesia.

Sibolangit, 10 Agustus 2004

Kepustakaan:
Abduh, Umar (peny.) (2003). Konspirasi Intelijen & Gerakan Islam Radikal. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Aditjondro, George Junus (2001). “Di Balik Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah di Maluku”. Epilog dalam Zairin Salampessy dan Thamrin Husain (peny.). Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu: Tragedi Kemanusiaan Maluku di balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik. Jakarta: TAPAK Ambon, hal. 131-176.
--------------- (2003). “Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena”. Prolog dalam Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Yogya: PBHI, Yakoma, CD Bethesda, hal. xviii-lii.
---------------(2004a). “Kerusuhan Poso dan Morowali: Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya”. Dalam Stanley (peny.). Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004. Jakarta: ProPatria, hal. 109-155.
--------------- (2004b). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik & Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan (LSPP).
--------------- (2004c). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 137-178.
---------------- (2004d). “Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS Yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua”, Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 83-112.
CeDSoS, Tim Peneliti (2004). Konspirasi Gerakan Islam & Militer di Indonesia. Jakarta: Center for Democracy and Social Justice Studies (CeDSoS).
Ghuffron, Rodjil (2001). Skandal Politik SI MPR RI 2001. Jakarta: Factual Analysis Forum.
Guerin, Bill (2004). “The Search for Safety in the Spice Islands.” Asia Times Online, 2 Juni.
Malik, Ichsan (2004). “Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 113-120.
McEvers, Kelly (2004). “Indonesia’s Expanding Spy Network Alarms Reformers.” Christian Science Monitor, 4 Februari.
Munir (2001). “Indonesia, Violence and the Integration Problem.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 17-24.
Pontoh, Coen Husain (2004). “Bedil, Amis Darah dan Mesiu: Mengurai Keterlibatan Militer dalam Konflik Maluku”. Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 121-136.
Simanjuntak, Togi (peny.). Premanisme Politik. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Stepan, Alfred (1988). Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone. Princeton, NJ: Princeton University Press. Wessel, Ingrid (2001). “The Politics of Violence in New Order Indonesia in the Last Decade of the 20th Century.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 64-